Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Implementasi Inpres N0.5 Tahun 2004: “Mengecewakan Namun Belum Terlambat”

Setahun yang lalu, tepatnya tanggal 9 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan hari tersebut sebagai hari anti korupsi nasional dan sekaligus mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut terdiri dari 10 Instruksi Umum dan 11 Instruksi Khusus yang ditujukan kebeberapa instansi pemerintahan. Instruksi Umum tersebut ditujukan kepada hampir 500 Intansi Pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan Instruksi Khususnya ditujukan kepada Mengko Perekonomian, Menkeu, Bappenas, Menpan, MenhukHAM, Kem.BUMN, Mendiknas, Mengkofindo, Jaksa Agung, Kapolri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Setidaknya pengakuan internasional mulai nampak dalam melihat keseriusan pemerintah dalam memberantas Korupsi. Transparency International yang bermarkas di Berlin menaikkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebesar 0,2 pada tahun 2005 sehingga menjadi 2,2 yang pada tahun sebelumnya IPK Indonesia sebesar 2,0.

Moment cukup penting pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 adalah disaat Bappenas mulai menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi ( RAN – PK ). Dalam proses penyusunan RAN PK, bukan saja melibatkan instansi pemerintah namun juga melibatkan LSM, Akademisi dan Praktisi. Tema besar yang diusung oleh RAN PK di bagi dalam empat bagian terdiri dari Pencegahan, Penindakan, Pencegahan dan Penindakan Korupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias serta Monitoring dan Evalusi pelaksanaan RAN PK tersebut. Pelaksana RAN – PK sampai akhir pembahasan pada tanggal 11 Pebruari 2005 sebanyak 92 unit kerja, terdiri dari 18 Kementerian, 14 Lembaga Pemerintah Non Departemen, KPK, Komisi Ombudsman Nasional (KON), dan PPATK. Perkembangan selanjutnya sampai akhir tahun 2005, Bappenas selaku penyusun RAN-PK masih melakukan sosioalisasi kebeberapa daerah diantaranya Padang, Medan, Banjarmasin, Surabaya, Makasar, Jokjakarta, Banda Aceh, Jayapura, Mataram dan Balikpapan. RAN-PK dianggap sebagai  living document ( dokumen hidup ) sehingga sampai saat ini isi dari RAN-PK terus mengalami penyempurnaan.

Dalam instruksi khusus Inpres No.5 Tahun 2004 angka ke-4 huruf e, Presiden menugaskan Men.PAN untuk mengkoordinir, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Inpres tersebut. Menindaklanjuti penugasan tersebut Men.PAN telah membuat organisasi kormonev yang terdiri dari sekretariat kormonev dan Kelompok Kerja (Pokja) kormonev. Pokja Kormonev sendiri terdiri dari unsur Pemerintahan, LSM, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.

Sebagai bahan pelaporan, Menpan juga telah mengeluarkan Surat Edaran ( SE ) bernomor B/345/M.PAN/2005 tertanggal 22 Pebruari 2005 tentang Pelaporan pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2005, yang merupakan format pelaporan dari instansi pelaksana Inpres No.5 Tahun 2005. SE 345 tersebut di tujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala LPND, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya, Gubernur serta Bupati dan Walikota diseluruh Indonesia. Kelanjutan dari SE 345 tersebut Menpan juga mengeluarkan Surat Edaran bernomor; SE/14/M.PAN/8/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 tentang tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dengan lampiran 1 berkas pedoman umum koordinasi, monitoring dan evaluasi (Kormonev) pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004. Pedoman umum ini merupakan acuan bagi seluruh Instansi untuk memahami inpres no. 5 tahun 2004, menjabarkannya menjadi upaya-upaya nyata pemberantasan korupsi, serta melakukan kordinasi, monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya masing-masing.

