Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Kita Berada di Jalan Buntu?

Kita masih berada dalam suasana memperingati 61 tahun kemerdekaan yang dicapai melalui perang kemerdekaan. Optimisme harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata untuk kemajuan masyarakat.

Berbagai studi menunjukkan masyarakat dan bangsa yang maju bukan tipe masyarakat yang terperangkap dalam mitos, mimpi, visi dan misi. Yang lebih penting adalah mewujudkan strategi dan program yang telah dibuat. Kemenangan dalam perlombaan ditentukan oleh kecepatan bertindak secara kolektif.

Sekarang ramai diperdebatkan besarnya angka pengangguran dan kemiskinan. Angka statistik tergantung dari waktu angka itu diambil dan ukuran yang digunakan untuk menakar tingkat pengangguran dan kemiskinan. Jadi angka itu relatif sifatnya, setiap perubahan ukuran yang digunakan pasti akan membuahkan angka yang berbeda.

Terlepas dari perdebatan mengenai angka kemiskinan dan pengangguran, kita bicara saja dengan fakta. Pertumbuhan ekonomi pada 2006 yang semula diproyeksikan sebesar 6,2% tidak dapat kita capai. Diperkirakan pada 2006 pertumbuhan PDB hanya mencapai 5,8%. Andaikan kita juga mencapai pertumbuhan 6,2%, tetap saja angka pengangguran meningkat karena pembukaan lapangan kerja yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang membutuhkan pekerjaan pada usia produktif.

Selain itu, terdapat kecenderungan dunia usaha menghindari perekrutan tenaga kerja yang banyak karena sering kali akan menghadapi problematika sosial dan politik. Jika pada 2007 kita berhasil mencapai pertumbuhan 6,3% sesuai target RAPBN 2007, angka pengangguran tetap akan meningkat.

Setiap peningkatan angka penggangguran, pasti akan diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin dan yang hampir miskin. Selama Orde Baru, biasanya pertumbuhan PDB mencapai sekurang-kurangnya 7%. Saat ini kita dihadapkan dengan angkatan kerja yang semakin membludak. Jika kita mau agar angka pengangguran menurun, angka pertumbuhan harus di atas 8%, bahkan hingga 9% per tahun. Apakah dapat kita capai? rasanya mustahil. Meskipun angka statistik penting, mari kita hadapi kenyataan ini. Kita cari solusi yang realistis dan ini PR kita yang terbesar.

Ukuran keberhasilan

Pemerintahan Soeharto selama 30 tahun menempatkan pembangunan ekonomi sebagai panglima. Pertumbuhan ekonomi adalah bagian yang esensial dari pembangunan ekonomi, meskipun kedua hal itu tidak sama. Seluruh aspek dari kehidupan bangsa ditempatkan di bawah kepentingan ekonomi. Jadi ukurannya hanya tunggal serta mudah diukur, dan tidak banyak seperti sekarang.

Pemerintahan Soeharto tidak pernah menempatkan masalah demokrasi yang hakiki, kebebasan pers, hak asasi manusia, masalah korupsi, dan otonomi daerah yang seluas-luasnya seperti saat ini sebagai ukuran keberhasilan. DPR pun pada saat itu merupakan mitra kerja pemerintah dan tidak ada konsep check and balance seperti saat ini.

Yang dibicarakan sehari-hari adalah masalah ekonomi dan seringkali sangat teknis. Saat itu memang ada GBHN dan Pelita, setelah disepakati lalu dilaksanakan, tidak ada perdebatan yang bertele-tele seperti saat ini. Mesin politik untuk mengendalikan program ekonomi sepenuhnya dijalankan melalui birokrasi militer dan sipil yang dikuasai pemerintah. Secara jujur harus diakui, pemerintahan seperti ini meskipun meninggalkan lubang yang dalam, sangat efektif.

