Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Cara Gampang Membunuh KPK

Kalau ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi gagal, itu sah-sah saja. Ukuran kegagalan dan keberhasilan suatu lembaga besar seperti KPK memang relatif--tergantung kepentingan situasional dan tergantung dari sisi mana kita memandang. Namun, bagi para pemerhati yang obyektif dan praktisi manajemen, baik di pemerintahan maupun dunia usaha, keberadaan KPK telah membuat suasana berubah sangat signifikan. Sejak KPK berdiri dan mulai menjalankan tugas-tugasnya, ada hal-hal baru yang terjadi dalam usaha memberantas korupsi. Selain itu, muncul pertimbangan-pertimbangan baru, praktek-praktek baru, dan diskursus baru yang mewarnai nuansa pengelolaan negara. Adakah KPK gagal atau berhasil? Seberapa besar manfaat yang diberikan oleh KPK dalam upaya menanggulangi penyakit akut korupsi?

Orang bijak mengajarkan kepada kita, kalau mau menghayati manfaat sesuatu benda, bayangkanlah kalau benda itu tidak ada. Tanpa KPK, mungkin tidak akan ada cerita pengejaran Abdullah Puteh, seorang penguasa yang nyaris menjadi legenda sebagai "the untouchable" di Negeri Serambi Mekah, hingga mengirimkannya ke penjara. Tanpa KPK, tidak akan ada fragmen sejumlah profesor dan aktivis yang menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum diadili dan dipenjarakan secara berjemaah. Pun sulit membayangkan aparat lain melakukan penggeledahan dramatis di rumah dan kantor Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo yang bergelimang uang. Mahkamah Agung sebagai simbol sakral penegakan hukum juga tak lepas dari sepak terjang KPK. Tempat terakhir pencari keadilan ini diintai, digeledah, dan dari proses inilah Probosutedjo, salah seorang legenda di masa Orde Baru, masuk penjara. KPK juga menunjukkan komitmennya untuk menegakkan disiplin internalnya. Salah seorang penyidik KPK ditangkap oleh rekannya sendiri, diadili, dan dihukum karena kedapatan menerima suap.

Di seluruh dunia, pemberantasan korupsi yang berhasil juga perlu diimbangi dengan pendekatan lain, yaitu pencegahan dan penggalangan kekuatan masyarakat melalui program penyadaran publik karena pemberantasan korupsi dapat dipastikan gagal tanpa dukungan luas dari publik. Selama empat tahun berdiri, harus diakui bahwa KPK telah memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. Gabungan antara penindakan, pencegahan, dan penggalangan kekuatan masyarakat diharapkan akan menjaga keberlanjutan itu.

Di bidang penindakan, kasus-kasus yang diuraikan di awal tersebut memang belum dapat dikategorikan sebagai kelas kakap. Meskipun demikian, catatan penindakan KPK untuk waktu empat tahun tidaklah buruk. Semenjak 2004, tak ada satu kasus pun yang ditangani KPK bisa lolos dari hukuman. Yang menarik untuk dicermati adalah cara KPK menangani kasus-kasus tersebut, yang memberi harapan baru dalam pemberantasan korupsi. Tindakan penyadapan telepon, penjebakan, pengintaian, dan penggeledahan, meskipun dikritik sebagian orang, ternyata merupakan cara-cara baru yang terbukti efektif. Agak kelewatan kalau masih ada pejabat publik yang tidak terusik dan merasakan efek jera dari tindakan-tindakan di atas. Memang, ada risiko bahwa kejahatan korupsi akan mengalami peningkatan kualitas dan kompleksitas modusnya untuk menyiasati cara-cara penindakan di atas. Namun, pada kesempatan pertama, efek jera yang ditimbulkan sedikit-banyak telah mengerem nafsu serakah para koruptor, setidaknya untuk sementara waktu. Dan tampaknya, efek jera itulah yang ingin dibangun oleh KPK, sebagai bagian dari langkah penindakan itu.

Dalam bidang pencegahan, KPK juga memilih fokus yang tak kalah strategis: melarang pemberian bingkisan kepada pejabat publik, mewajibkan pelaporan gratifikasi, dan mulai memanfaatkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai alat kontrol. Dalam urusan pelarangan parsel, yang sedang dilakukan KPK sebenarnya mengembalikan jarak psikologis di antara pihak yang seharusnya saling mengontrol demi menjaga kepentingan publik. Keharusan untuk melaporkan gratifikasi dan menyampaikan LHKPN secara berkala bagi pejabat publik juga merupakan hal yang berdampak strategis. Dengan ketentuan itu, kenaikan jumlah kekayaan yang tidak wajar dengan mudah akan diidentifikasi oleh KPK dan masyarakat.

