Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Ijtihad ala Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Selasa (19/12) melakukan sidang pembacaan putusan pengujian UU KPK terhadap UUD 1945 yang diajukan Mulyana Wirakusumah (Perkara 012/PUU-IV/2006), Nazaruddin Sjamsuddin, dkk. (Perkara 016/PUU-IV/2006) dan Capt.Tarcisius Walla (019/PUU-IV/20060).  

Putusan MK yang akhirnya memunculkan perdebatan pro kontra adalah menyangkut keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). MK menyatakan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) bertentangan dengan UUD 1945. Walaupun dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan diucapkan.  

Pro Kontra Putusan MK

Berbagai komentar muncul menyikapi putusan MK. Pengacara senior Adnan Buyung Nasution menilai, putusan MK bukan saja rancu, tetapi betul-betul bertolak belakang dalam substansi. Di satu pihak membatalkan Pengadilan Tipikor, tetapi di pihak lain memberi waktu tiga tahun. Gubernur Lemhanas Muladi menilai, putusan MK yang memberikan batas waktu tiga tahun merupakan putusan yang ganjil.   

Sedangkan Guru Besar tata negara Indriyanto Seno Adji menilai, putusan MK tersebut telah membuat KPK kehilangan rohnya. Pasalnya, ujung pemeriksaan KPK adalah pemeriksaan di Pengadilan Ad Hoc Tipikor. Aturan yang membawahi Pengadilan Tipikor sangat penting karena menyangkut eksistensi KPK serta proses pemeriksaan yang telah, sedang, dan akan dilakukan KPK. Kritik terhadap putusan MK juga datang dari pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Fajrul Falaakh. Ia menilai, putusan MK sebenarnya telah keluar dari fatsun. Putusan MK yang memberikan jangka waktu tiga tahun pun dinilai tidak relevan.  

Komentar berbeda disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Andalas Saldi Isra. Saldi menilai, putusan MK memang merupakan putusan transisi yang lebih mengedepankan soal kemanfaatan dengan tetap menjamin kepastian hukum. Putusan MK juga bernilai positif, yaitu terbukanya kesempatan membuat aturan untuk memperkuat hakim tindak pidana korupsi. Komentar senada disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana. Denny berpendapat, vonis MK terhadap UU KPK merupakan terobosan hukum yang dilakukan MK. Putusan MK mengandung semangat toleransi antikorupsi yang patut diapresiasi.  

Ijtihad MK 

Apabila kita melihat putusan MK, sekilas memang terkesan kontradiktif. Di satu sisi, pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Di sisi lain, pasal tersebut dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan diucapkan. 

Ada baiknya kalau kita kembali melihat latar belakang didirikannya KPK. Pendirian KPK dimaksudkan sebagai upaya terobosan bagi langkah-langkah pemberantasan korupsi, mengingat lembaga-lembaga yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dinilai tidak berfungsi (konsideran Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Keputusan politik ini didasari suatu pertimbangan bahwa korupsi sudah bukan lagi kejahatan biasa, melainkan merupakan kejahatan luar biasa. Selain itu, korupsi sudah dianggap merugikan hak-hak mendasar yang diatur dalam ECOSOC, itu artinya melanggar hak-hak konstitusi rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi juga memerlukan lembaga dengan kewenangan besar dan dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula, wujudnya adalah dibentuk KPK. Melengkapi kekhususan KPK, dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang khusus bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK.  

Adalah ironis apabila MK sebagai lembaga yang didirikan dengan semangat dan landasan moral yang sama dengan KPK, yakni menghadirkan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara,  dalam praktiknya ternyata menghadapi persoalan yang saling melemahkan satu sama lain. Namun, apakah benar bahwa MK melakukan hal tersebut dalam kasus pembatalan keberadaan dasar hukum Pengadilan Tipikor? 

Kita harus melihat secara jernih putusan MK. Hukum normatif mungkin saja memiliki logika dan aturan tersendiri dalam memutus perkara-perkara yang dihadapinya, tetapi nurani masyarakat dan nilai-nilai keadilan kiranya juga merupakan hal mendasar yang harus dipertimbangkan. Ini sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu: secara filosofis, perlu tegaknya keadilan; secara yuridis formal, perlu ada kepastian hukum; dan secara sosiologis, memberikan kemanfaatan. 