Setelah reformasi digulirkan, paradigma dan ukuran yang menjadi tolok ukur keberhasilan nasional mengalami perubahan yang fundamental. Secara nasional, dimana-mana masyarakat merindukan pelaksanaan demokrasi yang riil dan bukan sekadar formal. Hingga sekarang kita berhasil dalam hal ini, sungguh suatu achievement nasional yang luar biasa.

Pemberantasan korupsi dilaksanakan secara menggebu-gebu sehingga menjadi obsesi. Demikian getolnya pemberantasan korupsi, sehingga pengawasan dan pemeriksaan proyek dilaksanakan hingga berlapis-lapis, hingga sepuluh kali, bahkan sudah diperiksa sebelum proyek dilaksanakan. Penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan proyek dapat dikembangkan menjadi tindak pidana korupsi karena mengandung potensi merugikan keuangan negara.

Karena itu tidak usah aneh jika dana milik Bank Pembangunan Daerah (yang sebagian besar milik Pemda) sekitar Rp40 triliun mengendap dalam bentuk SBI. Suatu tindakan penyelamatan dan pengamanan diri, tidak mau ambil risiko, alias manajemen cari selamat. Karena otonomi yang demikian luas yang berpusat pada kabupaten dan kota, tidak ada hak dari menteri keuangan untuk mengintervensi keadaan ini. Bank pemerintah juga sangat ekstra hati-hati dalam menyalurkan kredit.

Kebebasan pers juga dijamin sepenuhnya dan juga tidak akan dilakukan pembredelan dan sensor pers. Hak asasi manusia sangat dihormati, sehingga jika ada demonstrasi, aparat kepolisian berada pada posisi dilematis. Dilihat dari ukuran kualitatif itu sebenarnya kita berhasil. Persoalannya adalah lain jika kita menggunakan paradigma dan ukuran lama yang telah ditinggalkan.

Langkah ke depan

Demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan otonomi seluas-luasnya tidak salah, meskipun banyak orang yang berpendapat kita sudah kebablasan. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dan hal itu merupakan keharusan nasional, tetapi caranya yang perlu dikoreksi. Apakah benar pengawasan dan pemeriksaan yang berlapis-lapis akan mengurangi korupsi? Di perusahaan, bahkan perusahaan raksasa yang omzetnya berpuluh-puluh kali angka PDB kita, pemeriksaan hanya dilakukan dengan dua cara, yaitu pemeriksaan internal (internal audit) dan pemeriksaan eksternal oleh independent auditor.

Pada umumnya kecurangan dan penggelapan di pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan, termasuk di negara berkembang. Hal ini sangat berkaitan dengan sistem renumerasi bagi pegawai negeri, tentara dan polisi yang jauh dari memadai. Sekarang persoalannya bagaimana kita mengkonsolidasikan hal-hal positif yang telah kita capai, tetapi ekonomi harus berjalan cepat. Pemerintahan harus betul-betul efektif.

Dunia usaha harus dapat bergerak dengan cepat dan jangan ditelikung oleh berbagai aturan birokrasi yang menghambat. Investasi harus didorong. Masalah perizinan dan kepastian hukum menjadi kunci, selain masalah penyediaan infrastruktur yang sekarang semakin kedodoran. Unjuk rasa yang disertai kekerasan dengan dalih dan simbol apapun harus ditindak. Jika tidak demikian halnya, masyarakat luas akan menganggap semua atribut kebebasan sekadar makanan kaum elit dan kehidupan rakyat akan semakin sulit, frustasi, keputusasaan dan kekerasan yang akan merajalela.

Para pejabat pemerintah saat ini tidak berani mengambil keputusan, demikian juga dunia usaha, sekedar untuk survive. PR kita jelas, alternatif solusinya juga tersedia. Apakah kita mau menyelesaikannya? Hal ini tidak dapat digantungkan kepada Presiden saja.


Oleh: Mar ie Muhammad
Bisnis Indonesia - Selasa, 22 Agustus 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
32