Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Membedah Paket Iklim Investasi

Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan perbaikan iklim investasi minggu lalu. Paket ini dituangkan dalam Instruksi Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah di pusat, para gubernur, bupati, dan walikota. Tujuannya, untuk memperbaiki iklim investasi. Dunia usaha sudah lama menunggu paket semacam ini. Hal ini karena semakin hari semakin dirasakan Indonesia kian tertinggal sebagai tujuan investasi.

Selain itu, berbagai studi seperti yang dikeluarkan World Ecomomic Forum menunjukkan bahwa daya saing Indonesia, baik secara regional maupun global, semakin meluncur ke bawah. Akibatnya, lapangan kerja yang harus diciptakan makin menurun sehingga pengangguran terbuka terus meningkat, yang saat ini sekitar 11 juta orang.

Semangat paket itu untuk mengurangi regulasi atau deregulasi yang sekarang, kian jarang terdengar. Sayangnya, isi paket ini lebih merupakan program pemerintah dan sarat dengan menunggu berbagai peraturan perundang-undangan.

Pertanyaannya, apakah dalam rangka berbagai ketentuan yang ada saat ini, tidak ada ruang untuk memperbaiki iklim investasi? Jawabannya tentu bisa, sambil kita menunggu peraturan perundang-undangan yang tentu makan waktu, apalagi jika dalam bentuk undang-undang.

Peraturan pemerintah pun, yang sebenarnya merupakan kekuasaan eksekutif, sekarang harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR. Semua peraturan itu akan memakan waktu, sementara keadaan ekonomi sehari-hari tidak membaik, meski ekonomi makro menunjukkan perbaikan, kecuali angka inflasi yang benar-benar harus diwaspadai.

Di bidang perpajakan, misalnya, kita bisa melakukan perbaikan untuk meluruskan kembali prinsip self-assesment dengan tidak perlu menunggu undang-undang pajak baru, yang masih terkatung-katung di DPR.

Demikian pula mengenai pemeriksaan pajak, tidak perlu setiap objek pajak harus diaudit secara terpisah. Kita bisa menggunakan sistem audit pajak yang menyeluruh. Ini sekadar contoh, tentu masih ada contoh lain, misalnya, berbagai Perda yang menghambat investasi dan iklim usaha.

Begitu pula dengan berbagai perizinan usaha di pusat dan di daerah yang tumpang tindih serta sulit dideteksi. Perizinan semacam itu sepenuhnya masih dalam kekuasaan eksekutif yang dapat disederhanakan tanpa menunggu undang-undang yang baru.

Tinjauan substansi

Substansi yang dijangkau dalam paket ini meliputi bidang yang sangat luas tentang penanaman modal, sinkronisasi peraturan antara pusat dan daerah, Amdal, kepabeanan dan cukai, perpajakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, dan UKM. Sebagai perbandingan, sebenarnya telah tercapai kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Jepang guna mendorong investasi di negeri ini.

Kesepakatan itu dikenal dengan sebutan SIAP (Strategic Investment Action Plan). SIAP mengandung 118 butir tindakan konkret yang perlu dilakukan.

Meski pada dasarnya untuk mendorong investasi Jepang di Indonesia dan menaikkan tingkat kompetisi Indonesia, SIAP sebenarnya dapat digunakan sebagai agenda konkret untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Ini karena rencana aksi yang dikemukakan dalam SIAP sebenarnya merupakan keluhan yang umumnya disampaikan oleh investor mancanegara.

Sebagian SIAP telah dilaksanakan, yang diumumkan pada pertengahan 2005. Pemerintah, Kadin Indonesia, dan JJC (Jakarta Japan Club) Foundation berkerja sama mempercepat tindakan dalam berbagai butir yang tercantum dalam SIAP.

Berikut ini saya ingin menyoroti berbagai hal menarik dalam paket investasi tersebut. Mengenai kejelasan tentang Amdal yang merupakan kewenangan Meneg Lingkungan Hidup, dicantumkan perlu diadakan perubahan Kepmen Lingkungan Hidup tahun 2001. Anehnya, masak iya untuk mengubah Kepmen saja diperlukan waktu hingga Nopember 2006!

