Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Apa yang Hendak Dicapai RUU Perpajakan?

Para pembaca, masyarakat hendaknya siap-siap untuk setiap saat dipanggil oleh petugas pajak, tentu berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus Anda penuhi. Petugas pajak pasti akan semakin galak pada saat-saat mendatang dan ini tidak usah aneh karena target-target penerimaan pajak yang ditimpakan kepada mereka akan semakin berlipat ganda. Demikian pula para wajib pajak akan dilipat gandakan, sehingga mereka yang harus memasukkan SPT ditargetkan mencapai di atas 10 juta, sedangkan sekarang baru mencapai sekitar 3 juta.

Keadaan menjadi lebih musykil karena penggelembungan penerimaan pajak, pembayar pajak dan kekuasaan aparat pajak dilaksanakan di tengah-tengah himpitan kesulitan ekonomi dan bisnis yang dihadapi oleh masyarakat dan dunia usaha setelah kenaikan harga BBM. Akal sehat menyimpulkan penerimaan pajak biasanya meningkat sebanding dengan ekonomi yang semakin bergairah, tetapi Indonesia penuh keanehan, penerimaan pajak justeru akan digenjot ditengah-tengah ekonomi yang menurun bahkan semakin santer suara, Indonesia diancam dengan stagflasi. Inilah ironi yang akan dihadapi setelah RUU Perpajakan yang disampaikan oleh Pemerintah ke DPR disetujui oleh DPR menjadi UU, yang kelihatannya hanya menunggu hari-hari saja.

Aparat pajak sekarang sedang sangat sibuk dan getol menyiapkan berbagai perangkat dan peraturan pelaksanaan dari RUU yang telah diajukan Pemerintah ke DPR karena mereka optimis RUU ini akan mulai dapat diberlakukan awal tahun depan. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang salah jika Pemerintah berbulat hati hendak menaikkan jumlah pembayar pajak yang memang masih sangat rendah meskipun dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Tetapi yang perlu didalami apa yang hendak dicapai dengan RUU Perpajakan, ini masalah mendasar daripada sekedar langsung membahas kata demi kata yang mati yang terdapat dalam RUU Perpajakan tadi.

Jika kita menyimak dan merangkum secara menyeluruh RUU Perpajakan yang diajukan Pemerintah, tidak ayal lagi yang hendak dicapai adalah peningkatan penerimaan pajak secara signifikan dalam jangka pendek dan demikian pula peningkatan secara besar-besaran jumlah pembayar pajak. Istilah pembayar pajak lebih baik digunakan untuk menggantikan istilah wajib pajak, karena seakan-akan pembayar pajak hanya mempunyai kewajiban tanpa hak. Sebagai mantan menteri keuangan dan dirjen pajak, penulis sepenuhnya sepakat bahwa Indonesia masih mempunyai potensi yang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak dan potensi ini harus terus digali. Peningkatan penerimaan pajak bertujuan agar anggaran belanja kita semakin sehat dan defisit anggaran belanja dapat ditekan guna mencapai fiscal suistanability. Tetapi dipihak lain kita harus hati-hati, jangan sampai maksud baik ini akan menimbulkan dampak kontra produktif yang akan semakin menyulitkan perekonomian nasional.

Ada beberapa tinjauan kritis yang perlu digeluti dan diperbincangkan yang bermuatan substansi yang prinsipal. Misalnya, apakah RUU Perpajakan ini telah benar-benar menerapkan asas keadilan dalam pembayaran pajak. Apakah pula RUU Perpajakan ini substansinya benar-benar bersahabat dengan dunia usaha. Lalu perlu ditanyakan pula apakah RUU Perpajakan ini dapat mendorong investasi terutama bagi investasi dalam bidang-bidang atau daerah yang diprioritaskan. Lebih jauh perlu ditanyakan pula, apakah cukup sudah perangkat-perangkat yang mengawasi tingkah laku petugas pajak sehari-hari dengan kekuasaan yang begitu besar dan dalam hal ini apakah tidak sebaiknya dibentuk Ombudsman Pajak sebagai suatu badan yang independen terhadap Pemerintah dan hal itu diatur dalam UU Perpajakan yang baru. Ombudsman ini terutama berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan pembayar pajak, menyaringnya dan selanjutnya menyampaikannya kepada menteri keuangan dan dirjen pajak.

Dalam rangka transparansi, secara berkala Ombudsman Pajak menyiarkan temuannya di berbagai mass media.

