Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Reformasi Ekonomi dan Bisnis Macet?

Setiap rezim memproduksi mitos dan tidak jarang mitos itu dipaksakan ke masyarakat, suka atau tidak suka harus menerimanya. Rezim Soekarno meninggalkan mitos revolusi permanen. Lain lagi rezim Soeharto, pembangunan dijadikan mitos dan sebagai panglima. Setelah Soeharto jatuh, mitos yang diusung adalah reformasi. Para pembaca jangan lupa, lama-lama masyarakat akan jemu, bahkan muak dengan mitos-mitos, jika akhirnya mitos-mitos semacam itu tidak memperbaiki kehidupan mereka sehari-hari, apalagi jika yang terjadi sebaliknya, kehidupan yang mereka hadapi semakin sulit. Sekarang ini masyarakat awam sudah semakin sinis dengan jargon reformasi. Sebenarnya yang salah bukan reformasinya itu sendiri, tetapi tujuh tahun sudah kita asyik dan masih terus dalam situasi eforia. Reformasi dalam bidang politik memang telah dilakukan secara fundamental, itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita tidak pernah membayangkan polisi yang dahulu di bawah kungkungan tentara, sekarang menjadi bebas, ini salah satu contoh produk reformasi. Lihat juga masalah Pemerintahan, sekarang ini yang menjadi raja-raja adalah bupati dan walikota. Tidak jarang juga kebablasan, sampai gubernur tidak punya hak lagi mengatur bupati dan walikota di daerahnya. Lalu dimana-mana pemekaran menjadi hobi. Akibatnya uang yang mengalir ke daerah habis ditelan untuk membiayai perangkat birokrasi yang semakin menggurita. Dirasakan atau tidak, ada kesenjangan yang besar antara reformasi politik dengan reformasi dalam bidang ekonomi dan bisnis serta infrastruktur hukum. Menggeluti reformasi dalam bidang ekonomi, bisnis dan hukum jauh lebih pelik, perlu ketekunan dan keahlian yang sangat detail dibandingkan dengan reformasi di bidang politik, apalagi jika kita bicara tentang reformasi birokrasi yang sering dipidatokan oleh Presiden SBY.

