Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Legislasi Antikorupsi Dalam Ruang Sidang MK

Pendahuluan

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup dengan dua perangkat alas hukum yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK), namun juga harus dilengkapi dengan alas hukum yang lain yang menunjuang misi pemberantasan korupsi tersebut. Diantaranya adalah KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, HIR Hukum Acara Perdata, UU Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo UU Nomor 15 Tahun 2002, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo UU Nomor 7 Tahun 1992, UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian jo UU Nomor 8 Tahun 1974, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pada tahun 2006 ini, meratifikasi United Nations Against Corruption (UNCAC) sebagai Undang-Undang, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang UNCAC. Sebagian materi dari UNCAC mengikat Negara peserta untuk menerapkannya, namun sebagian yang lain tidak terikat. UNCAC mengatur lebih luas daripada materi yang diatur pada UU 31/1999 dan perubahannya UU 20/2001. Menyambut misi internasional dalam pemberantasan korupsi, maka Indonesia pun mempersiapkan serangkaian harmonisasi antar peraturan perundang-undangan korupsi dan peraturan perundang-undnagan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia.

Walaupun peraturan perundang-undangan tentang korupsi seperti UU 31/1999 dan perubahannya UU 20/2001 serta UU 30/2002 tentang KPK sudah didesain sekomprehensif mungkin, namun ternyata masih terdapat celah yang dapat mematahkan argumentasi peraturan perundang-undangan itu. Maka diawali oleh Bram H.D. Manopo terpidana perkara korupsi pengadaan helikopter dan genset di Nangro Aceh Darussalam terdapat pengajuan jucicial review terhadap UU 30/2002. selanjutnya terdapat pula judicial review terhadap UU 31/1999 dengan perubahannya UU 20/2001 oleh Ir. Dawud Djatmiko dan UU 30/2002 oleh Masyarakat Hukum Indonesia (MHI). Keduanya baru saj diputus pada Juli 2006. sekrang ini Mulyana W Kusumah, terpidana perkara korupsi KPU dan Tarsisius Walla, terpidana perkara korupsi Departemen Perhubungan, juga mengajukan judicial review atas UU 30/2002. Kedepan, mungkin masih banayk lagi pengajuan yudicial review atas kedua Undang-Undang tersebut, yang mana keduanya adalah perangkat regulasi utama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Peraturan perundang-undangan tentang korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung upaya pemberantasan korupsi harus mampu menjawab tantangan apapun, misalnya tantangan harmonisasi peraturan perundnag-undangan tersebut, kampanye anti korupsi internasional, dan upaya kick back melalui judicial review yang dilakukan para tersangka maupun terpidana korupsi dalam mematahkan argumentasi peraturan perundnag-undangan tersebut. Oleh karenya menurut hemat penulis, perlu kiranya diadakan kajian yang mendalam baik di atas kertas maupun dalam ruang dialog guna memperkuat argumentasi peraturan peundang-undangan tersebut dalam misi pemberantasan korupsi.    

Legislasi Anti Korupsi Dalam Ruang Sidang MK

A.    Bram Manopo

Bram H.D Manopo, Direktur Utama PT.Putera Pobiagan Mandiri saat ini telah ditetapkan segabai terpidana dalam pengadaan helikopter MI-2 buatan Rustov Rusia, melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, sebagaimana yang dituduhkan pula kepada Abdullah Puteh, mantan Gurbenur NAD. Pada saat berstatus sebagai tersangka Bram H.D Manopo mengajukan berbagai upaya hukum, termasuk salahsatunya judicial review terhadap Pasal 68 UU KPK yang berbunyi, ”Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9”. Sesuai dengan fakta bahwa KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka bram H.D Manopo bukan didasarkan pada Pasal 68 jo Pasal 9 UU Tipikor, tetapi berdasarkan Pasal 6 huruf c UU Tipikor, maka legal standing Bram H.D Manopo tidak dapat diterima oleh MKRI, atau dalam kata lain hak konstitusi Bram H.D Manopo tidak pernah dirugikan.

Namun demikian judicial review ini menuai kontroversi dengan adanya kutipan dalam putusan MKRI yang berbunyi, ”Dengan rumusan Pasal 72 jelas bahwa UU KPK berlaku ke depan (prospective) yaitu sejak tanggal 27 Desember 2002. artinya, keseluruhan Undang-Undang a quo hanya dapat diberlakukan terhadap peristiwa pidana yang tempus delicti-nya terjadi setelah undang-undang dimaksud diundangkan. Secara argumentatum a contrario, undnag-undang ini tidak berlaku terhadap peristiwa yang tempus delicti-nya terjadi sebelum UU a quo diundangkan”.