Keputusan MK yang menyatakan bahwa Pasal 53 UU No. 30/2002 tentang KPK bertentangan dengan UUD 1945 dapat dilihat sebagai putusan yang memberikan kepastian hukum. Putusan ini sesuai dengan Pasal 24A UUD 1945 yang menyatakan, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.” Pengertian frasa “diatur dengan undang-undang” dalam Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945 tersebut berarti pembentukan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung harus dilakukan dengan undang-undang.  

Putusan di atas dibuat MK untuk menghindari dualisme sistem peradilan, walaupun sebenarnya masih banyak UU lain yang menerapkan hal serupa. Pembentukan Mahkamah Pelayaran, Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial, dan Peradilan Pelanggaran HAM Berat, beberapa contoh sistem peradilan yang berada dalam UU seperti keberadaan pengadilan Tipikor di dalam UU KPK. 

Sedangkan putusan lanjutan yang menyatakan bahwa Pasal 53 UU No.30/2002 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan diucapkan, merupakan terobosan yang didasarkan pada aspek manfaat. Hal itu dapat dilihat dari empat alasan yang dikemukakan oleh MK; Pertama, akibat hukum atas kekuatan mengikat Pasal 53 UU KPK tersebut harus cukup mempertimbangkan agar proses peradilan Tipikor atas pemeriksaan perkara yang sedang ditangani tidak terganggu atau tidak macet, apa lagi menimbulkan kekacauan hukum. Kedua, putusan yang diambil oleh MK jangan sampai menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam penanganan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, putusan MK jangan sampai pula menimbulkan implikasi melemahnya semangat (disinsentive) pemberantasan korupsi yang telah menjadi musuh bersama bangsa dan masyarakat Indonesia. Keempat, untuk melakukan penyempurnaan UU KPK dan penataan kelembagaan pengadilan khusus yang diperlukan untuk itu, tidak dapat diselesaikan seketika sehingga dibutuhkan waktu yang cukup. 

Sebenarnya putusan MK dapat berhenti sampai pernyataan bahwa pasal 53 UU No.53/2002 bertentangan dengan UUD 1945, seperti yang dilakukan oleh salah satu hakim MK. Tetapi, mengapa MK justeru tetap memelihara keberadaan Pengadilan Tipikor sampai tiga tahun pasca putusan? 

Dari kacamata kepastian hukum, putusan MK dapat diinterpretasikan berpotensi menimbulkan persoalan baru yang belum pernah terjadi dalam praktek hukum di Indonesia, yakni dualisme kekuatan hukum atas vonis bagi orang yang dijerat dengan UU KPK. Dampak lain yang timbul adalah keraguan masyarakat terhadap sepak terjang KPK.  Walaupun KPK masih bisa melakukan penyelidikan, penyidikan dan mengajukan penuntutan,  tetapi pengadilan Tipikor sudah dinyatakan cacat konstitusi.  

Namun, apabila kita melihat dari kacamata kemanfaatan, putusan MK memberi waktu tiga tahun kepada pengadilan Tipikor untuk tetap bekerja merupakan ijtihad dalam sistem hukum kita. Arti umum ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk memutuskan suatu perkara yang sulit atau masih multitafsir dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Empat alasan yang dikemukakan MK dapat dilihat didasari suatu pertimbangan bahwa korupsi sudah bukan lagi kejahatan biasa, melainkan merupakan kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, MK tidak serta merta memberlakukan pembatalan pengadilan Tipikor yang dapat mengganggu jalannya pemberantasan korupsi, namun MK memberi waktu tiga tahun untuk melakukan proses peralihan yang mulus (smooth transition) sampai terbentuknya aturan yang baru 

Sedangkan secara konstitusional, putusan MK mencoba meletakkan tujuan negara sebagai muara penegakkan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi. Apabila yang terjadi putusan MK menghambat pembelaaan hak-hak konstitusi rakyat, maka putusan MK justeru akan inkonstitusional. Masuknya asas manfaat dengan pertimbangan-pertimbangan sosiologis dan politik dalam putusan MK, akan memberikan legitimasi konstitusional bagi KPK dan Pengadilan Tipikor untuk menjadi instrumen penegakan hukum dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera seperti yang termaktub di dalam konstitusi. 

