Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Dilema Perpajakan: Penerimaan Negara Versus Daya Saing

-Masalah pajak inheren dengan masalah bangsa, bukan sekadar urusan pemerintah-

Masalah pajak bukan sekadar masalah teknis. Rakyat Amerika Serikat dulu memberontak terhadap penjajah Inggris karena diharuskan membayar pajak tanpa ikut menentukan penggunaannya. Slogan mereka yang terkenal waktu itu: No taxation without representation. Dalam sejarah Indonesia dan beberapa negara lain, perang atau pemberontakan sering kali meletup karena pemungutan pajak yang dahulu dikenal sebagai upeti. Berbagai peristiwa ini membuktikan masalah perpajakan merupakan bagian dari kebijakan publik yang esensial, bahkan mengandung muatan politik yang dalam.
 
Menjelang Pemilu 2004, SBY-Kalla meneken kontrak dengan masyarakat calon pemilih yang dikenal dengan white paper. Saya membolak-balik white paper dan membaca sasaran pembangunan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan, sungguh suatu komitmen politik yang sangat berani. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 ditargetkan 7,6 persen. Lalu pengangguran terbuka pada tahun 2009 hendak diturunkan secara drastis menjadi 5,1 persen. Pendapatan per kapita masyarakat akan dilipatgandakan dari US$ 968 pada tahun 2003 menjadi US$ 1.731 pada tahun 2009. Angka kemiskinan juga ditargetkan turun dari 17,4 persen pada tahun 2003 menjadi sekitar 8,2 persen pada tahun 2009. Pertanyaan mendasar, bagaimana mencapai target-target itu dalam sisa waktu tiga tahun?
 
Sebagai ilustrasi, pengangguran terbuka pada Agustus 2004 masih sekitar 9,9 persen dan pada Februari 2006 justru meningkat menjadi 10,4 persen. Setiap peningkatan angka pengangguran, apalagi pengangguran terbuka, secara langsung akan menaikkan jumlah penduduk miskin dengan berbagai akibatnya dalam bidang sosial-politik.
 
Di pihak lain, sistem perpajakan kita harus benar-benar bisa bersaing dengan negara lain, termasuk negara-negara tetangga. Di sini terjadi dilema antara peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek yang sifatnya mengejar target (target oriented) dan peningkatan daya saing Indonesia dalam bidang perpajakan.
 
Apalagi terbetik berita bahwa Singapura akan membebaskan pajak atas dividen serta pajak atas bunga obligasi. Akibatnya, pada saat ini sudah muncul tanda-tanda bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia berusaha memindahkan kantor pusat atau induk perusahaan (holding) ke luar Indonesia, seperti Hong Kong dan Singapura. Berbagai upaya itu mereka lakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar.
 
Hal yang sama kemungkinan juga akan dilakukan para deposan, yang sudah berancang-ancang pindah ke Singapura agar bisa mendapatkan net yield yang lebih besar dari dana yang mereka simpan. Karenanya, kita perlu meningkatkan daya saing termasuk dalam bidang perpajakan untuk mendorong investasi dan ekspor. Peningkatan investasi dan ekspor pada gilirannya juga akan meningkatkan penerimaan pajak, meskipun diakui ada tenggang waktu atau time lag. 

Kegiatan ekonomi di masyarakat kita didominasi oleh konsumsi pemerintah dan masyarakat. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja barang dan modal perlu semakin didorong karena setelah terjadi kenaikan harga BBM yang tinggi, daya beli masyarakat menurun cukup tajam. Namun, belanja pemerintah sering kali terkendala oleh berbagai prosedur yang berbelit-belit. Rendahnya pengeluaran pemerintah juga terjadi di daerah-daerah, sehingga lebih dari Rp 30 triliun dana pemerintah daerah mengendap di SBI (sertifikat Bank Indonesia). Dana sebesar itu tidak berputar kembali ke masyarakat. Padahal dana daerah semacam ini dapat digunakan, misalnya, untuk memperbaiki infrastruktur jalan di daerah-daerah yang semakin lama semakin parah.
 