Ketidakkonsistenan penafsiran MKRI terhadap Pasal 68 dan Pasal 72 UU KPK ini menimbulkam kebingungan masyarakat. Seharusnya MKRI hanya memutus berdasarkan perkara yang dimohonkan saja, tidak meluas sehingga menghasilkan tafsir yang berbeda. Penilaian MKRI terhadap Pasal 72 UU Tipikor ini digunakan oleh kuasa hukum Bram H.D Manopo untuk menghentikan penyidikan KPK terhadap kasus ini.

Dalam pertimbangannya MK menyampaikan bahwa sekiranya tindakan KPK terhadap kasus Bram H.D Manopo sebagai tindakan retroaktif, maka hal itu tidak berkaitan dengan konstitusionalitas materi UU a quo, melainkan merupakan masalah penerapan UU yang bukan merupakan kewenangan MK. Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga putusan MK menyatakan menolak permohonan pemohon.   

B.     Dawud Djatmiko

MKRI melakukan judicial review terhadap Pasal 2 Ayat (1), Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata ”percobaan”) UU Tipikor terhadap Pasal 28 huruf D Ayat (1) UUD 1945 yang diajukan oleh Ir.Dawud Djatmiko dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah jalan tol Jakarta Outer Ring road (JORR) ruas Taman Mini Indonesia Indah – Cikunir Seksi E-1 yang diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor.

Pemohon mempermasalahkan kata ”dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mempunyai pengertian ganda, yaitu suatu tindak pidana yang telah merugikan negara (kerugian negara sudah terjadi secara riil dan nyata), tapi di sisi lain juga bermakna suatu tindak pidana korupsi yang tidak merugikan negara (kerugian negara tidak terjadi). Pengertian ganda ini memiliki ancaman pidana yang sama padahal akibatnya sangat berbeda. Dalam kata lain, ancaman pidana untuk percobaan tindak pidana disamakan dengan tindak pidana pokoknya.  Hal ini menimbul ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pada Pasal 2 Ayat (1), Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang mengenai kata ”percobaan”) ”Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi” mengeyampingkan prinsip-prinsip yang universal tentang ancaman hukuman, yaitu beratnya ancaman hukuman dari suatu tindak pidana berhubungan erat dan saling mempengaruhi dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Pemohon mendasarkan judisial review ini dengan Pasal 28 huruf D Ayat (1) UUD 1945 yaitu tentang azas kepastian hukum yang adil, termasuk dalam hal ancaman pidana yang seharusnya seseuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Dalam perkara yang diajukan oleh Ir.Dawud Djatmiko, Majelis Hakim MK memutuskan, pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; kedua, menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana bertentangan dengan UUD 1945; ketiga, menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; keempat, Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; kelima, Menolak permohonan Pemohon selebihnya. 

C.    Masyarakat Hukum Indonesia

UU KPK kembali dihadapkan kepada sidang MKRI. Kali ini pemohon adalah Masyarakat Hukum Indonesia (MHI). MHI berpendapat KPK belum menghasilkan kinerja yang luar biasa, padahal tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime.  Kinerja KPK juga dianggap tidak lebih baik daripada Kepolisian dan Kejaksaan, padahal motivasi lahirnya KPK adalah buruknya kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi. Judicial review MHI didasarkan pada keberadaan KPK bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan asas-asas pemisahan kekuasaan (separation of powers), serta prinsip keseimbangan kekuasaan (checks and balances of powers) sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

MHI berpendapat Pasal 3 UU KPK yang berbunyi, ”Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”, bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat pada alinea ke-4, Pasal 1 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD. Kekuasaan absolut yang dimiliki KPK dianggap bertentangan dengan checks and balances. Pasal 8 Ayat (2) menyatakan berwenang mengambil alih penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan yang sedang dilaksanakan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Pasal inilah yang sering dikhawatirkan bahwa KPK dapat berlaku selayaknya ”superbody”. Pertanggungjawaban KPK kepada publik sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) UU KPK dianggap memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan terhadap kedaulatan rakyat karena definisi ”publik” yang multi tafsir.

