Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Integrasi Sistem Pemberantasan Korupsi

Seleksi pimpinan KPK terus berlanjut. 546 nama telah lolos dalam tahap seleksi administrasi. Dominasi praktisi hukum di dalam nama-nama yang lolos seakan menunjukan, bahwa KPK cenderung mencerminkan upaya penindakan dalam pemberantasan korupsi. Minimnya kasus korupsi besar yang ditangani KPK memang melahirkan kekecewaan. Namun, maraknya program pencegahan KPK dalam satu tahun terakhir, ternyata belum mampu melahirkan kepuasan. Dalam hal ini, setiap proses pemberantasan korupsi yang dilakukan, belum terlihat atau dirasa maksimal oleh berbagai pihak.

Undang-Undang tentang KPK telah memberikan definisi pemberantasan korupsi, yaitu serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi tersebut memberikan ruang lingkup dari pemberantasan korupsi, yaitu mulai dari sektor pencegahan, penindakan termasuk proses persidangan, koordinasi, hingga pada partisipasi masyarakat.

Sedangkan Konvensi antikorupsi PBB yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 7 Tahun 2006 mengatur tentang pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerjasama internasional, serta pengembalian aset. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, prioritas diletakan pada sektor penindakan. Buktinya, dari sekian institusi yang mendukung pemberantasan korupsi, jumlah institusi yang bergerak dalam fungsi penindakan jauh lebih banyak. Diantaranya kepolisian, kejaksaan, lembaga pengadilan, dan KPK. Melalui konvensi anti korupsi PBB atau yang disebut dengan UNCAC (United Nation Convention Against Corruption) kita diingatkan, bahwa pemberantasan korupsi tidak semata bertujuan untuk memberi hukuman pada koruptor.

Korupsi adalah tindakan merampas hak-hak ekonomi dan sosial warga negara, yang ditandai dengan berkurangnya fungsi ekonomi dan sosial yang diberikan oleh negara atau swasta yang berperan untuk itu. Sehingga, pemberantasan korupsi harus memiliki tujuan untuk mengembalikan kondisi yang rusak akibat korupsi. Tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat terealisasi, jika pengembalian aset telah optimal. Dalam hal ini, pengembalian aset tidak masuk dalam kategori penghukuman. Melainkan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi fungsi ekonomi dan sosial yang rusak oleh para koruptor. Kalau dalam konteks korupsi politik, tentu ranah yang harus direhabilitasi menjadi lebih luas. Hal inilah yang belum terlihat dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bertindak Luar Biasa
Status korupsi hingga saat ini masih masuk kategori tindak pidana luar biasa. Meskipun secara internasional tidak disebutkan secara spesifik, korupsi resmi menjadi transnational crimes. Bahkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi kita dapat melihat, bahwa korupsi telah melanggar hak-hak konstitusional masyarakat. Bercermin dari hal ini, maka sudah sewajarnya Indonesia memiliki KPK. Setelah berpikir luar biasa, kita pun harus mampu bertindak luar biasa.

Hal yang seringkali terlupakan adalah, untuk bertindak diperlukan sebuah alat. Siapapun dapat memberi kritik dan saran yang mendorong KPK untuk memberi kontribusi terbaik. Namun perlu diingat, bahwa KPK pun memiliki keterbatasan. Dari sekian banyak tugas dan tanggung jawab, KPK belum memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan institusional. Jumlah pimpinan yang lebih dari satu pun cenderung menghambat kelincahan KPK dalam mengambil keputusan bertindak. Selain itu, adanya kepolisian dan kejaksaan yang inheren dengan KPK, sama dengan membentuk sistem baru dengan karakter lama.

Bertindak luar biasa memang tidak berarti liar. Namun, KPK yang telah cukup umur, sudah harus mampu memiliki karakter yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Tidak hanya bertindak mengikuti opini publik. Apalagi bertindak atas kepentingan politik. KPK dapat bertindak luar biasa dengan karakter yang luar biasa. Pertama, optimalisasi fungsi trigger mechanism. Seringkali KPK dibenturkan dengan kepolisian atau kejaksaan. Jika dibandingkan dengan kedua lembaga tua tersebut, maka KPK bukanlah apa-apa. Minimnya pengalaman, SDM, wilayah kerja, hingga pada ketiadaan hukum acara khusus. Karena selama ini KUHAP dirancang untuk perkara yang ada di kepolisian dan kejaksaan. Sehingga, tidak bijak jika kita membandingkan KPK dengan kepolisian dan kejaksaan. Yang perlu diingat adalah, KPK dibentuk untuk memberi pengaruh positif terhadap institusi yang telah ada. KPK diharapkan mampu menularkan virus antikorupsi kepada institusi yang telah terpuruk dalam sistem yang korup.

Penularan ini dapat terwujud jika telah terbentuk sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi. Jika dalam sistem peradilan pidana integrasi ini belum terbentuk, maka KPK dapat memulainya dalam ranah antikorupsi. Di sinilah sektor pencegahan, penindakan, kerjasama, pengembalian aset hingga pada pemulihan (rehabilitasi) menjadi satu kesatuan sistem yang utuh. KPK, Kepolisian, Kejaksaan, hingga masyarakat dapat membentuk sistem secara simultan. Institusi yang terlibat tidak lagi bermodal arogansi lembaga. Tetapi harus berpikir luar biasa, untuk dapat menciptakan alat dalam sistem yang luar biasa. Hanya dengan ini, korupsi dapat dimusnahkan.

Kedua, menentukan prioritas. Prioritas tidak hanya pada sektor yang akan dijalankan. Apakah pencegahan atau penindakan. Tetapi, prioritas diambil dalam setiap sektor. Untuk sektor pencegahan misalnya, KPK dapat menentukan prioritas untuk reformasi birokrasi. Karena, tanpa adanya pembenahan dalam sistem birokrasi yang cenderung korup, maka pemberantasan korupsi akan terhambat. Dalam sektor penindakan, KPK dapat mengambil beberapa prioritas kasus yang cenderung berdampak luas dalam wilayah kekuasan negara yang berbeda. Misalnya dengan menyelesaikan satu kasus korupsi terbesar dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan untuk sistem pengembalian aset dan kerjasama, KPK harus mulai membangun sistem yang terintegrasi dengan sistem yang telah ada selama ini. Diantaranya, dengan melibatkan PPATK, BPK dan BPKP dalam menelusuri uang negara yang telah atau berpotensi hilang.

Sistem pemberantasan korupsi harus terintegrasi di setiap aspek. Baik secara institusional, sistem, maupun peraturan perundang-undangan. Pansel calon pimpinan KPK dan KPK secara institusional, harus mampu membuat benang merah antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dipikirkan. Saat ini, Pansel memegang peran strategis untuk membentuk sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi, dengan menemukan sosok pemimpin yang mampu berpikir dan bertindak luar biasa. Kompleksitas ranah pemberantasan korupsi, harus dilihat dari berbagai disiplin ilmu. Karena pada akhirnya, kebutuhan untuk menindak koruptor tidak jauh lebih penting dari kebutuhan untuk mencegah korupsi. Terlebih, jika sistem pengembalian aset yang berfungsi untuk merehabilitasi tidak berjalan baik di Indonesia.


Oleh: Ida Syafrida Harahap
Koran Tempo - Jumat, 20 Juli 2007
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
66