Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Seleksi Pejabat Publik

Seleksi calon hakim agung yang diselenggarakan Komisi Yudisial menyisakan masalah. DPR melalui Badan Musyawarah atau Bamus mengembalikan enam calon hakim agung hasil seleksi yang diajukan Komisi Yudisial.

Menurut UU No 22/2004 tentang Komisi Yudisial (KY), jumlah nama calon yang diterima DPR harus tiga kali jumlah hakim agung yang dibutuhkan Mahkamah Agung (MA), yakni enam orang. DPR meminta KY menambah 12 nama lagi guna memenuhi kuota 18 calon. Artinya, KY harus melakukan seleksi lanjutan guna memenuhi ketentuan UU No 22/2004.

Ketidakmampuan KY memenuhi kuota calon hakim agung mengundang kritik dan pertanyaan. KY dinilai boros dan seleksinya bermasalah. Dikatakan boros karena untuk menghasilkan enam calon hakim agung guna diajukan ke DPR, KY menghabiskan dana Rp 2,7 miliar.

Model seleksi yang ideal

Persoalan paling menonjol dalam manajemen seleksi adalah minimnya sosialisasi dan publikasi proses seleksi yang dilakukan KY. Kita tahu, output yang baik tergantung input dan proses yang dilalui.

Calon hakim agung yang diseleksi KY adalah mereka yang mendaftarkan diri memenuhi pembukaan lamaran yang dilakukan KY. Kesempatan ini lebih banyak digunakan oleh mereka yang akan pensiun atau membutuhkan pekerjaan, bukan dari calon-calon yang kredibel. Kebanyakan tokoh yang kredibel tidak melamar. Mereka menunggu undangan atau dicalonkan oleh institusi atau masyarakat. Akibat kurang proaktif dan minimnya sosialisasi, hilanglah kesempatan KY untuk mendapatkan input calon hakim agung yang kredibel.

Kritik lain seputar metodologi dan parameter dalam seleksi calon hakim agung yang digunakan oleh KY. Hal ini terkait output seleksi yang dihasikan KY, ternyata kontroversial di masyarakat, seperti lolosnya calon yang sedang berstatus sebagai tersangka dan hanya dua calon hakim agung dari jenjang karier yang lolos seleksi dari 40 calon yang diusulkan MA.

Munculnya masalah dalam seleksi calon hakim agung oleh KY itu merupakan potret kenyataan model perekrutan pejabat publik yang kita miliki. Pengalaman kita dalam melaksanakan seleksi untuk mengisi aneka jabatan publik dapat dikatakan masih belum menemukan model yang ideal. Sudah banyak jabatan publik diisi orang-orang hasil sebuah model seleksi. Namun, tidak ada jaminan model seleksi yang dilaksanakan selama ini merupakan model ideal.

Di antara model seleksi yang belum ideal, boleh dikatakan seleksi lima unsur pimpinan KPK dan tujuh anggota KY lebih mendekati ideal. Beberapa bukti adalah adanya sosialisasi dan publikasi yang luas sehingga masyarakat mengetahui akan tahapan, metode, dan parameter penilaian yang jelas dan terukur, serta manajemen seleksi yang transparan dan akuntabel. Model serupa juga terjadi saat pelaksanaan seleksi anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sayang, model seleksi ini tidak terjadi di bidang keuangan, energi dan pertambangan, serta bidang lain.

Di bidang keuangan, model seleksi anggota BPK, direksi dan komisaris BUMN, Gubernur BI, serta anggota Lembaga Penjamin Simpanan, relatif masih tertutup dan dimonopoli institusi terkait. Sedangkan di bidang energi dan pertambangan, model seleksi pimpinan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan anggota komite Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sangat tertutup dan cenderung tersembunyi.

Dua tahap

Ke depan, proses seleksi untuk mengisi jabatan publik akan terus berlangsung. Tidak bisa tidak, dibutuhkan model seleksi ideal yang bisa dijadikan acuan bagi seluruh proses seleksi pejabat publik. Dalam UU dan keppres tentang pembentukan lembaga negara, secara garis besar, seleksi pejabat publik dipisahkan jadi dua tahap: seleksi profesional dan seleksi politik.

Pertanyaannya, bagaimana panitia seleksi yang dibentuk dapat mendefinisikan kedua tahap seleksi itu untuk mendapatkan pejabat publik yang kredibel yang sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai alternatif, seleksi profesional dapat didefinisikan sebagai tahap seleksi yang melibatkan konsultan atau tim ahli yang bertugas melakukan proses seleksi sesuai metode dan instrumen yang biasa dilakukan dalam proses seleksi. Konsultan atau tim ahli akan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses seleksi. Mereka akan menentukan tahapan, metode, teknik, alat ukur, dan instrumen lainnya untuk melaksanakan proses seleksi.

Hal inilah yang tidak dapat dilakukan oleh pejabat internal lembaga maupun DPR. Di sisi lain, pejabat internal lembaga dapat terlibat sebagai narasumber atau terlibat dalam menganalisis jabatan untuk menentukan syarat atau kriteria seleksi. Selanjutnya, proses seleksi lebih baik diserahkan kepada ahlinya.

Sementara itu, seleksi politik dapat didefinisikan sebagai tahap seleksi yang melibatkan aneka lembaga politik dan didasarkan undang-undang yang ada. Keterlibatan itu bisa dalam bentuk usulan maupun persetujuan, seperti Pasal 27 Ayat 1 UU No 22/2004 tentang KY yang menyebutkan, anggota KY diangkat Presiden dengan persetujuan DPR.

Untuk mengoptimalkan proses seleksi politik ini, perlu dibuat acuan dasar seleksi yang dapat memandu lembaga politik untuk melakukan seleksi. Acuan dasar itu melingkupi, antara lain, tata tertib, tim, mekanisme, metode, alat ukur, dan tahapan seleksi.

Hal ini penting dilakukan untuk mengurangi subyektivitas dan unsur kepentingan politik. Tetapi, ke depan, peraturan perundang-undangan yang melibatkan lembaga politik dalam proses seleksi harus diubah dan didorong agar sesedikit mungkin lembaga politik terlibat dalam proses seleksi, kecuali pengisian jabatan publik yang bersifat penunjukan.

Beberapa hal penting

Selain itu, ada beberapa hal yang amat penting yang harus ada dalam proses seleksi. Pertama, kualitas dan kemandirian tim atau orang-orang yang terlibat proses seleksi. Kedua, komposisi tim seleksi. Ketiga, sistem atau manajemen proses seleksi. Keempat, kejelasan kriteria seleksi. Kelima, kekuatan metode dan teknologi alat-alat tes yang digunakan.

Meski hasilnya masih kurang memuaskan dan penuh kontroversi, kita harus tetap mendukung KY. Kesempatan KY untuk melakukan proses seleksi yang lebih baik datang saat Bamus DPR memutuskan agar KY mengusulkan 12 calon hakim agung untuk melengkapi 6 calon hakim agung yang sudah diusulkan sebelumnya.

Kita berharap proses seleksi gelombang kedua dapat menghasilkan hakim agung yang cerdas, bijak, dan kredibel, sehingga ke depan, model seleksi calon hakim agung yang dilakukan KY menjadi model seleksi ideal yang dapat dijadikan acuan oleh lembaga negara lainnya.


Oleh: Agung Hendarto
Kompas - Rabu, 13 Desember 2006

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
36