MHI berpendapat Konsideran ”Menimbang” huruf b UU KPK yang berbunyi, ”Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi” bertentangan dengan asas kemanfaatan (doelmatigheid). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Seharusnya ada upaya perbaikan kinerja pada kedua lembaga tersebut, dan bukan membentuk lembaga baru. Konsideran ”Menimbang” huruf c UU KPK yang menyatakan bahwa pembentukan KPK didasarkan atas Undang-Undang bertentangan dengan prinsip negara hukum bahwa tidak dapat Undang-Undang dibentuk atas perintah Undang-Undang yang sederajat. Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 8 (2) UU KPK juga dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum karena kewenangan ”superbody” KPK yang sekan-akan dimanatkan langsung oleh konstitusi, melebihi Kepolisian dan Kejaksaan. 

Pasal 3, Pasal 2, Konsideran ”Menimbang” huruf b UU KPK bertentangan dengan asas separation of powers dan asas checks and balances. KPK dalam wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah wewenang sebagaimana wewenang eksekutif yang dilaksanakan melalui Kepolisian dan Kejaksaan, sedangkan KPK bersifat independen. Jika demikian maka MHI berpendapat kalupun keberadaan KPK dibutuhkan, KPK seharusnya tunduk di bawah kekuasaan eksekutif.

Terakhir MHI berpendapat bahwa Pasal 38, Pasal 39 UU KPK bertentangan dengan asas kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) pada UUD 1945. Pasal 38 dan 39 menyatakan bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum KPK hanya direkrut dari Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini bertentangan dengan makna Konsideran ”Menimbang” huruf b UU KPK bahwa Kepolisian dan Kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien. Pasal 38 dan 39 juga diskriminatif terhadap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi penyelidik, penyidik, dan penuntut di KPK.

Dalam putusannya MKRI memutuskan menolak legal standing pemohon.

D.    Mulyana W Kusuma dan Capt. Tarcisius Walla

Mulyana W Kusumah sudah dua kali tersandung kasus korupsi. Kali pertama Mulyana divonis terbukti bersalah melakukan penyuapan kepada auditor Badan Pemeriksa Keuanagn (BPK), Khairiansyah Salman. Mulyana dikenai Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU 31/1999 jo UU 20/2001 jo Pasal 50 Ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sedangkan kali yang kedua Mulyana diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan kotak suara KPU bersama dengan mantan Direktur Utama PT. Survindo Indah Prestasi, Sihol Manulang.

Capt. Tarcisius Wall divonis terbukti bersalah

Saat ini Mulyana dan Walla mengajukan judicial review terhadap UU 30/2002 khususnya Pasal 6 Huruf c, Pasal 12 Ayat (1) Huruf a, Pasal 40, Pasal 70, dan Pasal 72. menurut Mulyana dan Walla pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945. Pasal 6 Huruf c mengatur mengenai kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sementara Pasal 12 Ayat (1) Huruf a mengenai penyadapan dan merekam pembicaraan.

Sebelumnya pasal 12 yang diajukan oleh Mulyana dan Walla sudah pernah diajukan. Sementara Pasal 70 dan Pasal 72 meskipun secara eksplisit belum pernah diputus, tetapi secara implisit MKRI.           

Pususan MK menyatakan bahwa Pasal 52 UU KPK mengenai dasar hukum pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) bertentangan dengan UUD 1945 akan tetapi tetap memiliki kekuatan hukum tetap sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan ini ditetapkan. 

Serangan Balik Koruptor Dalam Ruang Sidang MK

Upaya judicial review terhadap legislatif anti korupsi khususnya yang diajukan oleh Bram H.D. Manopo dan Mulyana W. Kusumah pada UU KPK serta Dawud Djatmiko pada UU Tipikor meberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Serangan balik koruptor ini sudah disadari oleh berbagai pihak, khususnya para pihak baik penegak hukum maupun masyarakat yang selama ini concern terhadap upaya pemberantasan korupsi. Berbagai pihak telah berusaha mengembangkan opini dan informasi yang berisi kewaspadaan terhadap serangan balik koruptor ini kepada masyarakat melalui berbagai forum maupun media massa. Hal ini penting untuk dilakukan agar terbagun kesadaran dan semangat komunal dalam upaya pemberantasan korupsi.   

Serangan koruptor ini merupakan serangan konstitusionalis yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi, khususnya terkait dengan kewenangan KPK dalam UU 30/2002. Selain bersifat konstitusionalis, serangan koruptor juga dapat bersifa akademis dan politis. Serangan yang bersifat akademis biasanya diluncurkan dalam berbagai forum akademis, mengkerangkakan teori yang mengarah kepada pembenaran terhadap upaya serangan balik koruptor. Sedangkan serangan yang bersifat politis dilakukan oleh kewenangan legislatif, seperti peraturan perundang-undangan dan penentuan personil jabatan dalam lembaga-lembaga penegak hukum.