Pelaksanaan Kormonev ini di lakukan secara berjenjang, artinya masing-masing instansi pemerintah melakukan Kormonev di lingkungan instansinya dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Men.PAN.  Dengan prinsip kerja kormonev berjenjang tersebut maka struktur organisasi Kormonev dimulai dari kormonev tingkat Nasional, Kormonev Pusat dan Kormonev Daerah. Penanggung-jawab Kormonev Nasional adalah Men.Pan dan pelaksana harianya adalah Deputi Men.PAN Bidang Pengawasan.

Tabel di bawah ini menjelaskan strukstur organisasi kormonev berjenjang.

Organisasi Kormonev

Penanggungjawab

Pelaksana Harian

Nasional

Men.PAN

Deputi Men.PAN Bid. Pengawasan

Instansi Pusat

Menteri / Kepala LPND / Pimpinan Instansi

Irjen / Irtama / Ka. SPI

Pemerintah Provinsi

Gubernur

Ka. Bawas Provinsi

Pemerintah Kab/Kota

Bupati / Walikota

Ka. Bawas Kab / Kota

Memasuki usia setahun Inpres No.5 Tahun 2005, boleh dibilang masih banyak Pelaksana Inpres tersebut yang belum menjabarkan dalam program kerja bahkan ekstrimnya masih banyak yang belum membaca isi dari Inpres No.5 Tahun 2005 tersebut, kenyataan ini terungkap saat Deputi Pencegahan Korupsi KPK; Waluyo menanyakan kepada peserta Rapat Kordinasi Nasional ( Rakornas ) Kementerian PAN 15 November 2005 di Hotel Sahid Jakarta.

Jika melihat keseriusan dan kesungguhan dari Instansi pelaksana dari Inpres No. 5 Tahun 2004 tersebut maka boleh dibilang impelementasinya mengecewakan. Indikator kekecewaan tersebut dapat dilihat dari masih minimnya pelaporan instansi pelaksana kepada Kormonev Nasional yang bermarkas di Men.PAN. Laporan yang diterima oleh sekretariat kormonev nasional pada semester pertama tahun 2005 sebanyak 72 berkas dan sebanyak 45 berkas tidak sesuai dengan format pelaporan SE Men.PAN No. 345 sedangkan sisanya sebanyak 27 berkas sesuai dengan format pelaporan yang terdiri dari 12 berkas instansi pusat dan 15 berkas instansi daerah.

Tabel di bawah ini berisi rekapitulasi Laporan Instansi Pusat dan Daerah yang sesuai denggan SE Men.PAN No. 345 per tanggal 14 November 2005 ( Sumber; Laporan Kormonev Nasional dalam rapat Pokja Kormonev 17 November 2005 )

Rekapitulasi Instasi Pusat

NO.

INSTANSI PEM PUSAT

MELAKSANAKAN DIKTUM

1.

Departemen Perindustrian

1 s/d 7, dan 10

2.

Kementrian Koordinasi Kesra

1 s/d 8, dan 10

3.

Mabes POLRI

1 s/d 8, 10, dan 11

4.

BKKBN

1 s/d 8, dan 10

5.

Departemen Perdagangan

10

6.

Departemen Pekerjaan Umum

1 s/d 8, dan 10

7.

Departemen Agama

1 s/d 3 dan 10

8.

Dep. Kelautan dan Perikanan

1 s/d 4 dan 8 s/d 11

9.

Departemen Hukum & HAM

1 s/d 4 dan 6 s/d 11

10.

Sekjen  DPR  RI

3 s/d 7 dan 10

11.

TNI  -  AL

1 s/d 11

12.

TNI  -  AD

1 s/d 10

Rekapitulasi Instansi Daerah

NO.

INSTANSI PEM DAERAH

MELAKSANAKAN DIKTUM

1.

Pem.Prov. DI. Yogyakarta

3

2.

Pem.Kab. Batang

1 s/d 4, 6, 7, 8, 10

3.

Pem. Kot. Cirebon

1 s/d 3,  6, 10, 11

4.

