Kolom - Situs Kumpulan Artikel | Arsip Berita | Kliping Media
Tugas Berat Pahlawan Penyelamat Negeri

Tugas pimpinan KPK di masa yang akan datang tampaknya tidak akan lebih ringan. Tugas pimpinan KPK nantinya bukan hanya sekedar melaksanakan amanah UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yaitu kordinasi dan supervisi instansi-instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi, pencegahan korupsi, dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan. Pimpinan KPK terpilih pada tahun 2007 ini sesungguhnya menyambut tugas yang lebih berat.

Diantara tugas berat itu adalah, pertama, tindak-lanjut paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Terkait dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 ada dua pekerjaan rumah. Pertama, judicial review yang diajukan oleh Bram H.D Manopo dengan putusan yang menyatakan bahwa KPK tidak dapat melakukan upaya hukum yang bersifat retroaktif, padahal disisi yang lain KPK memiliki kewenangan pengambilalihan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas perkara korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan dengan syarat-syarat tertentu. Kedua, judicial review yang diajukan oleh Dawud Djatmiko dengan putusan yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi hanyalah yang memenuhi unsur melawan hukum dalam arti formiil, padahal disisi lain unsur melawan hukum dalam arti materiil seharusnya juga dijadikan dasar hukum melakukan upaya hukum terhadap perkara korupsi mengingat kemungkinan semakin berkembangnya modus operandi korupsi diluar unsur-unsur korupsi yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan mengenai UU 30 Tahun 2002, judicial review yang diajukan oleh Mulyana W Kusumah tentang kedudukan Pengadilan Tipikor, dkk juga memberikan konsekuensi bagi pemerintah dan DPR Ada dua pilihan, pertama, menembalikan wewenang mengadili perkara korupsi kepada pengadilan umum, dan kedua, mempertahankan Pengadilan Tipikor dengan UU pembentukannya. Kedua pilihan tersebut tentu saja akan memberikan konsekuensi yang sangat berpengaruh pada upaya pemberantasa korupsi di Indonesia. Walaupun tindak-lanjut dari putusan-putusan MK ini menjadi tanggung-jawab pemerintah dan DPR, namun KPK tidak dapat berlepas tangan. Pimpinan KPK selayaknya turut berinisiatif untuk melakukan tindak lanjut melalui usulan perubahan kedua UU tersebut.

Tugas berat pimpinan KPK yang kedua adalah tindak-lanjut laporan perkara korupsi yang diajukan masyarakat kepada KPK. Sampai dengan tahun 2007 total laporan masyarakat menginjak angka 16.521. Namun tidak semua laporan dapat ditindak-lanjuti oleh KPK dengan alasan sebagian laporan tidak berindikasi korupsi atau tidak disertai dengan bukti yang cukup. KPK hanya menindak-lanjuti laporan berindikasi korupsi sebanyak 241 perkara atau 1,46% dari total laporan. Oleh karenanya banyak tudingan bahwa KPK melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Tuduhan seperti ini menjadi terdengan wajar ketika harapan masyarakat yang sangat besar terhadap institusi KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Tebang pilih KPK ini juga dilatarbelakangi oleh organisasi KPK yang belum memadai untuk mengemban tugas KPK dengan baik, misalnya minimnya SDM penyelidik, penyidik dan penuntut yang berkualitas. Oleh karenanya pimpinan KPK nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja KPK dalam menindak-lanjuti laporan masyarakat atas perkara korupsi.

Meniti jalan menuju visi pemberantasan korupsi jangka panjang melalui upaya pencegahan korupsi merupakan tugas berat ketiga yang harus diemban oleh pimpinan KPK selanjutnya. Pimpinan KPK periode 2003 s.d 2007 telah merentas jalan ini, dan kini saatnya pimpinan KPK terpilih untuk periode 2007 s.d 2011 yang menitinya hingga terwujudnya pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan korupsi. Salahsatu unsur penting dalam pencegahan korupsi adalah reformasi birokrasi. Disinilah pentingnya tugas monitoring KPK atas penyelenggaraan pemerintahan. Di tengah kekuasaan pemerintah yang didominasi oleh partai politik KPK dituding memperlambat jalannya birokrasi, salahsatu buktinya saat ini sulit mencari pejabat pemerintahan yang bersedia menjadi kepala proyek karena ketakutan kepada KPK. Mungkin pemerintahan kita butuh shock teraphy semacam itu, namun dengan pelaksanaan reformasi birokrasi akan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang governance.

Menyambut tiga tugas berat pimpinan KPK periode 2007 s.d 2011, masyarakat Indonesia menantikan sosok pimpinan KPK yang memiliki integritas tinggi, berwawasan luas, berani atas semua resiko beserta konsekuensi pengorbannya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, dan  juga sebagai seorang profesional sebagai seorang pemimpin organisasi.

Masyarakat Indonesia menanti, paling lama 155 hari sejak dibukanya pendaftaran calon pimpinan KPK, terpilihnya lima pimpinan KPK yang tangguh untuk menghadapi tiga tugas berat tersebut. Bukan superhero yang diharapkan, tapi manusia-manusia berjiwa pahlawan untuk menyelamatkan negeri dari kehancuran akibat korupsi!


Oleh: Fauziah Rasad
Harian Seputar Indonesia, Edisi Sore - Jumat, 6 Juli 2007
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
65