Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi

Tahun 1998 adalah pintu gerbang reformasi Indonesia. Reformasi ini dimaknai sebagai reformasi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam aspek politik dan hukum pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi issue yang sangat kuat untuk direalisasikan. Terlebih lagi dikarenakan birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap kondisi keterpurukan Bangsa Indonesia dalam krisis multi dimensi yang berkepanjangan. Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). akan tetapi, pemerintahan pasca reformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintah pasca reformasi terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemeriintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. Sebagian masyarakat memberikan cap negatif terhadap komitmen pemerintah pasca reformasi terhadap reformasi birokrasi. Ironis, sebagian masyarakat Indonesia justru merindukan pemerintahan Orde Baru yang dinggap dapat memberikan kemapanan kepada masyarakat, walaupun hanya kemapanan yang bersifat semu.

Studi Birokrasi

Ciri-ciri birokrasi menurut Weber adalah, pertama, berbagai aktivitas regular yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang didistribusikan dengan suatu cara yang baku sebagai kewajiban-kewajiban resmi, kedua, organisasi kantor-kantor mengikuti prinsip hierarki, yaitu setiap kantor yang lebih rendah berada di bawah kontrol dan pengawasan kantor yang lebih tinggi, ketiga, operasi-operasi birokratis diselenggarakan melalui suatu sistem kaidah-kaidah abstrak yang konsisten dan terdiri atas penerapan kaidah-kaidah ini terhadap kasus-kasus spesifik, dan keempat, pejabat yang ideal menjalankan kantornya berdasarkan impersonalitas formalistic tanpa kebancian atau kegairahan, dan kerenanya tanpa antusiasme atau afeksi. Birokrasi pemerintahan seringkali diartikan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat, yaitu suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah pejabat. Di dalmnya terdapat yurisdiksi dimana setiap pejabat memiliki official duties. Mereka bekerja pada tatanan hierarki dengan kompetensinya masing-masing. Pola komunikasinya didasarkan pada dokumen tertulis.

Hegel berpendapat birokrasi adalah medium yang dapat dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general (umum). Di lain sisi Karl Marx memandang birokrasi dalam kerangka perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan pengembangan komunisme. Walaupun Karl Marx dapat menerima pemikiran Hegel akan tetapi Karl Marx berpendapat bahwa birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut.

Birokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Atau dalam definisinya yang lain birokrasi adalah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya.

Good governance sering diartikan sebagai indikator terealisasikannya reformasi birokrasi dengan terpenuhinya prinsip-prinsip seperti, pertama, partisipasi masyarakat, kedua, tegaknya supremasi hukum, ketiga, transparansi, keempat, kepedulian kepada stakeholder, kelima, berorientasi kepada konsesnsus, keenam, kesetaraan, ketujuh, efektifitas dan efisiensi, kedelapan, akuntabilitas, dan kesembilan, visi strategis.

Reformasi didefinisikan sebagai perubahan radikal untuk perbaikan di berbagai bidang dalam suatu masyarakat atau negara. Dengan demikian reformasi birokrasi adalah perubahan radikal dalam bidang sistem pemerintahan.

Hadirnya partai politik dalam sistem pemerintahan akan berpengaruh terhadap sistem birokrasi pemerintah. Susunan birokrasi pemerintah bukan hanaya diisi oleh para birokrat karier tertapi juga pejabat politik.

Menurut teori liberal bahwa birokrasi pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan umum. Dengan demikian birokrasi pemerintah itu bukan hanya diisi oleh para birokrat, melainkan ada bagian-bagian tertentu yang diduduki oleh pejabat politik (Carino,1994). Demikian pula sebaliknya bahwa di dalam birokrasi pemerintah itu bukan hanya dimiliki oleh pemimpin politik dari partai politik tertentu saja melainkan ada juga pemimpin birokrasi karier professional.

