Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Menata Administrasi Negara

Saat ini Indonesia mulai memijakkan kaki pada reformasi birokrasi. Bukan berarti reformasi hukum dan reformasi lainnya telah selesai, melainkan arah ini dirasakan cukup signifikan dalam membenahi sistem pemerintah di Indonesia. Salah satu langkah yang dinilai revolusioner adalah dengan masuknya Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan melalui tangan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Saat ini RUU tersebut menjadi salah satu prioritas Prolegnas 2007 yang harus segera disahkan.

Meskipun demikian, perdebatan panjang belum terselesaikan. Dikotomi yang terdapat dalam RUU masih mewarnai beberapa forum konsultasi publik yang dilakukan para pemerhati reformasi birokrasi. Tidak dapat dinafikan, upaya pemerintah menata sistem pemerintah yang transparan, akuntabel, dan responsif memang patut dinilai positif. Namun, beberapa kelemahan harus segera dihilangkan, baik dari materi RUU maupun dari proses pembentukannya.

Langkah itu bisa diawali dengan pengambilan contoh penerapan aturan mengenai administrasi negara di negara lain untuk memberi arah dalam penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan. Beberapa pilihan jatuh pada Jerman, Belanda, dan Amerika. Tapi diakui ataupun tidak, UU Prosedur Administrasi Negara versi Jerman masih mendominasi warna RUU Administrasi Pemerintahan versi Indonesia. Stempel sebagai negara dengan tingkat pembajakan yang tinggi ternyata masih pantas diberikan kepada Indonesia. Hasilnya, beberapa pasal dalam UU Jerman dijiplak tanpa melihat konteks yang ada di Indonesia.

Secara umum, negara Jerman relatif lebih mapan dalam struktur ketatanegaraan. Hal tersebut dilegitimasi dalam sebuah konstitusi. Interpretasi konstitusi diturunkan dalam sebuah bentuk undang-undang yang memiliki materi yang jelas dan tegas. Demikian halnya pengaturan tentang administrasi negara di Jerman. Konstitusi secara khusus telah menempatkan kedudukan, fungsi, serta kewenangan negara dan pemerintah sebagai dua hal yang berbeda.

Untuk mendeskripsikan apa dan siapa yang bertanggung jawab mengelola negara, Jerman memiliki National Official Law (Landesbeamtengesetz). Adapun untuk prosedur dalam menyelenggarakan negara melalui pelayanan terhadap masyarakat, dikeluarkan UU Prosedur Administrasi Negara (Verwaltungsverfahrensgesetz). Hal inilah yang dicoba diterapkan di Indonesia.

Namun, dua hal yang perlu diperhatikan sebelum meniru sebuah aturan hukum negara lain. Pertama, sejarah hukum dan perjalanan penegakan hukum di Indonesia berbeda dengan negara lain. Artinya, setiap hukum yang dibentuk tidak bisa serta-merta diterapkan tanpa menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia, baik dalam hal sistem, struktur, maupun kultur yang berkembang. Maka pertanyaan awal yang perlu diajukan adalah apakah saat ini masyarakat Indonesia membutuhkan sebuah produk hukum berupa undang-undang mengenai administrasi pemerintah.

Kedua, tingkat harmonisasi peraturan perundangan-undangan di Indonesia masih jauh dari kata baik. Artinya, masih banyak produk hukum dalam setiap tingkatan yang masih harus dibenahi, sebelum kita memutuskan membentuk aturan baru. Ada dua kemungkinan yang muncul, pertama, aturan baru tersebut akan memperbaiki aturan hukum lama. Kedua, aturan yang baru justru semakin menambah disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Keduanya penting guna mengetahui sejauh mana nilai prioritas dapat diberikan untuk pembentukan RUU Administrasi Pemerintahan di Indonesia. Jika ternyata nilainya masih rendah, otomatis RUU tersebut tidak perlu dibentuk.

Kemudian, untuk membentuk sebuah aturan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan negara, yang harus dilakukan, pertama, mengembalikan konsep bernegara kita pada konstitusi. Sebagai kontrak sosial antara masyarakat dan negara, maka konstitusi adalah kunci dalam penyelenggaraan negara. Bahkan banyak yang berpandangan bahwa dalam negara yang menganut sistem presidensial, presiden adalah kepala pemerintah. Kemudian yang menjadi kepala negara adalah konstitusi. Permasalahan akan muncul manakala konstitusi kita belum mengatur secara jelas soal penyelenggaraan negara. Maka amendemen kelima rasanya bukan lagi menjadi hal yang sakral dan patut dijadikan alternatif solusi.

Kedua, menyelaraskan aturan hukum dengan sistem tata negara. Melihat tingkat disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang cukup tinggi, maka perlu dilakukan proses deregulasi yang menyeluruh. Khusus mengenai penyelenggaraan negara, maka peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang akan dibentuk harus selaras dengan sistem tata negara yang telah dipilih Indonesia.

Ketiga, diperlukan pemahaman bersama seluruh elemen negara mengenai subyek dan obyek yang akan diatur. Pada tingkat wacana, masih terdapat banyak versi untuk istilah dan definisi "administrasi pemerintah". Jika masing-masing berpegang pada teori yang pernah diketahui, perdebatan ini tidak akan selesai hingga tingkat perumusan dan pengesahan undang-undang. Artinya, pemahaman bersama mengenai administrasi negara atau administrasi pemerintah atau tata usaha negara perlu segera dirumuskan. Kita tidak lagi melakukan interpretasi subyektif tanpa menariknya menjadi interpretasi obyektif.

Keempat, studi komparasi terhadap penerapan undang-undang mengenai administrasi negara di negara lain. Studi ini tidak hanya berkisar pada materi, tapi juga bagaimana latar belakang pembentukan hingga pada penerapan undang-undang di negara tersebut. Hal ini sebagai bahan untuk melakukan pembenahan sistem di Indonesia, yang salah satunya dapat dilakukan dengan penerapan undang-undang sejenis, tapi tidak sama.

Langkah panjang di atas diharapkan dapat memberikan input (masukan), throughput (proses), dan output (hasil) yang baik. Dengan demikian, nantinya akan terwujud outcomes yang baik pula. Reformasi administrasi negara mungkin tidak populis. Namun, hal tersebut adalah salah satu kunci untuk reformasi birokrasi secara komprehensif.


Oleh: Ida Syafrida Harahap
Koran Tempo - Rabu, 31 Januari 2007
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
44