Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Pemberantasan Korupsi Tak Sebatas Legalitas

Senin, 24 Juli 2006 yang lalu, di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Hakim MK memutus judicial review yang diajukan oleh Ir.Dawud Djatmiko. Judicial review ini terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang sekarang ini sedang digencarkan melalui UU 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan UU 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ir.Dawud Djatmiko, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) ruas Taman Mini Indonesia Indonesia - Cikunir Seksi E-1, mengajukan judicial review terhadap Pasal 2 Ayat (1), Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") UU Tipikor terhadap Pasal 28 huruf D Ayat (1) UUD 1945 yang diajukan oleh Ir.Dawud Djatmiko dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah jalan tol Jakarta Outer Ring road (JORR) ruas Taman Mini Indonesia Indah - Cikunir Seksi E-1 yang diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor. Pemohon mempermasalahkan kata "dapat" dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mempunyai pengertian ganda, yaitu suatu tindak pidana yang telah merugikan negara (kerugian negara sudah terjadi secara riil dan nyata), tapi di sisi lain juga bermakna suatu tindak pidana korupsi yang tidak merugikan negara (kerugian negara tidak terjadi). Pengertian ganda ini memiliki ancaman pidana yang sama padahal akibatnya sangat berbeda. Dalam kata lain, ancaman pidana untuk percobaan tindak pidana disamakan dengan tindak pidana pokoknya.  Hal ini menimbul ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pada Pasal 2 Ayat (1), Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") "Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi" mengeyampingkan prinsip-prinsip yang universal tentang ancaman hukuman, yaitu beratnya ancaman hukuman dari suatu tindak pidana berhubungan erat dan saling mempengaruhi dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Pemohon mendasarkan judisial review ini dengan Pasal 28 huruf D Ayat (1) UUD 1945 yaitu tentang azas kepastian hukum yang adil, termasuk dalam hal ancaman pidana yang seharusnya seseuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Dalam perkara yang diajukan oleh Ir.Dawud Djatmiko, Majelis Hakim MK memutuskan, pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; kedua, menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan -secara melawan hukum- dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan UUD 1945; ketiga, menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; keempat, Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; kelima, Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

Judicial Review Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi

Pasca keputusan MK atas judicial review UU Tipikor, MK menuai kritik dari berbagai pihak baik pihak terkait, akademisi, praktisi hukum, pers, maupun kalangan masyarakat lainnya.  Pada umumnya kritik-kritik itu senada menilai keputusan MK ini melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Keputusan MK menyimpulkan bahwa dalam pembuktian terhadap tindak pidana korupsi KPK harus menggunakan delik formil berupa peraturan perundang-undangan, dan bukan delik materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu norma keadilan. MK berpendapat bahwa penggunaan hukum materiil merupakan ukuran yang tidak pasti. Keputusan MK ini sejalan dengan asas nullum delictum sine praevia lege poenali  yang artinya, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya". Konsekuensi dari keputusan MK ini bagi KPK adalah KPK harus lebih teliti lagi mencari tindak pidana korupsi yang benar-benar bertentangan dengan Undnag-Undang, dan ini akan lebih mempersulit dalam upaya pembuktian.

Membuka kembali risalah putusan MK atas judicial review yang diajukan oleh Bram H.D Manopo atas Pasal 68 UU KPK yang berbunyi, "Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9", dapatlah dinilai bahwa keputusan MK dalam perkara Bram H.D Manopo serupa dengan keputusan MK pada perkara Dawud Djatmiko. Pada perkara Bram H.D Manopo MK memutuskan menolak legal standing Bram H.D Manopo, akan tetapi dalam pertimbangannya atas Pasal 68 UU KPK, MK justru KPK dilarang menagani perkara-perkara yang terjadi sebelum UU KPK diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002. Artinya dalam putusannya MK justru menetapkan larangan terhadap pemberlakuan asas retroaktif dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

Pemberantasan Korupsi Tak Sebatas Legalitas

Keputusan MK ini jelas bersebrangan dengan visi pemberantasan korupsi di tanah air. Korupsi yang telah disadari sebagai extra ordinary crime  yang berdampak  secara multiplier terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, menuntut penindakan yang extra ordinary juga. Olehnya, kehadiran KPK menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan, berangkat dari apatisme terhadap law enforcment dalam tindak pidana korupsi yang seharusnya dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan demikian Pasal 68 UU KPK menjadi relevan untuk diterapkan. Sementara asas retroaktif itu sendiri tidak pernah ada dalam upaya pemberantasan korupsi, karena sejatinya tindak pidana korupsi sudah diatur jauh sebelum UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Tipikor, yaitu melalui UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tipikor, UU Nomor 21 Prp Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, bahkan KUHP sendiri sudah mengaturnya.

Pemberantasan korupsi tak sebatas legalitas, artinya hukum  formil bukanlah satu-satunya ukuran yang dapat dikenakan pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hukum materiil merupakan sejatinya hukum itu sendiri yang berkembang dari masyarakat sendiri tidak bisa diabaikan. Sementara di sisi lain adalah suatu kebenaran bahwa asas nullum delictum sine praevia lege poenali ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, akan tetapi kepastian hukum tersebut juga harus seiring dengan rasa keadilan masyarakat. 

Bila dicermati lebih dalam, keputusan MK tentang hukum formil  sebenarnya sesuatu yang tidak dimohonkan oleh pemohon Ir. Dawud Djatmiko. Pemohon hanya memohon judicial review terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor yaitu frase "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  Amar putusan MK hanya memuat mengenai penolakan MK bahwa Pasal 2 Ayat (1) tidak bertentangan dengan konstitusi, sedangkan mengenai pemberlakuan hukum formil dalm pemberantasan korupsi hanya dimuat dalam pertimbangan MK. Namun demikan, pertimbangan MK tersebut membawa dampak yang sukup serius dalam upaya pemberantasan korupsi.

KPK berpandangan bahwa pasca keputusan MK ini pemberantasan korupsi kembali menggunakan aturan seperti yang berlaku pada UU 21 Prp/1960, yang menentukan pembuktian tindak pidana korupsi harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa memang benar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal selama ini dalam kasus korupsi yang ditangani KPK perbuatan melawan hukum tidak hanya secara formal, namun juga secara materiil. Sementara MA berpendapat pembuktian dengan delik formil bukanlah satu-satunya pertimbangan MA dalam memeriksa dan memutuskan perkara korupsi. Pertimbangan hakim untuk memeriksa perkara korupsi menggunakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan hanya Keputusan MK. Keputusan MA tersebut selanjutnya akan menjadi yurisprudensi yang akan menjadi pegangan para hakim dalam memeriksa perkara korupsi. Disinilah fungsi rech-finding (menemukan hukum) para hakim menjadi sangat penting. MK telah menggunakan pola fikir yang sangat formal legalistik. Padahal hukum bukan hanya dipandang berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga peraturan yang tidak tertulis, terlebih lagi yang telah menjadi yurisprudensi.

Besar harapan masyarakat kepada KPK atas komitmen terhadap perwujudan zero corruption pada masa depan Indonesia.  Upaya pemberantasan korupsi jangan sampai terpenjarakan dalam formalitas hukum belaka! Disinilah peran para penegak hukum dalam pemberantasan korupsi khususnya bagi KPK dan hakim Tipikor akan diuji dalam memutuskan perkara korupsi yang berkeadilan.


Oleh: Fauziah Rasad
www.transparansi.or.id - Agustus 2006

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
30