Keadilan dalam Pembayaran Pajak

Keadilan dalam pembayaran pajak tidak sekedar tercermin dalam tarif pajak yang progresif sebagai faham konvensional yang tetap dianut hingga saat ini. Tetapi yang lebih penting apakah pembayar pajak dilindungi hak-haknya, jadi harus ada keseimbangan antara kewajiban dan hak sebagai pembayar pajak. Melalui UU, harus ada garansi objektif bahwa petugas pajak tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap pembayar pajak yang telah menyetorkan sebagian penghasilannya kepada Pemerintah tanpa diberikan imbalan apapun secara langsung. Dalam kaitan ini ramai dibicarakan mengenai kasus kealpaan oleh wajib pajak (pasal 38, RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut pasal tersebut jika kealpaan ini menimbulkan kerugian negara, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana kurungan dan atau denda.

Mengingat penerapan aturan perpajakan tidak matematis dan pada umumnya masyarakat tidak menguasai aturan perpajakan dan aturan-aturan perpajakan banyak yang intepretatif (tergantung dari intepretasi petugas pajak), maka sebaiknya kita kembali kepada prinsip pajak yaitu untuk penerimaan negara. Jadi jika indikasinya cukup bahwa pembayar pajak hendak melalaikan dengan sengaja pembayaran pajaknya, dikenakan sanksi denda dan berikan sanksi yang berat. Hukuman pidana hanya dikenakan melalui putusan pengadilan, hal ini penting supaya ada kepastian hukum dan tidak menjadi alat tarik ulur antara petugas pajak dan pembayar pajak. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai keseimbangan antara kepentingan Pemerintah dengan kepentingan pembayar pajak. Paradigma lama bahwa kepentingan Pemerintah sama dengan kepentingan negara harus diubah dan Pemerintah hanya salah satu stakeholder untuk menjaga kepentingan negara karena masih ada stakeholder yang lain, yaitu dewan-dewan perwakilan, kelompok-kelompok kepentingan, misalnya dunia usaha dan masyarakat sipil.

Dalam RUU ini nyata sekali, bahwa kepentingan Pemerintah yang diasosiasikan dengan kepentingan negara di atas semuanya dan kepentingan masyarakat ditempatkan di bawah kepentingan Pemerintah. Dalam pasal 36A RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa jika petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku, sehingga merugikan negara, maka petugas pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya petugas pajak itu dapat dihukum karena melakukan tindak kejahatan (pidana). Tetapi pada pihak lain dalam pasal yang sama disebutkan bahwa jika petugas pajak dengan sengaja menyalahgunakan wewenang dan atau melanggar hak-hak perpajakan wajib pajak, dapat diadukan ke unit internal departemen keuangan. Jadi jika pegawai pajak merugikan negara dipidana, tetapi jika dengan sengaja menyalahgunakan wewenang sehingga melanggar hak-hak perpajakan wajib pajak hanya diadukan ke unit inernal departemen keuangan. Disini nyata sekali bahwa asas keadilan dalam hukum perpajakan telah diabaikan.

Kepastian Hukum bagi Pembayar Pajak

Sebenarnya bagi pembayar pajak termasuk dunia usaha, kepastian hukum dalam bidang perpajakan lebih utama dari pada tarif pajak yang lebih rendah. Meskipun demikian tentu pengenaan tarif pajak yang lebih rendah merupakan pemanis dan dapat memberikan daya tarik bagi dunia usaha dan investor. Dalam RUU ini untuk badan, sejak tahun 2005 akan diterapkan tarif tunggal sebesar 30% yang kemudian akan diturunkan menjadi 28% sejak tahun 2007 dan tarif tunggal 25% sejak tahun 2010. Dengan pengenaan tarif tunggal 30% untuk badan, maka secara praktis pajak yang harus dibayar oleh badan atas laba yang mereka peroleh dalam tahun 2005 dan 2006, akan lebih besar dibandingkan dengan yang berlaku saat ini.

Kita tidak perlu kawatir dengan penurunan tarif pajak, jika kita benar-benar berhasil dalam ekstensifikasi sesuai dengan program Pemerintah, meningkatkan kepatuhan sukarela, meningkatkan kepastian hukum tanpa pandang bulu dan meminimalkan kebocoran-kebocoran dalam pembayaran pajak. Karenanya perlud dipikirkan agar tarif tunggal 25% dapat segera diberlakukan agar tarif pajak kita kompetitif dengan negara tetangga, misalnya Malaysia dan Singapura. Kembali mengenai kepastian bagi pembayar pajak, saat ini pembayar pajak yang menjalankan usaha biasanya diperiksa berkali-kali karena setiap objek pajak dapat diperiksa dan hal ini tentu mengganggu iklim usaha dan terlalu banyak tenaga yang dikeluarkan untuk melayani pemeriksaan pajak.

