Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Birokrasi, Reformasi Komedi Putar

Pada tahun 2008, Departemen Keuangan kelebihan ribuan pegawai yang tidak memiliki kompetensi dan sekaligus kekurangan ribuan pegawai yang diharapkan memiliki kompetensi tertentu.

Padahal, pada tahun 1970, Komisi IV menyatakan, Indonesia kelebihan pegawai yang tidak diperlukan dan sekaligus kekurangan tenaga teknis ahli.

Komidi putar atau draaimolen adalah salah satu impian anak-anak. Semua anak naik dari suatu tempat, setelah berputar beberapa kali, akan turun di tempat yang sama. Apa hubungan komedi putar dengan birokrasi?

Kata ”reformasi birokrasi” telah didengungkan Presiden SBY. Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2007 dicanangkan, reformasi birokrasi diawali di Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Panitia Anggaran DPR telah menyetujui penyediaan anggaran.

Dalam pelaksanaannya, Departemen Keuangan memiliki kemajuan paling signifikan dibandingkan BPK dan MA. Berbagai capaian telah diungkap Menteri Keuangan. Namun, ada suatu kondisi serius, Departemen Keuangan kelebihan 6.000 pegawai, yaitu pegawai yang tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk suatu jabatan di departemen itu. Artinya, mereka tidak bisa dipakai, bahkan hanya menjadi beban departemen. Padahal, semua gaji dibayar dengan uang rakyat. Rakyat yang miskin, yang dalam minggu-minggu lalu telah menjadi lebih miskin lagi.

Di sisi lain juga diungkapkan, pada waktu bersamaan, Departemen Keuangan kekurangan 11.000 pegawai yang diharapkan memiliki berbagai kompetensi tertentu, antara lain kompetensi pemeriksa pajak.

Pada 1970, Presiden Soeharto membentuk Komisi IV dengan anggota empat orang, dipimpin Wilopo yang saat itu Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Komisi ini ditugaskan melakukan kajian terkait masalah korupsi untuk kemudian memberi saran kepada Presiden. Setelah lima bulan bekerja, Komisi IV memberikan saran kepada Presiden. Salah satu sarannya, ”Komisi IV berpendapat kita kelebihan pegawai yang tidak diperlukan, tetapi juga kekurangan tenaga teknis ahli” (Kompas, 25/8/1970).

Komisi IV berhasil memotret birokrasi saat birokrasi menaiki komedi putar tahun 1970, yaitu tahun keempat setelah terjadi pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Selanjutnya, komedi putar berputar dan berputar mengikuti nyanyian yang secara bergantian didendangkan lima presiden diiringi tetabuhan dari 10 Menteri Penertiban Aparatur Negara/Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN). Lalu, Menteri Keuangan memotret keadaan birokrasi 38 tahun sesudahnya, tahun ke-10 setelah pergantian rezim dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Ajaibnya, hasil potretnya sama.

Masih sama

Disadari, birokrasi kita kini masih sama dengan keadaan tahun 1970. Aneka keluhan tentang gaji yang kecil, kinerja rendah, tidak profesional, tidak mengenal sistem merit, kerjanya lamban, pelayanan tidak memuaskan, dan stigma jelek lainnya melekat pada birokrasi kita. Sepertinya pada tahun 1970, birokrasi telah melangkahkan kaki menaiki komedi putar. Tahun 2008, birokrasi turun dari komedi putar di tempat semula naik, tidak beranjak dari tempat semula meski telah berputar dan berputar lama.

Baru-baru ini Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia memerlukan jajaran birokrat yang tangguh guna menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Kekusutan di Kejaksaan Agung terkait perkara jaksa Urip dan Artalyta juga menunjukkan perlunya reformasi birokrasi di jajaran Kejaksaan Agung. Namun, semua urgensi reformasi birokrasi itu akan berpulang pada kemampuan Kementerian PAN dalam menggulirkannya. Sayang, Kementerian PAN hanya memiliki 300 pegawai yang hingga kini belum mampu mereformasi diri.

Untuk itu, diperlukan dobrakan Presiden Yudhoyono untuk mewujudkan sebuah tim kerja reformasi birokrasi yang terdiri dari the best available people, mencakup:

Pertama, pengosongan semua jabatan eselon I dan II di Kementerian PAN.

Kedua, rekrutmen secara profesional dan terbuka bagi semua pegawai negeri yang memenuhi syarat, baik dari PNS, TNI, maupun Polri, guna mengisi jabatan eselon I & II yang kosong.

Ketiga, menugaskan Menneg PAN, dengan dibantu eselon I & II yang baru direkrut, untuk menjalankan dan mengendalikan seluruh reformasi birokrasi.


Oleh: Amien Sunaryadi
Kompas - Jumat, 27 Juni 2008
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
78