Ketika keinginan memasukkan pejabat politik dalam birokrasi pemerintah itu timbul, maka timbul pula suatu pertanyaan tentang hubungan keduanya. Pertanyaan ini harus dijernihkan dengan jawaban yang tepat. Hubungan antara pejabat politik (political leadership) dan birokrasi merupakan suatu hubungan yang konstan (ajeg) antara fungsi kontrol dan dominasi (Carino, 1994). Dalam hubungan seperti ini maka akan senantiasa timbul persoalan, siapa mengontrol siapa dan siapa pula yang menguasai, memimpin dan mendominasi siapa. Persoalan ini sebenarnya merupakan persoalan klasik sebagai perwujudan dikotomi politik dan administrasi. Sehingga karenanya, kemudian timbul dua bentuk alternative solusi yang utama, yakni apakah birokrasi sebagai subordinasi dari politik (bureaucratic ascendancy) atau birokrasi sejajar dengan politik (bureaucratic sublation atau attempt at co-equality with the executive – Carino, 1994).

Bentuk solusi executive ascendancy diturunkan dari suatu anggapan bahwa kepemimpinan pejabat politik itu didasarkan atas kepercayaannya bahwa supremasi mandat yang diperoleh oleh kepemimpinan politik itu didasarkan atas kepercayaan bahwa supremasi mandat yang diperoleh oleh kepemimpinan politik itu berasal dari Tuhan atau berasal dari rakyat atau berasal dari public interst. (The political leadership bases its claim to supremacy on the mandate of God or of the people, or on some nation of the public interest). Supremasi mandat ini dilegitimasikan melalui pemilihan, atau kekerasan, atau penerimaan secara de facto oleh rakyat. Dalam model sistem liberal, kontrol berjalan dari otoritas tertinggi rakyat melalui perwakilannya (political leadership) kepada birokrasi. Kekuasaan untuk melakuakn kontrol seperti ini yang diperoleh dari rakyat acapkali disebut sebagai overhead democracy (Redford, 1969.

Dominasi kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi ini, sebenarnya dipacu oleh dikotomi antara politik dan administrasi seperti dikatakan di depan, suatu doktrin yang pengaruhnya dimulai sejak penemuan administrasi Negara sebagai suatu ilmu (Wilson, 1987). Pemikiran tentang supremasi kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi itu timbul dari perbedaan fungsi antara politik dan administrasi, dan adanya asumsi tentang superioritas fungsi-fungsi politik atas administrasi. Slogan klasik pernah juga ditawarkan bahwa manakala fungsi politik berakhir maka fungsi administrasi itu mulai (when politic end, administration begin).  (Wilson, 1941). Dikotomi antara politik dan administrasi ini juga diakibatkan karena adanya kesalahan perubahan referensi dari fungsi ke struktur, dari perbedaan antara pembuatan kebijakan (policy making) dan pelaksanaan (implementation), antara pejabat politik dan pejabat karier birokrasi (Kirwan, 1987).

Adapun bureaucratic sublation didasarkan atas anggapan bahwa birokrasi pemerintah sesuatu Negara itu bukanlah hanya berfungsi sebagai mesin pelaksana. Max Weber sendiri mengenalkan bahwa birokrasi yang riil itu mempunyai kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan yang dilimpahkan oleh pejabat politik.

Birokrasi Indonesia Kemarin dan Kini

Sejarah birokrasi di Indonesia memiliki raport buruk, khususnya semasa Orde Baru dimana yang menjadikan birokrasi sebagai mesin politik. Imbas dari itu semua, masyarakat harus membayar biaya yang mahal. Ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya, dan ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab adalah beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi. Lebih dari itu, layanan birokrasi justru menjadi salah satu causa prima terhadap maraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Pejabat politik yang mengisi birokrasi pemerintah sangat dominan. Kondisi ini cukup lama terbangun sehingga membentuk sikap, perilaku, dan opini bahwa pejabat politik dan pejabat birokrat tidak dapat dibedakan.

Mengutip catatan guru besar ilmu politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti mengenai fenomena birokrasi di Indonesia, kewenangan besar dimiliki birokrat sehingga hampir semua aspek kehidupan masyarakat ditangani birokrasi. Kewenangan yang terlalu besar itu bahkan akhirnya menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat kebijakan ketimbang pelaksana kebijakan, lebih bersifat menguasai daripada melayani masyarakat. Akhirnya, wajar saja jika kemudian birokrasi lebih dianggap sebagai sumber masalah atau beban masyarakat ketimbang sumber solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat.