Upaya serangan balik koruptor di dalam ruang sidang MK ini akan sangat tergantung kepada paradigma dan semangat antikorupsi para Hakim MK. Para Hakim MK hendaknya tidak hanya mendasarkan pertimbangan putusannya pada teori-teori hukum belaka yang belum tentu dapat menjamin keberadaan semangat anti korupsi. Kekhawatiran masyarakat atas Hakim MK yang cenderung berpihak kepada koruptor, bukanlah tanpa referensi. Cukuplah keputusan-keputusan MK selama ini mengenai UU 31/1999 jo UU 20/2001 dan UU 30/2002 menjadi referensi yang cukup jelas mengenai paradigma dan semangat Hakim MK terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Judicial review UU KPK dan UU Tipikor yang dilakukan dalam ruang sidang MK menyangkut beberapa persoalan, pertama, persoalan asas legalitas, kedua, persoalan pembuktian melawan hukum materiil, dan ketiga persoalan pengadilan tipikor. Putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh MK yang menyangkut UU KPK dam UU Tipikor baik secara langsung maupun tidak langsung melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini secara sadar dimaknai sebagai serangan balik koruptor terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Asas legalitas, ”nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali” yang berati tidak ada delik tanpa diatur terlebih dahulu secara tegas dalam perundang-undangan, menjadi salah satu persoalan dalam judicial review terhadap UU KPK. Pemohon, Bram H.D Manopo, berpendapat KPK tidak berwenang menangani kasus-kasus tipikor sebelum tanggal 27 Desember 2002. Menilik pemberlakuan asas legalitas dalam UU KPK ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian.

Pertama, tidak ada retroaktif dalam UU KPK. Maksudnya, UU KPK mengamanatkan KPK berwenang menangani seluruh kasus-kasus tipikor dengan beberapa syarat, termasuk kasus-kasus tipikor yang sudah terjadi sebelum lahirnya UU KPK. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11 UU KPK, yakni pertama, laporan masyarakat mengenai tipikor tidak ditindaklanjuti, kedua, proses penanganan tipikor secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa adalasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ketiga, penanganan tipikor ditujukan untuk melindungi pelaku tipkor yang sesungguhnya, keempat, penanganan tipikor mengandung unsur korupsi, kelima, hambatan penanganan tipikor karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, keenam, keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan penanganan tipikor sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan, ketujuh, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, kedelapan, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, kesembilan, menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 11 UU KPK ini, jelas kiranya bahwa KPK berwenang untuk menangani kasus-kasus tipikor yang terjadi sebelum diundangkannya UU KPK berdasarkan kewenangan KPK yang dapat mengambil alih kasus-kasus tipikor tersebut dari kewenangan Kepolisian maupun Kejaksaan. Dengan demikian UU KPK tidak bertentangan dengan asas retroaktif.    

Kedua,  MK seharusnya benar-benar memahami tujuan pembentukan KPK yang termaktub dalam unsur menimbang UU KPK yaitu Pertama, untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera perlu ditingkatkan pemberantasan tipikor, kedua, lembaga pemerintah yang menangani perkara tipikor belum berfungsi secara efektif dan efisien, ketiga, merupakan amanat Pasal 43 UU Tipikor. Satu hal yang harus dihindari, jangan sampai pemberantasan tipikor gagal karena semata-mata pendekatan legalistik. Sehingga dalam kaitannya dengan judicial review yang dilakukan oleh MK mengenai asas legalitas ini dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan para Hakim Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum, agar asas legalitas tidak sampai mematikan semangat penegakan hukum. 

Berkenaan dengan keputusan MK yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum materiil dalam UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 adalah hal yang terkait dengan pembuktian yang harus dipenuhi oleh KPK dalam kewenangan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus tipikor. MK dalam putusannya hanya mengakui unsur melawan hukum formil yang terkait erat kembali dengan asas legalitas. Suatu delik dalam kasus tipikor tidak dapat dikenakan hukum apabila belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, walaupun jika dikaitkan dengan rasa keadilan dan norma-norma sosial yang berlaku dimasyarakat delik tersebut dikategorikan sebagai kejahatan khususnya dalam tipikor.