Saat berkampanye, SBY-Kalla juga menggulirkan program reformasi pajak. Komitmen ini telah dipenuhi, dengan disampaikannya paket RUU Perpajakan yang sudah lama berada di tangan DPR. Pemerintah pun telah merevisi RUU ini guna mengakomodasi aspirasi dunia usaha sehingga lebih business-friendly. Dilihat dari materinya, terdapat banyak kemajuan bagi dunia usaha, pembayar pajak, dan untuk mendorong investasi.
 
Sebenarnya melaksanakan tax reform lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang tax reform dalam undang-undang. Kendala terbesar yang kita hadapi dalam bidang perpajakan terutama bukan terletak pada undang-undang itu sendiri, melainkan pada berbagai peraturan pelaksanaannya yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Kendala lainnya, prosedur yang berbelit-belit menyulitkan pembayar pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak.
 
Kendala lain yang dihadapi aparatur pajak adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Persep-si masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.
 
Ancaman yang sungguh merisaukan adalah ketergantungan penerimaan pajak hanya kepada segelintir pembayar pajak besar. Penerimaan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dalam APBN 2006 (per-ubahan), penerimaan pajak mencapai Rp 423 triliun. Jumlah ini setara dengan 65 persen dari seluruh pendapatan negara dan hibah yang berjumlah Rp 652 triliun. Penerimaan pajak tidak hanya bersumber dari Ditjen Pajak, tetapi juga dari instansi lain seperti Ditjen Bea Cukai dalam bentuk cukai dan bea masuk. Tetapi Ditjen Pajak memberikan kontribusi terbesar, yaitu Rp 372 triliun dalam tahun anggaran, atau setara dengan 88 persen dari total penerimaan perpajakan.
 
Ironisnya, penerimaan pajak dari Ditjen Pajak sangat didominasi oleh pembayar pajak besar. Hal ini merupakan titik rawan yang membahayakan fiscal sustainability. Seribu pembayar pajak terbesar memberikan kontribusi 61 persen dari total penerimaan di Direktorat Jenderal Pajak. Fakta ini sudah berlangsung selama dua dekade, jadi intensifikasi lebih berjalan daripada ekstensifikasi. Kerawanan penerimaan pajak didorong pula oleh tidak menyebarnya kemampuan perusahaan dan karena setiap tahun Ditjen Pajak hanya dikejar-kejar untuk memenuhi target penerimaan dalam anggaran belanja. Karenanya, ke depan, program ekstensifikasi dan perluasan basis pajak harus menjadi agenda utama.
 
Paket RUU yang diajukan pemerintah sebenarnya mengandung muatan-muatan positif yang diharapkan dapat lebih menggairahkan dunia usaha. Sebagai contoh, tarif pajak penghasilan untuk badan yang sebelumnya tertinggi 35 persen diturunkan menjadi 30 persen, bahkan menjadi 28 persen pada tahun 2007, dan 25 persen pada tahun 2010. Tetapi tarif pajak untuk badan menggunakan sistem flat rate yang sekarang menjadi kecenderungan global.
 
Untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dapat diberikan perlakuan khusus dalam bidang perpajakan yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah. Guna mendorong penanaman modal, dibuka kesempatan untuk penyusutan/amortisasi yang dipercepat. Demikian pula kompensasi kerugian yang lebih lama dari saat ini tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Untuk bidang pendidikan serta penelitian dan pengembangan (litbang), termasuk untuk penguasaan teknologi tinggi, juga diberikan fasilitas sehingga biaya yang dikeluarkan dapat dikembalikan lagi (tax deductable). Demikian pula sumbangan beasiswa dari perusahaan dan sumbangan bagi bencana nasional sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Paket RUU Perpajakan ini seyogianya segera diselesaikan pembahasannya dan diundangkan.
 
Alhasil, peningkatan pajak merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan penggunaannya pun harus diawasi oleh seluruh masyarakat. The real representative of the people is the people itself.
 


Oleh: Mar ie Muhammad
Majalah Tempo - Edisi. 35/XXXV/18 - 24 Oktober 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
34