Fenomena itu terjadi karena tradisi birokrasi yang dibentuk lebih sebagai alat penguasa untuk menguasai masyarakat dan segala sumber dayanya. Dengan kata lain, birokrasi lebih bertindak sebagai pangreh praja daripada pamong praja. Bahkan kemudian terjadi politisasi birokrasi. Pada rezim Orde Baru, birokrasi menjadi alat mempertahankan kekuasaan.
Pasca reformasi pun para pejabat politik yang kini menjabat dalam birokrasi pemerintah ingin melestarikan budaya tersebut dengan mengaburkan antara pejabat karier dengan nonkarier. Sikap mental seperti ini dapat membawa birokrasi pemerintahan Indonesia kembali kepada kondisi birokrasi pemerintahan pada masa orde baru. Bahkan kemunculan RUU Administrasi Pemerintahan saat ini turut mendapat respon yang cukup agresif dari para pejabat politik melaui fraksi-fraksi di DPR yang berusaha mengakomodasikan kepentingan jabatan politik mereka untuk dapat menduduki jabatan birokrasi.

Menuju Reformasi Birokrasi Indonesia

Dalam kampanyenya, Presiden Susilo Bambang Yudoyono menekankan urgensi pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Kedua hal ini saling terkait erat, tidak mungkin dapat memberantas korupsi tanpa upaya reformasi birokrasi di internal pemerintahan. Restrukturisasi dan reposisi birokrasi Indonesia saat ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perubahan sistem politik antara pemerintahan masa lalu dengan pemerintahan masa kini di era reformasi.

Saat ini, Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) mengajukan RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU Reformasi Birokrasi. Kedua RUU ini adalah semangat yang berusaha ditunjukan pemerintah kepada publik dalam rangka upaya pemberantasan korupsi dalam tubuh birokrasi pemerintah. 

1. RUU Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (Machtsstaat). Dengan demikian sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Sehingga segala bentuk keputusan dan tindak aparatur penyelenggara administrasi pemerintahan dengan demikian harus berdasarkan atas hukum, tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan.

Bidang tugas pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan bidang yang sangat luas. Sehingga membutuhkan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly), membatasi kekuasaan administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan UU yang mengatur secara khusus mengenai administrasi pemerintahan.
RUU Administrasi Pemerintahan merupakan transformasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (almgemene beginseelen van behoorlijk bestuur) yang telah dipraktekan selama ini. Walaupun dalam prakteknya selama ini, penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Keluhan muncul, mulai dari prosedur pengurusan layanan yang berbelit-belit sampai soal sikap aparat yang tidak menyenangkan. Padahal kewajiban negara melayani setiap warga negara dan penduduk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian RUU Administrasi Pemerintahan adalah suatu bentuk kongkret asas menjadi norma hukum yang mengikat.

RUU Administrasi Pemerintahan ini juga dapat digunakan sebagai instrumen pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme para pejabat publik. RUU ini diharapkan dapat mengarahkan kepada upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. RUU Administrasi Pemrintahan ini juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas penyelenggara administrasi pemerintahan dan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, efisien, dan berbasis pelayanan publik.

Sebagai instrumen birokrasi, RUU ini menempatkan masyarakat sebagai subyek. Masyarakat berhak didengar pendapatnya sebelum keputusan administrasi pemerintah yang bersifat memberatkan atau membebani masyarakat dibuat. Ini akan menghindarkan keputusan yang dibuat semena-mena dan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