Dalam setiap pemeriksaan, pembayar pajak harus mengeluarkan semua buku-buku dan catatan-catatan yang diminta oleh petugas pajak. Seharusnya dalam RUU ini diatur ketentuan mengenai pemeriksaan pajak yang menyeluruh (all taxes audit system) yang menyangkut semua obyek pajak, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau obyek-obyek pajak yang lain sehingga wajib pajak tidak perlu diperiksa berkali-kali dalam satu tahun atau masa tertentu.

Insentif bagi Dunia Usaha dan Investor

Janji-janji Presiden SBY waktu kampanye masih mengiang ditelinga. Presiden SBY dalam berbagai kesempatan berjanji akan melakukan reformasi perpajakan yang bersabahat bagi dunia usaha dan memberikan insentif fiskal untuk menarik investasi.

Banyak analisa-analisa di dalam dan luar negeri yang skeptis, mereka sungguh meragukan apakah RUU Perpajakan ini memenuhi janji tersebut. Hal ini merupakan komitmen bagi Pemerintah yang diulang kembali oleh Presiden SBY manakala bersafari ke AS beberapa waktu yang lalu. Masih terbuka celah untuk melakukan perbaikan dalam RUU ini sehingga memenuhi komitmen tersebut.

Selain penurunan tarif pajak serta kepastian hukum dan keadilan bagi pembayar pajak sebagaimana yang disarankan di atas, misalnya perlu dibuka kemungkinan bagi bidang investasi tertentu diberikan insentif fiskal dalam bentuk kompensasi kerugian yang lebih panjang. Dalam RUU ini kompensasi kerugian dibatasi hanya 5 tahun (pasal 6 ayat 2, Pajak Penghasilan) dan berlaku bagi semua bidang usaha dan daerah. Saat ini kita bergelut dengan masalah BBM, karena semakin nyata konsumsi dalam negeri BBM meningkat dengan tajam dan produksi stagnan bahkan menurun.

Perlu diberikan insentif dalam bidang ini, misalnya kompensasi kerugian dalam bidang migas, dapat diperpanjang hingga 10 tahun dan tentu hal ini dikaitkan dengan ketentuan mengenai cost recovery dalam bidang migas. Kita juga bergelut mengenai kebutuhan prasarana ekonomi dan Pemerintah juga tidak mempunyai dana yang cukup untuk pembangunan prasarana seperti pembangkit listrik, jalan-jalan, pelabuhan dan sebagainya.

Dalam bidang pembangunan prasarana yang padat modal dan jangka waktu investasinya juga panjang, perlu diberikan insentif dalam bentuk kompensasi kerugian hingga dua kali sehingga mencapai 10 tahun. Demikian pula untuk daerah-daerah terpencil dan daerah luar Jawa pada umumnya, perlu dipikirkan bagi para investor yang menanamkam modalnya di luar Jawa dan investasinya cukup besar dan berjangka panjang, maka kepada mereka diberikan juga insentif fiskal dalam bentuk ompensasi kerugian hingga 10 tahun.

Saat ini tampaknya Pemerintah berkonsentrasi habis-habisan untuk meningkatkan penerimaan pajak tetapi penghematan dalam pengeluaran negara masih merupakan angan-angan. Lihat misalnya pemekaran-pemekaran daerah yang sama artinya dengan memperbesar armada birokrasi yang tidak rasional terus dilakukan.

Banyak penghematan pengeluaran negara yang masih dapat dilakukan dan hasil penghematan itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri supaya jangan macam-macam termasuk untuk pegawai pajak. Sekarang aparat pajak sudah menggebu-gebu untuk melaksanakan tugasnya, tentu tugas ini akan mendapat dukungan masyarakat jika dilaksanakan secara jujur dan sama rata bagi semua pembayar pajak.

Masyarakat tentu menunggu kapan petugas pajak betul-betul berani memeriksa secara konsekuen pembayar pajak yang termasuk kelompok pembesar di negeri ini, termasuk anggota DPR, para menteri, pimpinan lembaga negara bahkan sampai wakil presiden dan presiden sekalipun. Kapan masyarakat menyaksikan sang menteri sebagai pembayar pajak dipanggil kekantor pajak sebagai pembayar pajak sebagaimana layaknya kaum kawula yang tidak henti-hentinya dikejar-kejar petugas pajak?


Oleh: Mar'ie Muhammad
Bisnis Indonesia - Senin, 17 Oktober 2005
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
4