Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Pengampunan Pajak

Lazimnya, pengampunan pajak atau tax amnesty hanya berlaku bagi pajak-pajak yang belum atau kurang dibayar oleh pembayar pajak, baik perorangan maupun badan. Jadi pengampunan pajak hanya berlaku bagi kejahatan yang bersumber dari penggelapan pajak. Dengan demikian, undang-undang tentang pengampunan pajak semacam ini berlaku bagi delik pajak saja. Tentu, pengampunan pajak menimbulkan pro dan kontra. Positifnya, negara dapat memperoleh tambahan penerimaan dari uang tebusan. Selain itu, pembukuan perusahaan-perusahaan dapat dimulai dari angka-angka baru yang sudah bersih dari praktik-praktik pengggelapan pajak. Segi negatifnya, mereka yang melakukan penggelapan pajak justeru memperoleh fasilitas dan perlakuan semacam ini dirasakan tidak adil bagi mereka yang membayar pajak secara benar. Keadaan ini dapat mendorong pembayar pajak yang jujur, juga akan melakukan praktik-praktik penggelapan pajak. Mereka akan berpikir, tentu Pemerintah pada suatu saat akan memberikan fasilitas pengampunan pajak lagi. Memang dimanapun juga, pengampunan pajak merupakan isu yang kontroversial dan tidak sekedar merupakan isu teknis, tetapi sarat dengan muatan politik.

Keadaan Indonesia

Di Indonesia pada umumnya, pembayar pajak, badan maupun perorangan, belum membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mungkin, 90% dari pembayar pajak, termasuk para pejabat dan pegawai negeri, juga dari kalangan militer dan polisi, tidak melaporkan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Alhasil, para pejabat termasuk juga dari kalangan aparatur pajak sendiri, ikut beramai-ramai menggelapkan pajak. Mengapa pembayar pajak tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya? Perusahaan-perusahaan dimanapun di dunia, termasuk di negara-negara yang sudah maju berusaha menekan pembayaran pajaknya. Caranya sangat canggih, dengan mencari berbagai celah-celah dari berbagai peraturan atau dengan cara transfer pricing misalnya, untuk meminimalkan pajak yang dibayarnya. Tetapi ada dorongan lain, sehingga seseorang atau badan tidak melaporkan penghasilan atau kekayaannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Biasanya kekayaan yang tidak dilaporkan merupakan hasil dari korupsi atau usaha-usahaa yang melanggar hukum. Keadaan ini yang lebih sering terjadi di Indonesia dan dana hasil korupsi atau black business banyak yang diparkir diluar negeri. Mereka menempatkan uang di luar negeri karena memperoleh jaminan kepastian hukum dan merasa lebih aman. Pihak luar negeri tidak mempermasalahkan asal dana tersebut, yang penting bagi mereka dana-dana yang cukup besar itu memberikan keuntungan bagi perekonomian nasionalnya. Lihat kasus Hendra Rahardja, yang menyimpan dana gelapnya di Australia. Kasus ini baru terbuka setelah yang bersangkutan meninggal, dan lihat, bagaimana sulitnya mengembalikan dana beratus-ratus juta dolar itu kembali ke Indonesia. Jika pengampunan pajak akan diberlakukan, apakah juga akan mengakomodasikan dana-dana hasil korupsi, manipulasi dan berbagai praktik bisnis yang gelap atau melawan hukum?

Dua alternatif pengampunan pajak

Alternatif pertama, hanya dibatasi pada praktik-praktik penggelapan pajak. Jika opsi ini yang diberlakukan, telah dapat diperkirakan tidak akan begitu menarik. Persiapan-persiapan untuk meluncurkan pengampunan pajak yang terbatas ini juga tidak sedikit termasuk penyiapan undang-undangnya. Hasilnya tidak akan banyak, Pemerintah dengan segala kerepotannya hanya akan memperoleh tambahan penerimaan beberapa ratus miliar rupiah saja. Itupun, jika sistem dan prosedur pengampunan pajaknya tidak berbelit-belit. Dibuat sesederhana mungkin, dan tarifnya dibuat moderat, misalnya hanya 5% yang dihitung dari kewajiban pajak yang belum dilaporkan.

Alternatif kedua, pengampunan pajak yang sangat luas, yang mengakomodasikan tidak hanya kewajiban perpajakan yang murni, tetapi semua penghasilan atau kekayaan manapun yang belum dilaporkan. Jika paket ini yang diluncurkan, akan lebih menarik dan dapat disebut sebagai "pengampunan nasional". Paket semacam ini sangat sarat politik dan akan mengundang suatu perdebatan nasional yang luar biasa. Undang-undang pengampunan pajak yang sangat luas ini akan menjadi lex specialis yang akan mengatasi (supersede) berbagai undang-undang tindak pidana umum, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana pencucian uang dan berbagai ketentuan yang mengenai perbankan.

Telah dapat dibayangkan, sebagai wacana saja akan mengundang tantangan yang gegap gempita. Jika paket ini diajukan ke DPR, dapat dipastikan akan mengundang demonstrasi. Pada zaman Pemerintahan Megawati, melalui Instruksi Presiden dikeluarkan aturan release and discharge kepada para obligor yang telah memenuhi kewajibannya melalui BPPN dan tepat waktu. Kepada mereka diberikan pengampunan, tidak hanya perdata, tetapi juga pidana. Release and discharge yang terbatas ini saja telah mengundang berbagai kecaman yang keras pada saat itu. Persepsi masyarakat mengkristal pada satu pendapat bahwa koruptor dan pengemplang utang negara diampuni. Keputusan untuk mengeluarkan R&D, terlepas setuju atau tidak setuju, merupakan keberanian yang patut dicatat dari Pemerintahan Megawati. Tentu tidak semua tindak pidana akan diputihkan dalam tax amnesty yang luas sekalipun. Penghasilan yang berasal dari kejahatan pembunuhan tentu tidak dapat dimasukkan. Demikian pula dana-dana yang berasal dari transaksi narkotika dan sumber penghasilan dari jaringan terorisme tidak boleh dimasukkan dalam paket ini. Apakah mungkin dalam kondisi politik saat ini, paket pengampunan pajak yang sangat luas berani diluncurkan oleh Pemerintah? Jika Pemerintah berani meluncurkan, apakah orang atau badan yang terlibat dalam berbagai kejahatan berani mengakui kejahatan yang telah mereka lakukan? Meskipun sudah ada jaminan dengan undang-undang dan dikenakan uang tebusan yang tinggi, katakanlah hingga 30% atau bahkan 50%, apakah kasusnya tidak akan diperkarakan dikemudian hari? Apakah jika undang-undang ini lahir, tidak mungkin dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena desakan-desakan yang kuat dari masyarakat? Alhasil, kelihatannya sangat sulit mengeluarkan paket amnesty pajak yang sangat luas seperti ini.


Oleh: Mar ie Muhammad
Bisnis Indonesia - Senin, 26 Juni 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
29