Lalu soal kepabeanan. Guna mempercepat arus barang, program mempercepat proses kepabeanan dilakukan dengan menyederhanakan berbagai prosedur pemeriksaan.

Dalam hal ini juga target waktunya hingga Juli 2006, karena diperlukan penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya, apakah dengan undang-undang yang ada tidak dapat dibuat peraturan menteri yang menyederhanakan pemeriksaan kepabeanan?

Masih tentang kepabeanan, yaitu mengenai percepatan pemrosesan kargo dan pengurangan biaya di Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta. Sasaran yang ingin dicapai adalah berkurangnya waktu penanganan kargo dan hapusnya biaya yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Terlalu lama

Tetapi sayangnya, target waktu yang ditetapkan hingga Desember 2006 yang menjadi bidang tugas Menhub. Apakah diperlukan waktu begitu lama, 10 bulan, untuk tindakan semacam ini?

Sekarang mengenai birokrasi di bidang cukai. Dalam paket itu tercantum program percepatan proses registrasi dan permohonan fasilitas cukai. Untuk itu, diperlukan perubahan peraturan Menkeu, dan lagi-lagi, sasaran waktunya hingga Agustus 2006. Apakah diperlukan waktu begitu lama, enam bulan, hanya untuk mengubah peraturan Menkeu?

Mengenai pajak yang sekarang banyak disoroti, yaitu soal pelaksanaan sistem self-assesment secara konsisten. Yang terasa agak janggal untuk meluruskan sistem self-assesment, yaitu program mengubah tarif PPh yang sekarang tercantum dalam RUU Pajak yang masih menggantung di DPR.

Menurunkan tarif memang diperlukan agar kita kompetitif dengan negara lain. Tetapi menegakkan aturan self-assesment lebih ditentukan oleh perilaku petugas pajak yang harus konsekuen melaksanakan sistem ini. Jika ditemukan bukti-bukti pembayar pajak menyalahgunakan sistem ini, jangan ragu mengenakan sanksi yang setimpal dan tidak pandang bulu.

Lagi-lagi mengenai pajak. Dalam paket terdapat program perbaikan jasa pelayanan pajak. Untuk itu, dibentuk meja pelayanan di seluruh Kanwil Pajak. Anehnya, masak untuk itu saja diperlukan waktu hingga Desember 2006.

Mungkin sasaran waktu ini disesuaikan dengan masa memasukkan SPT. Padahal, kita tahu penyuluhan pajak merupakan salah satu kunci meningkatkan kepatuhan sukarela dalam membayar pajak dan hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan self-assesment.

Jadi, penyuluhan ini harus terus-menerus. Demikian pula jika ada peraturan baru di bidang perpajakan harus secepatnya disosialisasikan ke masyarakat.

Dalam paket juga terdapat kebijakan untuk melindungi hak wajib pajak atau lebih tepat pembayar pajak. Hasil yang hendak diharapkan adalah penerapan kode etik petugas pajak.

Lagi-lagi anehnya, masak untuk tindakan itu sasaran waktunya Desember 2007? Padahal, hal itu harus segera dilaksanakan seraya memperbaiki secara berarti penghasilan petugas pajak.

Begitu pula mengenai kebijakan mempromosikan transparansi dan disclosure dalam pemeriksaan dan investigasi pajak. Untuk itu, akan dibuat peraturan Menkeu.

Tindakan ini tentu akan disambut positif seraya memperkenalkan pemeriksaan pajak yang menyeluruh. Tetapi sayangnya untuk membuat peraturan Menkeu diperlukan waktu hingga 2007. Demikian berbagai hal yang mengganggu dalam paket kebijakan tersebut dan mudah-mudahan tulisan ini merangsang otoritas pemerintah untuk mempercepat berbagai tindakan yang diperlukan.


Oleh: Mar ie Muhammad
Bisnis Indonesia - Senin, 06 Maret 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
23