Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
KEKI Jangan Diskriminatif

Pemerintah sedang merancang pusat-pusat pengembangan ekonomi yang diberi nama KEKI. KEKI merupakan singkatan dari Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia atau special ekonomic zone. Tujuan KEKI untuk mendorong investasi, terutama dari luar negeri. Jadi berbeda dengan kawasan berikat atau bonded zone yang menikmati berbagai fasilitas pungutan impor, tetapi barang-barang yang diproduksi dalam wilayah bonded zone harus ditujukan untuk ekspor. Kelihatannya, Tim Pemerintah yang merancang KEKI menaruh harapan besar bahwa KEKI akan merupakan instrumen untuk meningkatkan investasi, terutama di daerah-daerah. Kita tentu maklum bahwa peningkatan pengangguran hanya dapat diatasi jika lapangan kerja  dibuka selebar-lebarnya. Untuk itu, investasi memang harus didorong karena investasi dalam bentuk apapun juga pasti akan menyerap tenaga kerja. Investasi juga akan menimbulkan efek ganda (multiplier effect) yang akan menambah terbukanya lapangan kerja.

12 Syarat KEKI

Pemerintah dalam menetapkan KEKI merekomendasikan 12 syarat untuk pendiriannya, yaitu:
Pertama, Pemda harus mengusulkan sendiri kawasannya dan komitmen dengan usulan tersebut. Komitmen itu berupa kesediaan Pemda untuk menyerahkan pengelolaan kawasan yang diusulkan kepada manajemen yang akan dibentuk khusus. Kedua, kepastian kebijakan, meliputi dukungan aspek legal dalam pengembangan kegiatan ekonomi, baik untuk kebijakan fiskal maupun kebijakan nonfiskal. Ketiga, merupakan kegiatan pusat wilayah yang memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta ditetapkan sebagai kawasan perindustrian atau oleh UU ditetapkan sebagai wilayah dengan perlakuan khusus. Keempat, kawasan yang akan dikembangkan tidak harus satu kesatuan wilayah, namun merupakan kawasan yang relatif berkembang dan memiliki keterkaitan dengan wilayah pengembangan lainnya. Kelima, kawasan yang diusulkan sudah tersedia fasilitas infrastruktur pendukung, seperti jalan, rel kereta api, telekomunikasi, pelabuhan, bandar udara, sumber listrik berikut jaringannya, serta pasokan air minimal satu liter per detik untuk setiap satu hektar wilayah sebagai pendukung fasilitas tersebut. Keenam, untuk luas wilayah, peruntukan lahan untuk industri minimal 10 hektar ditambah dengan lahan untuk perluasannya. Ketujuh, tersedia tenaga kerja yang terlatih di sekitar lokasi. Kedelapan, lokasi yang diusulkan harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan, dalam arti sudah tersedia industri pendukung, baik manufaktur, elektronik, atau pengelolaan hasil pertanian, serta kawasan dapat berpotensi sebagai pusat logistik dan alih kapal (transshipment). Kesembilan, lokasi tidak terlalu jauh dengan pelabuhan dan bandara internasional, serta secara geopolitis wilayah KEKI bersaing dengan negara lain atau dapat menjadi komplementer dari sentra produksi negara lain. Kesepuluh, secara ekonomi strategis dekat dengan lokasi pasar hasil produski, tidak jauh dari sumber bahan baku, atau pusat distribusi internasional. Kesebelas, tidak mengganggu daerah konservasi alam. Keduabelas, memiliki batas wilayah yang jelas, baik batas alam maupun batas buatan dengan kondisi keamanan yang mudah dipantau untuk mencegah penyeludupan.

Kritik terhadap 12 Syarat KEKI

Meskipun keduabelas syarat tersebut belum final, tetapi perlu dikritisi, apakah realistis agar tujuan KEKI dapat dicapai. Beberapa hal juga perlu dipertanyakan, misalnya soal manajemen khusus. Manajemen urusan yang punya duit, yang telah menanamkan uangnya dengan berbagai risiko. Mereka bukan orang-orang bodoh, tentu investor akan menetapkan manajemen secara profesional. Serahkan urusan manajemen kepada mereka, pemerintah jangan turut campur. Syarat ketiga juga agak aneh, karena KEKI harus menjadi pusat kegiatan ekonomi, apa maksud pusat kegiatan ekonomi? Lalu KEKI juga ditetapkan sebagai kawasan perindustrian, jadi kalau demikian halnya, bidang-bidang usaha diluar perindustrian tidak dapat dimasukkan ke dalam KEKI. Syarat lain soal infrastruktur, disyaratkan berbagai fasilitas infrastruktur yang sangat sempurna, sampai-sampai disebut pula tersedianya rel kereta api. Ini berarti, daerah-daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, serta Irian tidak memenuhi syarat  menjadi KEKI, karena tidak tersedia rel kereta api. Investor tentu mempertimbangkan soal infrastruktur, jadi lokasi KEKI serahkan kepada mereka. Yakinlah, mereka lebih pandai untuk berbisnis daripada para birokrat yang lebih pandai serba mengatur. Soal infrastruktur disebut juga mengenai adanya sumber dan jaringan listrik. Jika investor bersedia untuk membangun pasokan listrik untuk usaha mereka, itukan lebih baik. Demikian juga tentang lahan KEKI, ditetapkan minimal 10 hektar. Saya yakin kalau ditanyakan kepada para birokrat yang merancang aturan itu mengapa harus 10 hektar, mereka pasti sulit untuk menjawabnya. Soal tenaga kerja juga disyaratkan tersedianya tenaga kerja terlatih disekitar lokasi KEKI. Artinya, tidak mungkin diambil tenaga kerja dari luar, apakah ini masuk akal? Ini baru sebagian dari penilaian sepintas. Kalau mau lebih didalami, maka 12 kriteria atau syarat yang ditetapkan oleh Tim Nasional KEKI akan lebih banyak mengundang pertanyaan daripada menyelesaikan persoalan.

Masalah perpajakan

Salah satu syarat KEKI adanya dukungan fiskal. Artinya, kepada investor KEKI akan diberikan fasilitas dalam bidang perpajakan. Hati-hati mengenai hal ini. Kita perlu mendorong investasi dengan jalan apapun juga, tetapi jangan menimbulkan masalah yang lebih besar. Jika kepada investor KEKI misalnya diberikan  fasilitas bebas pajak pertambahan nilai,  maka akan menimbulkan situasi persaingan yang tidak sehat bagi para investor yang telah menanamkan modalnya tetapi bukan dalam rangka skema KEKI. Produk-produk KEKI tentu bebas dijual di dalam negeri, ini berbeda dengan kawasan berikat yang hanya ditujukan untuk ekspor. Jika kepada investor KEKI diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai misalnya, atau keringanan-keringanan pajak lainnya, sangat tidak adil dan menciptakan persaingan yang tidak sehat kepada para investor dan produk-produk barang yang dihasilkan di luar KEKI. Produsen di luar KEKI membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berbagai pungutan pajak lainnya. Tugas pemerintah menciptakan fair playing field bagi semua usahawan. Jangan sampai kita membuat sistem baru yang sangat distortif, diskriminatif, bahkan dapat menimbulkan suasana yang chaos. Jangan sampai menutup lubang dengan membuat lubang baru yang lebih besar.


Oleh: Mar ie Muhammad
Bisnis Indonesia - Senin, 7 Agustus 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
31