Sesudah empat tahun berjalan, terlalu dini untuk mengklaim keberhasilan, pun prematur untuk memvonis bahwa KPK gagal. Usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, sama panjangnya dengan perjalanan sejarah republik ini. Kalau kita menengok ke belakang, sebenarnya sejak Republik Indonesia baru berusia 13 tahun, kita sudah mulai terusik oleh penyakit akut bernama korupsi ini. Pada 1958, Kepala Staf Angkatan Darat, selaku penguasa perang pusat, mengeluarkan peraturan yang berskala nasional Nomor PRT/PEPERPU/013/1958. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberantas korupsi yang merajalela saat itu. Pada 1960, dikeluarkan Perpu Nomor 24/1960 dengan maksud yang sama.

Di awal Orde Baru, presiden membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) melalui Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967. Pada 1970, pemerintah membentuk Komisi 4 melalui Keppres Nomor 12 Tahun 1970, yang bertujuan mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi. Bahkan Keppres Nomor 13 Tahun yang sama dikeluarkan untuk mengangkat Dr Moh. Hatta sebagai penasihat khusus presiden di bidang pemberantasan korupsi. Pada 1971, lahir UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada 1977 dibentuk Tim Operasi Tertib (Opstib) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977. Pada 1980 lahir UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pidana Suap. Setelah kejatuhan Pak Harto, tak kurang dari lima produk hukum dan sejumlah inisiatif diluncurkan, termasuk pembentukan berbagai institusi baru seperti Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semua usaha di atas bersifat ad hoc, tidak dilandasi dasar hukum yang kuat, dan karena itu sulit menjaga keberlanjutannya. Karena itu, keputusan untuk membentuk KPK pada 2003 sejatinya merupakan keputusan bersejarah. Sesudah hampir setengah abad, baru kali inilah ada suatu lembaga yang memiliki kewenangan besar, dan melakukan langkah-langkah sistematis, dalam posisinya yang relatif independen. Kini KPK memasuki babak kedua, sesudah para pemimpin periode pertama akan menyelesaikan tugasnya pada Desember 2007 ini. Dengan segala kritik dan kelemahan yang ada, pemimpin KPK periode pertama setidaknya berhasil mencapai empat hal: meletakkan landasan bagi upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan; merintis instrumen bagi pengawasan dan pengendalian perilaku penyelenggara negara; menimbulkan efek jera melalui berbagai langkah penindakan; dan melahirkan preseden serta praktek-praktek baru dalam penindakan kasus-kasus korupsi.

Setelah melalui proses panjang, dalam beberapa hari ini DPR akan memilih lima pemimpin KPK untuk periode 2007-2011. Agenda yang harus diprioritaskan ke depan oleh KPK adalah mengupayakan sustainability penanggulangan korupsi. Program pencegahan melalui reformasi birokrasi, perbaikan sistem remunerasi penyelenggara negara, penegakan sistem reward and punishment, dan pelibatan masyarakat secara lebih intens harus lebih mengemuka. Selebihnya, peran supervisi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum harus terus ditingkatkan. Itulah tantangan KPK ke depan yang tidak ringan. Untuk itu, komposisi pemimpin KPK haruslah lebih baik dari komposisi pemimpin terdahulu. Benih-benih kepercayaan sudah tertanam, harapan telanjur menggunung; dan masyarakat akan mudah kecewa jika di masa-masa mendatang KPK tidak mampu memenuhi harapan mereka.

Wakil rakyat yang mulia, di tangan Andalah kini nasib KPK dan masa depan pemberantasan korupsi berada. Jika salah satu agenda besar bangsa kita adalah memberantas korupsi, di tangan Anda pula masa depan bangsa ini. Karena itu, kalau Anda peduli dengan masa depan anak-cucu kita, bangun dan perkuatlah KPK. Pilihlah calon-calon yang memahami substansi, punya visi, dan keberanian. Pilihlah calon-calon terbaik yang memiliki integritas moral, kapasitas intelektual, dan keterampilan manajerial. Sebaliknya, kalau Anda ingin korupsi terus tumbuh subur, lumpuhkan atau bunuh saja KPK. Caranya sangat mudah: pilihlah calon pemimpin KPK yang lemah dan paling bisa diajak "bekerja sama".

Sudirman Said, Ketua Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia


Oleh: Sudirman Said
Koran Tempo - Rabu, 05 Desember 2007
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
69