Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Harga BBM Naik, Tanggung Jawab Siapa?

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM menimbulkan pro dan kontra. Harapan untuk dapat menyelamatkan masyarakat dan APBN menjadi dua hal yang kontradiktif. Keduanya memang merupakan tanggung jawab presiden sebagai kepala negara dan pemerintah, namun kita harus bijak melihat proses panjang sebelum terjadi lonjakan harga minyak dunia. Pilihan untuk menaikkan harga BBM tidak dengan serta-merta diambil. Demikian halnya dengan kebijakan memberikan bantuan langsung tunai sebagai kompensasi atas kenaikan harga kebutuhan pokok seiring dengan naiknya harga BBM.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konstitusi pun secara tegas memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan. Namun, siapa yang bertanggung jawab jika selama ini kewajiban tersebut belum terselenggara dengan baik.

Pengelolaan negara merupakan kebijakan dan otoritas dari pemerintah yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kemandirian dan independensi dalam program yang diterapkan berdampak pada hasil dan manfaat yang dirasakan oleh negara dan masyarakat. Artinya, otoritas nasional dan kekuasaan yang diamanatkan pada eksekutif dapat dijadikan kekuatan dalam penyelenggaraan fungsi negara. Pengaruh eksternal dari aspek mana pun seharusnya bisa diminimalkan. Syaratnya, negara mempunyai posisi tawar dalam konteks pergaulan internasional. Sedangkan pemerintah harus memiliki posisi tawar dalam menyelenggarakan fungsi negara.

Dalam konteks bernegara, kekuasaan legislatif memegang fungsi pembentukan undang-undang, pengawasan, dan anggaran. Masing-masing fungsi dibentuk dalam relasi checks and balances. Artinya, kinerja antarlembaga negara memiliki benang merah, yaitu mewujudkan tujuan negara dan menjalankan konstitusi. Pertanyaan mendasar, di mana dan bagaimana peran DPR dan DPD dalam menjawab krisis? Ancaman interpelasi setelah kebijakan kenaikan mencuat bukanlah langkah strategis. Artinya, proses pengawasan hanya berjalan di tahap output. Padahal, jauh lebih berarti jika pengawasan pada tahap input dilakukan oleh DPR dan DPD. Lembaga legislatif senantiasa dilibatkan dalam pembentukan APBN sehingga, secara strategis, DPR dan DPD dapat membentuk sistem pengawasan berbasis anggaran.

Sebagai wakil rakyat, mereka pun memiliki akses langsung kepada konstituen. DPR dan DPD mempunyai peran strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga, mereka seharusnya mampu membaca pola pemerintah dan dapat melakukan antisipasi atas setiap kebijakan. Namun, DPR dan DPD belum bertindak layaknya wakil rakyat. Prinsip checks and balances tidak terlaksana dengan baik. Hasilnya, pemerintah senantiasa menjadi “lawan” politis DPR dan DPD. Korelasi yang dibangun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seakan melegalkan politisasi atas penyelenggaraan negara, termasuk politisasi kebijakan untuk menaikkan harga BBM.

Kebijakan politik

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Konstitusi tegas menyatakan bahwa rakyatlah tujuan dari seluruh proses bernegara. Sehingga, setiap kebijakan yang diambil seharusnya cerminan atas kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Artinya, tidak tepat jika kestabilan APBN harus dibenturkan dengan kesejahteraan masyarakat. Karena, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Sedangkan APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Konstitusi kita berupaya untuk melihat ancaman dan peluang yang ada di kemudian hari, sehingga dinyatakan bahwa penyusunan RAPBN berpedoman pada rencana kerja pemerintah dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Namun, jika anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam undang-undang tentang APBN. Di sinilah profesionalitas pemerintah dipertaruhkan. Pemerintah seharusnya mampu memberikan kualitas terbaik dalam pengelolaan aset negara. Demikian halnya dengan lembaga legislatif, kualitas pengawasan dalam setiap aspek, seharusnya dikembangkan seiring dengan perkembangan kinerja pemerintah. Hal ini merupakan konsekuensi dari checks and balances system.

Pilihan terbaik mendesak untuk dilakukan. Keselamatan APBN memiliki korelasi dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jika harga BBM harus dinaikkan, maka perdebatan sesungguhnya adalah bagaimana langkah terbaik untuk mengeluarkan kebijakan terbaik. Pertama, identifikasi permasalahan dan kebutuhan. Permasalahan dan kebutuhan harus dipisahkan berdasarkan aspek eksternal dan internal. Secara internal, Indonesia memiliki otoritas dan independensi dalam mengelola negara. Sedangkan, secara eksternal, kita tidak bisa berdiri sendiri dalam konteks bernegara. Sehingga, perubahan dunia internasional menjadi salah satu faktor dependen. Dari sini akan terlihat peta permasalahan dan kebutuhan. Korelasinya, diperlukan alternatif solusi untuk menjawab permasalahan. Kemudian, kebutuhan masyarakat menjadi parameter minimum atas alternatif yang diambil.

Kedua, mengubah kebijakan politik menjadi kebijakan negara. Segala bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan politik, sehingga perlu dilakukan transformasi menjadi bentuk kebijakan negara. Proses ini harus didukung oleh semua elemen, terutama lembaga perwakilan rakyat, maka pemerintah harus menyelaraskan ide dan langkah dengan DPR dan DPD. Interpelasi yang relatif terlambat dapat diarahkan menjadi bentuk konsensus antara pemerintah dan wakil rakyat. Masing-masing harus mengenakan satu almamater, yakni atas nama bangsa Indonesia.

Ketiga, mengubah kebijakan negara menjadi kebutuhan masyarakat. Di sinilah dilakukan transformasi dari wacana menjadi pengetahuan kritis. Proses yang dilakukan tidak berhenti di tingkat elitis. Diperlukan pemahaman komunal akan kebijakan yang akan diambil. Masyarakat berperan sebagai subyek negara, sehingga negara mengemban tanggung jawab untuk memberikan deskripsi atas proses pengambilan kebijakan.

Jika kenaikan harga BBM harus terjadi, masyarakat wajib memperoleh pengetahuan dan informasi. Tiga tahap yang harus disosialisasi adalah tahap input, yakni pemerintah melakukan upaya antisipasi dan merumuskan alternatif solusi. Lalu, tahap proses: pemerintah mengolah permasalahan dan kebutuhan masyarakat menjadi peta alternatif solusi. Terakhir, tahap output, pemerintah mengeluarkan kebijakan sekaligus menerapkan alternatif solusi jangka pendek dan jangka panjang.

Komunikasi efektif dapat dilakukan dengan melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, media massa, dan LSM. Tantangan untuk menyelesaikan krisis yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab negara. Pemegang kekuasaan negara seharusnya menjadi mitra sejajar, sekaligus pengayom kebutuhan masyarakat. Jika ketiga langkah telah optimal dilakukan, maka pemerintah mempunyai legitimasi untuk menentukan pilihan tersulit, termasuk untuk menaikkan harga BBM. *


Oleh: Ida Syafrida Harahap
Koran Tempo - Selasa, 27 Mei 2008
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
76