2. RUU Pelayanan Publik

Sejarah birokrasi di Indonesia memiliki raport buruk, khususnya semasa Orde Baru dimana yang menjadikan birokrasi sebagai mesin politik. Imbas dari itu semua, masyarakat harus membayar tariff / biaya yang mahal. Ketidakpastian waktu, ketidakpastian tariff / biaya, dan ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab adalah beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi. Lebih dari itu, layanan birokrasi justru menjadi salah satu causa prima terhadap maraknya korupsi, kolusi, nepotisme.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam kampanyenya mengagendakan perbaikan layanan birokrasi sebagai agenda utama pemerintahannya.  Untuk dapat mewujudkan perbaikan layanan birokrasi maka dibutuhkan reformasi birokrasi. Presiden, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara meluncurkan RUU Pelayanan Publik. Saat ini RUU tersebut sudah sampai di DPR, bahkan seharusnya menjadi salah satu RUU yang akan disahkan pada masa sidang tahun 2005. Secara substansi RUU Pelayanan Publik cukup baik karena ingin mengikis habis ketidakefisienan layanan birokrasi, yakni dengan membuat standar pelayanan, seperti prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta jaminan pelayanan (Pasal 17 RUU Layanan Publik, Draf VIII). RUU Pelayanan Publik ini juga memberikan ruang yang luas bagi masyarakat jika terjadi sengketa antara masyarakat dan pemberi pelayanan publik, bahkan melalui akses gugatan publik, baik dengan cara class action maupun legal standing (Pasal 40 RUU Layanan Publik, Draf VIII).
Secara regulasi, saat ini memang terjadi kekosongan hukum (vacuum of law) untuk standardisasi layanan birokrasi. Sangat pantas jika di berbagai sektor praktek layanan birokrasi berjalan seperti tanpa arah. Regulasi yang ada hanya sebatas SK MenPAN Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Peningkatan Pelayanan Publik. Namun, SK MenPAN ini sepertinya tidak efektif, apalagi di era otonomi daerah seperti sekarang ini.

Kehadiran RUU Pelayanan Publik sedikit-banyak memberikan angin segar bagi perubahan birokrasi kita. Namun, lahirnya suatu produk hukum bukanlah jaminan akan terjadinya perubahan yang cepat. Apalagi saat ini di Indonesia praktek law enforcement masih lemah, dan semangat kepatuhan terhadap produk hukum juga masih rendah.
Perubahan paradigma di tataran pelaksana birokrasi merupakan hal yang sangat mendesak. Ideologi sebagai pangreh praja alias pegawai raja / pemerintah masih melekat erat hingga saat ini. Seharusnya ideologi para state apparatus (Pegawai Negeri Sipil) adalah pamong masyarakat.

RUU Pelayanan Publik menyebutkan kegiatan pelayanan publik lebih lanjut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, peraturan tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu undang-undang yang menjamin pelayanan dilakukan oleh aparat dan kelompok undang-undang sektoral yang menjadi dasar dan wewenang bagi setiap departemen, instansi, atau pemerintah daerah untuk melayani. Undang-undang mengatur tegas kewajiban pemerintah memberikan pelayanan meski sebagian di antaranya tidak mengatur secara eksplisit.

Peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik masih terfragmentasi, belum cukup mengatur aspek pelayanan publik yang diperlukan. Akibatnya, potensi penyimpangan terhadap kewajiban pelayanan publik relatif besar. Upaya perbaikan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui pembenahan sistem pelayanan publik secara menyeluruh dan terintegrasi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang diharapkan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan yang memiliki sanksi sehingga memiliki daya paksa terhadap pemenuhan standar tertentu dalam pelayanan publik.

Perdebatan atas RUU ini memang diprediksi relatif dinamis. Jika merujuk pada keinginan menjadikan ketentuan menjadi payung, dinamika pembahasan memang harus senantiasa dicermati. Setiap pasal harus dicermati untuk menghindarkannya menjadi ketentuan yang beku di atas meja, tidak operasional di lapangan. Karena menyangkut kepentingan publik, sudah semestinya publik harus mengerti undang-undang, terutama untuk menjamin transparansi, menghindari tumpang tindih aturan.

Wistle Blower, Kontroversi Reformasi Birokrasi

Whistle blower (peniup peluit atau pengadu masalah) adalah tindakan pegawai pemerintah yang melaporkan perbuatan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai pemerintah laiinnya, seringkali laporan tersebut dianjurkan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi whistle blower. Akan tetapi, tidak jarang anjuran ini terhapus oleh pemecatan yang biasa dilakukan terhadap mereka yang meniup peluit. Meskipun para whistle blower hanya melaporkan informasi yang menurut anggapan umum harus dilaporkan, akan tetapi biasanya whistle blower akan dijadikan sasaran balas dendam pihak pimpinan.