Pem. Kab. Riau

1 s/d 8, dan 10

5.

Dinas Trans. Pem.Prov Riau.

5

6.

Pem. Kot. Dumai

1 s/d 4, 6, 10, 11

7.

Pem. Kab. Aceh Tamiang

6, 8, 10

8.

Pem. Kab. Barito Kuala

11

9.

Setda Kotabaru, Prop. Kalsel

1, 2, 4, 5, 6, 8 dan 10

10.

Pem.Kab. Bima

1 s/d 4, 6, 7 dan 10

11.

Setda. Prov. Lampung

1 s/d 10

12.

Pem.Kab. Aceh Tenggara

11

13.

Pemkab. Sawahlunto/Sijunjung

1 s/d 10

14.

Pemprov. Bali

1 s/d 10

15.

Pemkab. Langkat

1 s/d 4 dan 6 s/d10

Penjabaran SE Men.PAN No. 14 tentang tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dengan lampiran 1 berkas pedoman umum koordinasi, monitoring dan evaluasi (Kormonev) pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 juga begitu mengkuatirkan. Sampai dengan awal Desember 2005 ini baru Kabupaten Toba Samosir membentuk struktur organisasi koormonev berjenjang. Keputusan Bupati Toba Samosir tersebut bernomor 259 Tahun 2005.

Dari sekitar 500 instansi pusat dan daerah yang menjadi pelaksana Inpres No.5 Tahun 2004 tersebut ternyata baru sebanyak 27 instansi atau 5,4 persen yang baru melaporkan aktivitasnya sesuai dengan format SE Men.PAN No.345. Permasalahan utama tentang masih banyaknya instansi yang belum melaporkan kegiatannya adalah terletak pada masih kurangnya sosialisasi tentang isi dan jabaran dari inpres tersebut. Kendalanya terletak pada anggaran yang tersedia pada tahun 2005 tidak di alokasikan untuk kegiatan tersebut dan walaupun anggaran tersebut sudah ada namun baru bisa dicairkan pada akhir November 2005.

Semangat untuk tetap mensosialisasikan keberadaan Inpres No.5 Tahun 2004 oleh Men.PAN tetap kuat, berbagi cara inovatif ditempuhnya tanpa mengandalkan kucuran APBN 2005 diantaranya melakukan crash program sosialisasi dengan beberapa LSM baik yang ada di Jakarta maupun di daerah yang salah satunya dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Cara lain yang ditempuh Men.PAN adalah memanfaatkan fasilitas Teleconfrence yang ada di Mabes Polri dalam hal ini Men.PAN telah membuat MOU dengan Kapolri dalam pemanfaatan fasilitas tersebut. Serta baru-baru ini Menpan malakukan kerjasama dengan Patnership untuk membiayai program sosialisasi Inpres No.5 Tahun 2004.

Kendala lain yang akan dihadapi pada pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 adalah tidak adanya sangsi jika instansi pelaksana tidak melaksanakan inpres tersebut. Bukan mustahil inpres tersebut hanya akan dianggap sebagai anjuran belaka sehingga pada akhirnya kerja keras Bappenas yang menyusun RAN-PK serta upaya Men.PAN untuk mengkoordinasi, memonitoring dan mengevaluasi Inpres tersebut akan sia-sia. Bisa jadi penyakit lama perilaku kita sebagai konseptor hanya berakhir di atas kertas semata, realisasi kerja hanya akan menjadi rencana semata. Keinginan bangsa ini untuk mencapai IPK sebesar 5 pada tahun 2009 nanti akan sia-sia jika tidak semua pihak merasa dirinya bagian dalam upaya pemberantasan korupsi. Hakekat utama dari Inpres No. 5 Tahun 2004 ini adalah bersih-bersih dalam lingkungan sendiri....Nah...siapa lagi akan memulai ?

 

 

 


Oleh: Arif Hidayat
Lombok Post - Januari 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
14