Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Meneropong Eksistensi Pengadilan Tipikor

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review Pasal 53 UU. No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan dasar hukum Pengadilan Tipikor membawa polemik hukum yang saat ini menjadi perhatian. Putusan MK menyatakan bahwa Pasal 53 UU No. 30/2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun setelah sejak putusan ini diucapkan.

Penulis memandang setidaknya terdapat tiga permasalahan paska putusan MK ini. Pertama, putusan MK ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan multi interpretasi atas eksistensi Pengadilan Tipikor. Kedua, eksistensi Pengadilan Tipikor hingga tiga tahun ke depan, setelah putusan dibacakan Dan ketiga, eksistensi Pengadilan Tipikor paska jangka waktu tiga tahun.

Menjawab permasalahan pertama, penulis berpandangan bahwa keputusan MK ini sebenarnya bermaksud menguatkan eksistensi Pengadilan Tipikor melalui dukungan terhadap terbentuknya UU yang khusus mengatur mengenai Pengadilan Tipikor. Dalam prinsip kepastian hukum, dinyatakan tidak boleh ada dualisme hukum. Sementara dalam konteks sidang perkara korupsi yang berlaku pada saat ini, perkara korupsi dapat disidangkan di dua pengadilan yang berbeda yaitu pengadilan umum dan Pengadilan Tipikor. Untuk meniadakan dualisme yang selama ini terjadi dalam sidang perkara-perkara korupsi, maka seharusnya hanya ada satu pengadilan. Dan jika Pengadilan Tipikor masih dikehendaki eksistensinya, maka harus disertai dengan UU yang khusus mengaturnya. Sehingga dengan demikian pada esensinya, putusan MK justeru mendukung penguatan dasar hukum atas eksistensi Pengadilan Tipikor sebagai satu-satunya lembaga pengadilan yang memutus perkara-perkara korupsi. Hal ini menurut penulis justeru berlawanan  dengan pendapat yang dinyatakan oleh Ketua Tim Pembahasan Draft RUU mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Prof. Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor bertentangan dengan konstitusi karena kriteria kekhususan Pengadilan Tipikor menyebabkan terdapat dua pengadilan yang berbeda dalam lingkup yang sama, sehingga eksistensi Pengadilan Tipikor beserta hakim adhoc-nya harus ditiadakan. Untuk kemudian seluruh perkara korupsi disidangkan oleh hakim karier yang dididik khusus untuk menangani perkara korupsi di pengadilan umum (Kompas - 1 Februari 2007)

Mencermati permasalahan kedua, penulis berpendapat bahwa putusan MK telah secara jelas menentukan bahwa Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2002 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dengan diadakan perubahan paling lambat tiga tahun sejak putusan diucapkan. Artinya, selama belum terjadi perubahan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun ke depan, maka Pengadilan Tipikor masih memiliki dasar hukum atas eksistensinya, tugas, dan kewenangannya dalam menangani perkara-perkara korupsi yang disidik dan dituntut oleh KPK. Sementara dissenting opinion yang disampaikan oleh seorang Hakim Konstitusi, Laica Marzuki, bahwa ketika Pasal 53 UU No. 30/2002 bertentangan dengan konstitusi, maka artinya Pasal 53 UU No. 30/2002 2002 tidak berlaku lagi, sehingga membawa konsekuensi ditiadakannya Pengadilan Tipikor. Padahal menurut penulis, dibalik pendapat tersebut mengandung makna secara tersirat KPK juga harus bubar. Mengapa? KPK dalam tugas dan wewenang sebagai penyidik dan penuntut perkara-perkara korupsi dengan kriteria yang didasarkan pada UU No. 30/2002 menjadikan Pengadilan Tipikor sebagai muara penyelesaian perkara-perkara korupsi tersebut. Sementara KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan perkara-perkara korupsi yang ditanganinya oleh pengadilan umum. Terlebih lagi belum adanya revisi atas UU No. 30/2002 yang mengatur mengenai lembaga KPK itu sendiri. Terlepas dari dissenting opinion tersebut, dan berangkat dari perbedaan penafsiran terhadap putusan MK atas Pasal 53 UU No. 30/2002 ini, maka berbagai pihak yang berkepentingan terkesan memanfaatkan kondisi multi interpretasi ini sebagai peluang meniadakan eksistensi Pengadilan Tipikor, yang ditengarai berlawanan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk permasalahan ketiga, penulis mengamati setidaknya terdapat dua kemungkinan yang berpengaruh terhadap eksistensi Pengadilan Tipikor di masa depan. Pertama, jika sampai dengan batas waktu tiga tahun tidak dapat terbentuk UU yang khusus mengatur tentang Pengadilan Tipikor, maka berdampak pada bubarnya Pengadilan Tipikor. Dampak ini menimbulkan satu pertanyaan, akankah KPK turut bubar mengingat Pengadilan Tipikor adalah muara dari perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh KPK? Menurut hemat penulis, bubarnya Pengadilan Tipikor seharusnya tidak serta-merta membubarkan KPK. Setidaknya putusan MK masih memberikan jalan keluar, dengan mengarahkan KPK untuk dapat melimpahkan perkara-perkara korupsi yang disidik dan dituntutnya kepada pengadilan umum.  Kedua, jika terbentuk UU yang khusus mengatur tentang Pengadilan Tipikor sebelum dan/atau sampai dengan batas waktu tiga tahun yang telah ditetapkan oleh MK, maka  berdampak pada eksisnya Pengadilan Tipikor di masa depan dalam memutus perkara-perkara korupsi yang disidik dan dituntut oleh KPK. Tentu saja kemungkinan kedua ini merupakan harapan yang ingin diwujudkan oleh para pendukung gerakan antikorupsi. Selayaknya pulalah kemungkinan kedua ini menjadi prioritas. Membentuk Pengadilan Tipikor secara tidak langsung merupakan amanat konstitusi. Dimana konstitusi negara kita telah memuat bahwa salah satu tujuan negara kita adalah, "memajukan kesejahteraan umum". Dalam konteks pemberantasan korupsi, maka tindak pidana korupsi yang digolongkan sebagai "extra ordinary crime" dapat menjadi hambatan besar bagi terwujudnya kesejahteraan umum rakyat Indonesia. Bagi kedua kemungkinan ini, keduanya memberikan konsekuensi untuk segera dilakukannya revisi sekaligus harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama pada UU. No. 30/2002 yang memang telah diamanatkan melalui keputusan MK mengenai Pasal 53 UU. No. 30/2002 tersebut.


Oleh: Fauziah Rasad
www.transparansi.or.id - Maret 2007

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
55