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari keputusan MK terhadap penegasian unsur melawan hukum materiil, dan berorientasi hanya kepada unsur melawan hukum formil dalam upaya pembuktian kasus-kasus korupsi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:

Pertama, amandemen UU Tipikor seharusnya menjadi agenda yang mendesak untuk segera diselenggarakan. Kedepan UU Tipikor diharapkan dapat merumuskan secara lebih detail dan komprehensif terhadap seluruh unsur-unsur delik dalam tipikor. Dengan demikian rasa keadilan dan norma-norma sosial yang berlaku dimasyarakat dapat dilegalkan dalam UU Tipikor. Upaya ini menjadi penting mengingat perkembangan delik-delik tipikor yang sengaja dilancarkan oleh para pelaku tipikor guna melepaskan diri dari jeratan hukum.

Kedua, unsur melawan hukum materiil sejatinya adalah rasa keadilan dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, termasuk dalam halnya delik-delik tipikor. Selayaknya rasa keadilan dan norma-norma sosial yang terkait dengan delik-delik tipikor ini terlembagakan dalam UU Tipikor. Jikalau pun amandemen terhadap UU Tipikor itu belum terselenggarakan, para hakim yang menangani kasus-kasus korupsi dituntut untuk mampu melakukan penemuan hukum secara arif dan bijaksana.

Berkaitan dengan tidak berlakunya lagi dasar hukum pengadilan tipikor memang meninggalkan pekerjaan rumah dalam upaya pemberantasan tipikor. Walaupun pada putusannya MK menetapkan bahwa pengadilan tipikor masih memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan tiga tahun kedepan, namun pada esensinya dasar hukum dari pengadilan tipikor sudah jelas dicabut dari UU KPK yang memayunginya. Pekerjaan rumah yang harus ditindak lanjuti adalah menyegerakan upaya pembenahan legislasi bagi dasar hukum pengadilan tipikor. Tentu saja seharusnya pengadilan tipikor berada dalam kerangka legislasi kekuasaan kehakiman pada ranah yudikatif. Namun permasalahan yang lain adalah kemudian siapa yang akan menjadi lembaga pemutus kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK selaku penyidik dan penuntut? Akan menjadi riskan ketika kasus-kasus tipikor ini dikembalikan kepada pengadilan negeri, mengingat pertimbangan yang mendasari keberadaan pengadilan tipikor adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan pengadilan negeri dalam memutus kasus-kasus tipikor. Pengadilan tipikor kini dihadapkan pada dilema, antara kepastian hukum dalam kerangka legislasi kekuasaan kehakiman atau pada upaya menghindari kevakuman dalam upaya pemberantasan tipikor.    

Semangat Anti Korupsi Dalam Legislasi

Setelah adalanya empat kali upaya judicial review terhadap UU KPK dan UU Tipikor telah selayaknya kedua UU ini mendapat perhatian lebih yaitu dengan segera menyelenggarakan amandemen terhadap keduanya. Ruang sidang MK telah membuktikan betapa masih lemahnya UU KPK dan UU Tipikor, terbukti keduanya dapat beberapa kali dipatahkan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Hal lain yang juga menjadi alasan dari pentingnya amandemen UU KPK dan UU Tipikor adalah dengan keberadaa UNCAC (United Nation Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang UNCAC. UNCAC memuat berbagai hal-hal penting terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang banyak diantaranya belum diatur dalam UU KPK maupun UU Tipikor. 

Penutup

   

Dalam issue internasional yang berkembang saat ini korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena efek negatifnya yang sangat dasyat terhadap kondisi suatu bangsa dan negara. Fakta hari ini, Indonesia masih menempati jajaran negara-negara terkorup di dunia.  Konstitusi Indonesia, UUD 1945, juga mengamanatkan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Amanat konstitusi ini mustahil tercapai apabila korupsi tidak dapat diberantas di bumi Indonesia.  Mengingat penting dan mendesaknya upaya pemberantasan korupsi, maka upaya pemberantasan korupsi ini harus dilengkapi dengan perangkat hukum yang legal dan komprehensif. Munculnya judicial review terhadap UU KPK dan UU Tipikor, yang mana keduanya merupakan alas hukum utama dalam upaya pemberantasan korupsi, seharusnya menjadi pelajaran untuk dapat memperbaiki dan memperkuat peraturan perundang-undangan tentang upaya pemberantasan korupsi melalui amandemen terhadap UU KPK dan UU Tipikor. Amandemen UU KPK dan UU Tipikor ini juga harus memperhatikan harmonisasi dengan paraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dengan hadirnya amandemen UU KPK dan UU Tipikor besar harapan terhadap peningkatan upaya pemberantasan korupsi yang akan membawa Indonesia kepada kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.


Oleh: Fauziah Rasad
www.transparansi.or.id - Januari 2007

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
41