Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Solusi Meringankan Beban BBM

Harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan mencapai 75 USD per barrel, tiga kali lipat dibandingkan harga pada tahun 2003. Isu nuklir Iran mendominasi kenaikan harga, karena Iran merupakan produsen minyak ke empat terbesar di dunia. Minyak semakin nyata merupakan komoditas politik, harga dipasaran dunia tidak lagi ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Sentimen pasar yang penuh ketidakpastian dan bermainnya unsur-unsur spekulasi sangat menentukan pergerakan harga minyak dunia. Bayangkan para pembaca, saat ini diperkirakan trading paper termasuk future trading minyak di dunia mencapai sepuluh kali lipat dibandingkan dengan volume perdagangan yang sesungguhnya. Jadi yang lebih menentukan harga minyak dunia bukan produsen yang tergabung dalam OPEC dan di luar OPEC, tetapi lebih ditentukan harganya oleh para pedagang dan para spekulan. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, kita mengalami defisit sekitar 300 ribu barrel per hari. Artinya, permintaan dan konsumsi dalam negeri jauh melebihi produksi dalam negeri. Sekitar 300 ribu barrel minyak per hari harus kita impor dari luar negeri. Impor ini dilakukan oleh Pertamina dan berbagai perusahaan yang lain. Dalam waktu jangka pendek ini, tidak ada tambahan produksi di dalam negeri yang bisa menutup defisit ini. Blok Cepu dengan produksi sekitar 160 ribu barrel per hari akan mulai berproduksi pada tahun 2008. Lalu bagaimana solusi yang masuk akal untuk mengatasi masalah ini agar supaya subsidi yang dikeluarkan Pemerintah untuk BBM tidak terus semakin membengkak sehingga dapat memporak-porandakan keadaan keuangan negara.

Penjatahan?

Bagaikan petir di siang bolong, Meneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta dengan gamblang menyampaikan solusi penjatahan BBM bagi para konsumen. Yang lebih menggagetkan saya, Paskah Suzetta dengan berani dan tegas mengemukakan di media massa bahwa penjatahan BBM adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi himpitan masalah BBM. Soal penjatahan termasuk bidang yang sangat sensitif dalam bidang ekonomi. Ini menyangkut kebijakan publik yang sangat fundamental dan tidak ada satu orangpun yang bisa memutuskan hal ini kecuali Presiden RI. Jika Presiden memutuskan adanya penjatahan, tentu setelah mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan. Jika dianggap perlu, Presiden akan berkonsultasi dengan DPR. Masalah penjatahan bukan soal main-main, penjatahan BBM menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Salah satu kerawanan yang akan muncul adalah timbulnya pasar gelap. Orang-orang akan antri, jika perlu berhari-hari untuk membeli BBM dipompa bensin dan kemudian akan dijual di luar dengan harga yang pasti jauh lebih tinggi, jadi akan ada black-market. Meskipun Paskah Suzetta mengatakan akan menyampaikan hal ini dalam sidang kabinet, tetap menimbulkan tanda tanya, apakah kebijakan penjatahan BBM merupakan kewenangan Bappenas?

Opsi Meringankan Keadaan

Sekitar 30% konsumsi BBM dalam negeri berupa premium yang dengan harga 75 USD per barrel, pasti disubsidi oleh Pemerintah. Saat ini hampir tidak ada negara di luar Indonesia yang memproduksi BBM untuk kendaraan bermotor sejenis premium. Mereka sudah beralih dengan bahan bakar yang oktannya lebih tinggi yang di Indonesia dikenal dengan Pertamax dan Pertamax Plus. Jika kita mengimpor minyak dari spot market, misalnya dari Singapura yang siap digunakan, kita tidak akan memperoleh jenis premium, yang akan kita peroleh adalah minyak dengan jenis-jenis seperti Pertamax dan Pertamax Plus. Jadi, hilangkan produksi BBM di dalam negeri sejenis premium. Secara teknologi konversi ini tidak sulit, jadi yang kita produksi adalah minyak yang oktannya lebih tinggi dari premium. Dengan oktan yang lebih tinggi dari premium, tentu dapat diklasifikasi sebagai BBM komersial. Jadi bukan urusan Pemerintah lagi, tetapi merupakan urusan Pertamina dan perusahaan-perusahaan penjual BBM komersial termasuk asing. Dengan solusi ini Pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM, tetapi hasilnya, subsidi akan berkurang. Yakinlah dengan cara ini pasti akan menekan konsumsi BBM dalam negeri. Kenaikan harga BBM yang terakhir telah mengurangi sekitar 20% konsumsi BBM, tetapi pasti akan terus merayap dan konsumsi akan meningkat kembali, dengan harga dunia yang tidak mungkin dapat kita kendalikan, yang setiap saat dapat mencapai hingga 100 USD per barrel. Opsi lain, naikkan pajak-pajak atas kendaraan bermotor komersial (bukan untuk transportasi publik), baik pajak pusat maupun pajak daerah. Setiap kendaraan di atas 1500 CC ke atas, naikkan pajaknya hingga 3 sampai 4 kali dari sekarang. Menteri Perindustrian, Fahmi Idris yang rasional, tentu maklum akan hal ini dan saya yakin tidak akan mudah terbawa oleh lobi-lobi perusahaan-perusahaan otomotif yang tentu akan lantang menentang kebijakan seperti ini. Kebijakan lain yang perlu diterapkan  adalah semacam 3 in 1 yang lebih ketat dengan law enforcement yang keras. Jika perlu, perpanjang masa 3 in 1 dan tidak hanya di Jakarta diperlakukan, tetapi juga di kota besar lainnya, seperti Surabaya, Bandung dan kota lainnya. Bersamaan dengan itu, pembenahan dan pembangunan transportasi publik harus menjadi prioritas utama. Industri listrik adalah konsumen BBM tunggal yang terbesar. Alternatif penggunaan bahan bakar di luar minyak, seperti batu bara, tenaga surya dan sumber energi lainnya perlu dipercepat. Kerja sama dengan Cina mengenai hal ini perlu direalisasikan secepatnya. Sementara itu keputusan liberalisasi impor kendaraan bermotor dari luar negeri dengan pengenaan bea masuk yang sangat rendah patut dipertanyakan ditengah-tengah policy hendak menekan penggunaan BBM di dalam negeri. Semua tindakan di atas memang tidak populer tetapi perlu dilakukan demi kepentingan nasional yang lebih besar. Apakah Presiden SBY berani mengambil langkah-langkah seperti itu? Semoga setelah berdoa di Ka’bah, SBY memperoleh tambahan energi spritual untuk berani mengambil keputusan yang tidak populer.

 

 

 


Oleh: Mar ie Muhammad
Bisnis Indonesia - Senin, 1 Mei 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
25