Apabila kita sepakat bahwa korupsi sudah bukan lagi kejahatan biasa, melainkan merupakan kejahatan luar biasa, maka aspek kepastian hukum harus tetap dijaga. Namun, memadukan aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan demi mencapai keadilan masyarakat harus diusahakan dengan sangat oleh seluruh penegak hukum. Dalam hal ini MK melalui ijtihadnya mencoba untuk melangkah terlebih dahulu. Apabila ijtihad MK benar maka nilainya dua, tetapi apabila salah masih mendapatkan nilai satu. Persoalan pro kontra terhadap putusan MK dapat kita lihat sebagai usaha bersama dalam proses demokrasi, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.  

PR Pasca Putusan MK 

Pemerintah bersama DPR berwenang membuat UU, sementara MK berwenang untuk membatalkan UU. UU No.30/2002 adalah produk pemerintah bersama DPR dan ternyata pasal 53 UU.30/2002 dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh MK. Putusan MK bersifat final dan mengikat merupakan sebuah fakta yang harus diterima oleh semua pihak, terutama lembaga-lembaga penegak hukum. Perdebatan putusan MK masih akan terus berlangsung, namun putusan tersebut menyisakan pekerjaan rumah (PR) bagi penegak hukum. 

Pertama, pemerintah, KPK, DPR dan MA harus mendapatkan pemahaman yang sama tentang putusan MK. Ada baiknya lembaga-lembaga tersebut melakukan audiensi dengan MK untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif  tentang putusan MK. Selain itu, pemerintah, KPK, DPR dan MA perlu melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti putusan MK. Koordinasi diperlukan untuk menentukan kebutuhan, membagi tugas, dan menetapkan prioritas serta waktu. Hal itu mengingat bahwa selain kebutuhan untuk menyusun RUU Pengadilan Tipikor, MK juga merekomendasikan untuk memperkuat dasar-dasar konstitusional yang diperlukan bagi keberadaan KPK dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Kedua, bagi pemerintah dan KPK diharapkan tidak terjebak dalam perdebatan pro kontra putusan MK. Pemerintah dan KPK sebagai lembaga yang paling berkepentingan dalam pemberantasan korupsi, terutama terhadap keberadaan pengadilan Tipikor, hendaknya sesegera mungkin melakukan tindakan nyata dengan mengajukan usulan RUU Pengadilan Tipikor.  

Ketiga, DPR sebagai lembaga yang paling berwenang membentuk UU harus memprioritaskan pembentukan UU Pengadilan Tipikor dalam prolegnas tahun 2007. Bahkan, kalau diperlukan dan perdebatan putusan MK cenderung berlarut-larut, maka DPR wajib menempatkan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor  sebagai prioritas utama prolegnas tahun 2007.  

Keempat, MA sebagai lembaga tertinggi pemegang kekuasaan kehakiman, hendaknya menindaklanjuti putusan MK dengan memberikan masukan berharga dan nyata tentang  pengalamannya dalam mengelola dan menjalankan sistem peradilan kepada pemerintah, KPK dan DPR. 

Keseriusan pemerintah, KPK, DPR dan MA dalam mendukung pemberantasan korupsi dapat dilihat dari keseriusan lembaga-lembaga tersebut dalam mengerjakan PR akibat putusan MK. Akibat nyata dari ketidakseriusan mereka adalah apabila pada saat jatuh tempo tiga tahun sejak putusan ini diucapkan tidak dilakukan penyelarasan UU KPK terhadap UUD 1945, khususnya tentang pembentukan Pengadilan Tipikor dengan undang-undang tersendiri, maka seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Artinya, kita semua telah gagal menjalankan usaha pemberantasan korupsi.


Oleh: Agung Hendarto
www.transparansi.or.id - Selasa, 26 Desember 2006

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
38