Esensi reformasi ekonomi dan bisnis


Kata kunci untuk setiap reformasi secara universal adalah transparansi. Tetapi ini jauh dari pada cukup, transparansi harus dibarengi dengan efektifitas dan tingkat efisiensi yang meningkat. Dalam hal ini tampaknya kita berjalan di tempat atau dalam keadaan impasse. Ambil contoh, sekarang digulirkan RUU tentang Kepabeanan yang isinya tidak sedikit muatan yang semakin penuh dengan regulasi, jadi bukan fasilitasi untuk dunia usaha terutama bagi pengembangan ekspor dan impor. Regulasi yang semakin ketat dengan alasan yang sangat masuk akal untuk menangkal penyelundupan dan berbagai ekspor fiktif yang tentu merugikan negara. Padahal kita tahu penyelundupan dan ekspor fiktif itu seringkali justeru terjadi karena difasilitasi oleh aparat. Lalu UU Kepabeanan tidak mungkin berjalan sendiri tanpa UU tentang Perdagangan, UU Daerah Bebas Bea (Free Trade Zone) dan UU tentang Kawasan Berikat (Bonded Warehouse). Hingga kini kita belum memiliki UU tentang Daerah Perdagangan Bebas dan UU tentang Kawasan Berikat. Sebenarnya yang lebih penting adalah memperbaiki infrastruktur dan berbagai prosedur kepabenanan kita daripada sekedar membuat UU baru yang bukan tidak mungkin semakin menyulitkan dunia usaha dan para investor. Lalu lintas barang di daerah pabean saja mau diatur mungkin dengan alasan untuk menangkal terjadinya ekspor fiktif dan penyelundupan. Pengangkutan antar pulau juga diatur dalam RUU ini dengan memberikan kewenangan kepada aparat bea cukai dan lagi-lagi alasannya untuk menangkal penyelundupan. Jangan lupa, seluruh birokrasi di dunia, apalagi di negara berkembang yang gaji pegawainya rendah gemar sekali menciptakan aturan-aturan dengan pengawasan dan pengendalian alias memperbesar kekuasaan birokrasi. Dan biasanya hasilnya akan semakin menyulitkan masyarakat. Dalam RUU ini terdapat pula substansi yang positif, misalnya mengenai pembagian sistem pemeriksaan barang yang diimpor dengan membagi dalam tiga kategori, yaitu: prioritas, jalur hijau, dan jalur merah. Masih sekitar soal kepelabuhan dan kepabeanan kita, bagaimana ketelodoran kita sehingga infrastruktur pelabuhan dan berbagai prosedur kepabeanan sudah ketinggalan, walaupun hanya dibandingkan dengan Malaysia dengan Thailand. Ada studi yang sangat lengkap dan menarik yang dibuat oleh JICA dan Kantor Menko Ekuin tentang masalah-masalah perdagangan internasional, kepelabuhanan, dan masalah pabean. Suatu studi yang sangat tebal dan praktis ini, dengan membandingkan berbagai negara, termasuk negara-negara di kawasan telah diselesaikan pada bulan Maret 2005. Sekarang apa tindak lanjutnya? Ini salah satu contoh, kita enggan untuk masuk ke hal-hal detail yang memerlukan ketekunan dan keseriusan, serta memeras otak dan tenaga. Kita suka sekali bicara soal-soal besar yang tidak habis-habisnya dan setelah itu selesai, di ruang-ruang seminar, di dewan-dewan perwakilan, bahkan juga bukan tidak mungkin dalam sidang-sidang kabinet. Di atas telah disinggung bahwa salah satu ukuran reformasi adalah tingkat efektifitas dan efisiensi. Tingkat efektifitas dan efisiensi tidak dapat diukur jika tidak ada pembandingnya. Perbandingan itu bisa datang dari domestik, bisa juga datang dari luar. Bagaimana kita bisa bisa membandingkan tingkat efektifitas dan efisiensi PLN, kalau PLN masih memegang monopoli seperti saat ini.

Proses Penurunan

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam salah satu kesempatan waktu bertandang ke luar negeri belum lama berselang mengeluh, mengapa justeru dalam iklim Indonesia yang benar-benar demokratis saat ini, para investor lebih tertarik menanam modalnya ke Cina dan Vietnam yang masih menganut sistem politik komunis yang tentu tidak demokratis. Jawabannya sebenarnya saya kira, Wapres kita yang dalam darahnya mengalir darah bisnis serta mahir dalam berniaga tahu jawabannya. Jadi bak pepatah, bersuluh minta api. Orang berniaga mencari keuntungan, bukan urusan mereka demokratis atau tidak. Jadi berbisnis di Cina dan Vietnam lebih menguntungkan bagi mereka. Berarti daya saing kita semakin turun, salah satu jawabannya karena hampir kita tidak melakukan reformasi ekonomi dan bisnis yang berarti. Mungkin kita banyak menduga, dengan reformasi politik yang habis-habisan, negara ini menjadi sangat demokratis dan serba terbuka maka  para usahawan dan investor dari luar serta merta akan berbondong-bondong masuk ke negeri ini. Dugaan itu ternyata salah. Amerika Serikat meskipun terus menerus mengecam Cina karena dianggap tidak demokratis tetapi perdagangannya dengan Cina terus semakin meningkat, demikian juga berbagai negara Eropa. Jadi masing-masing negara dalam lingkungan global yang tingkat persaingan semakin ketat, berlomba-lomba menempatkan kepentingan nasionalnya di atas segala-galanya. Bahkan negara-negara adikuasa, jika perlu menggunakan kekuatan militer yang ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan nasionalnya. Suka atau tidak suka, inilah realita yang kita hadapi dalam iklim globalisasi yang penuh dengan paradoks. Pokoknya dari sekarang, jangan buang-buang waktu, urus betul-betul kepentingan nasional kita dan untuk itu salah satu kuncinya adalah kemitraan antar Pemerintah dengan dunia usaha.


Oleh: Mar ie Muhammad
Bisnis Indonesia - Senin, 6 Februari 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
19