Dari situ tampak sekali filosofi bahwa menjadi peniup peluit pemberantasan korupsi adalah bekerja dalam kesunyian dan tak ada kepentingan individual dalam kasus yang dilaporkan. Peniup peluit bukanlah orang yang banyak berbicara dan kemudian menjadi selebriti atau langsung ditokohkan sebagai ikon perlawanan. Pola itu mungkin belum sesuai dengan situasi bangsa yang masih tak punya kepercayaan sosial.

Pemidanaan terhadap whistle blower sesungguhnya tidak akan mencapai tujuan pemidanaan. Selain itu pemidanaan terhadap whistle blower juga dapat melemahkan pelapor korupsi lainnya. Whistle blower membutuhkan perlindungan / jaminan dari lembaga-lembaga terkait yang berkompeten. Perlindungan / jaminan ini biasanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dapat diberlakuakan dengan menggunakan asas diskersi lembaga yang berwenang. Tidak adanya perlindungan / jaminan terhadap whistle blower akan berpengaruh terhadap suramnya masa depan whistle blower dalam pemberantasan korupsi. Ada kekhawatiran whistle blower akan mematikan peluitnya.

Melindungi para whistle blower adalah satu-satunya cara yang efektif untuk menjamin peniupan peluit yang efektif. Meskipun diantara para whistle blower itu ada yang hanya sekumpulan orang yang tidak puas. Mereka merupakan orang-orang yang harus disaring pada tingkat operasional (yakni ketika mereka meniup peluit), bukan dalam peraturan perundang-undangan yang melindungi para whistle blower. Bila pegawai pemerintah yang meniup peluit dilindungi dari upaya terhadap pembalasan pimpinannya, maka peniupan peluit akan dapat terus berlangsung. Oleh karena pegawai departemen atau instansi seringkali merupakan satu-satunya sumber yang mengetahui perbuatan tidak etis (penyelewengan) yang dilakukan oleh pegawai pemerintah lainnya, mereka yang berada dalam posisi pengamat dan pendengar harus dilindungi kerahasiaan sifat dan status mereka sebagai informan. Biasanya, tujuan ini hanya dapat dicapai dengan membuat peraturan perundang-undangan yang menggariskan perlindungan aturan tersebut. Namun ada batas-batas perlindungan yang dapat diberikan kepada para whistle blower, terutama mereka yang melaporkan penyalahgunaan pemerintah dari pihak luar pemerintah.

Whistle blower belakangan ini marak di tengah-tengah gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk melindungi para whistle blower ini diperlukan Undang-Undang Perlindungan Saksi. Akan tetapi RUU Perlindungan Saksi yang sudah berumur lebih dari lima tahun itu sampai saat ini belum juga disahkan.

Whistle blower Indonesia mendasari tindakannya meniup peluit dengan berbagai motif yang berbeda. Setidaknya kasus Khairiansyah Salman dan Probosutedjo layak untuk menjadi bahan studi kasus whistle blower Indonesia.

Khairiansyah Salman, mantan auditor BPK, saat melaporkan terjadi penyuapan dirinya oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mulyana W Kusumah kepada KPK, rekam jejak Khairiansyah tak sepenuhnya diketahui publik. Petugas KPK menangkap Khairiansyah dan Mulyana di kamar hotel. Mulyana kemudian ditahan dan diadili. Langkah Khairiansyah mendapat kecaman, tetapi juga pujian. Ketua BPK Anwar Nasution berkomentar bahwa Khairiansyah telah melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan prosedural.

Khairiansyah mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk fraksi-fraksi di DPR dan aktivis LSM. Khairiansyah juga dinominasikan mendapat Integrity Award 2005 di Berlin. Saat kembali tiba di Tanah Air, badai menerpa Khairiansyah. Khairiansyah ditetapkan sebagai tersangka karena sebagai auditor BPK ia menerima dana Dana Abadi Umat (DAU). Ia harus menghadapi proses hukum.

Ketua Dewan Pengurus Transparency Internasional Indonesia (TI Indonesia) Todung Mulya Lubis membela Khairiansyah dengan menyatakan TI tidak memilih malaikat, tapi  memilih orang di dalam sistem yang korup, seperti halnya menghadapi lingkaran korupsi yang suka atau tidak suka pasti berimbas. Langkah TI Indonesia menominasikan Khairiansyah sebagai penerima Integrity Award 2005 dinilai beberapa kalangan terlalu cepat dan terburu-buru dan akhirnya malah kontraproduktif. Masyarakat bingung dengan persepsi yang berbeda terhadap Khairiansyah. Apakah Khairiansyah pantas dijadikan simbol pemberantasan korupsi atau sebaliknya?

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan, penghargaan apa pun tak menjadi jaminan bagi penerimanya tak tersentuh hukum, sehingga dibutuhkan seleksi yang sanagt ketat untuk dapat memberikan penghargaan kepada seorang whistle blower. Akan tetapi TI Indonesia tetap berpendapat, dalam sejarah pemberantasan korupsi, jasa Khairiansyah patut dicatat. Publik menanti kelanjutan kasus Khairiansyah.

Walaupun berbeda dengan kasus Khairiansyah, kasus Probosutedjo juga menarik perhatian publik. Karena laporan Probosutedjo kepada KPK. KPK menangkap transaksi jual-beli keadilan di pelataran Mahkamah Agung (MA). Sejumlah uang disita. Harini Wijoso, salah seorang pengacara Probosutedjo, ditangkap KPK bersama lima pegawai MA. Isu ini juga menyentuh Ketua MA Bagir Manan yang menjadi ketua majelis kasasi kasus Probosutedjo bersama Parman Suparman dan Usman Karim. Ruang Ketua MA juga digeledah KPK. Pendapat hukum hakim agung disalin KPK. Kemudian ketiga anggota majelis hakim tersebut diperiksa KPK. Inilah peristiwa pertama dalam sejarah Indonesia.

Pro dan kontra berbagai kalangan menyemarakan kasus ini. Organisasi para hakim, Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), memprotes tindakan KPK. Sejumlah advokat juga mengecam langkah KPK. Bahkan, 6.000 pengacara disiapkan untuk membela Bagir Manan. Sedangkan ktivis LSM dan sebagian anggota DPR mendukung langkah KPK membersihkan peradilan.

Majelis kasasi yang awalnya dipimpin Bagir Manan retak. Anggota majelis, Parman Suparman, berkirim surat dan mengundurkan diri dari anggota majelis. Dalam suratnya tertanggal 31 Oktober 2005, Parman meminta Bagir merombak majelis. Salah satu alasannya, pendapat umum telah meragukan obyektivitas majelis. Majelis dirombak, lima hakim agung yang ditunjuk adalah Iskandar Kamil, Harifin A Tumpa, Atja Sondjaja, Djoko Sarwoko, dan Rehngena Lubis. Majelis hakim yang baru menargetkan untuk mengambil keputusan secepatnya. Majelis hakim yang baru juga berjanji untuk mempelajari kasus ini dari awal, dan tidak menggunakan pendapat hukum yang lama.

Kasus Probosutedjo diputuskan pada tanggal 28 November 2005, yang berari hanya membutuhkan waktu 24 hari atau 16 hari kerja setelah pembentukan majelis hakim yang baru. Vonis hukumannya kembali kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu empat tahun penjara dan dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana reboisasi hutan tanaman industri senilai Rp 100,93 miliar. Kemudian muncul dugaan putusan itu merupakan balas dendam memang harus bisa dijelaskan majelis. Saat Ketua MA Bagir Manan diperiksa, beredar surat Ketua MA Bagir Manan yang kemudian dinyatakan surat palsu oleh Sekretaris MA yang menyebutkan, antara lain, memerintahkan majelis menghukum Probosutedjo.

Jaksa penyidik segera mengeksekusi putusan MA. Memang ada upaya peninjauan kembali (PK), namun PK memang tak bisa menunda eksekusi. Itulah perjalanan whistle blower Probosutedjo.


Oleh: Fauziah Rasad
www.transparansi.or.id - Januari 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
18