Koleksi Artikel Hukum Indonesia
Tolak Figur Mafia

"Pemilihan Ketua MA harus menghasilkan figur yang proreformasi dan bisa membawa proses pembaruan peradilan."

JAKARTA (Media): Ketua Mahkamah Agung (MA) yang akan terrpilih hari ini sebaiknya bukan figur yang memiliki keterkaitan dengan isu mafia peradilan.

"Seorang yang dipilih sebaiknya jangan yang pernah berkaitan dengan isu mafia peradilan karena prediksinya yang bersangkutan akan kesulitan memimpin," kata pengamat hukum tata negara Irmanputra Sidin kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Ketua MA merupakan jabatan publik yang figurnya akan menjadi simbol MA. Selain itu Ketua MA sebaiknya diambil dan para hakim agung yang masih muda agar masih cukup waktu untuk menuntaskan agenda reformasi peradilan.

Ditanya pendapatnya jika Bagir Manan terpilih kembali sebagai Ketua MA, Irmanputra menjawab kalau begitu, akan ada sebuah kepentingan besar yang dilindungi. Namun, ia tak mau merinci kepentingan itu. "Ada sebuah kepentingan yang terlindungi," katanya.

Diwawancarai terpisah, Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Agung Hendarto menilai Bagir tidak melakukan terobosan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi peradilan selama mejabat (sejak l8 Mei 2001). "Dia justru terkesan menghambat upaya pemberantasan korupsi peradilan," katanya.

Ia mencontohkan saat Bagir menghadapi konflik dengan Komisi Yudisial terkait munculnya 13 nama hakim agung yang dilaporkan masyarakat ke KY. Bagir juga sempat mangkir ketika diminta datang ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi kasus penyuapan lima pegawai MA kepada majelis hakim perkara Probosutedjo.

"Terakhir, Bagir tidak proaktif untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus suap itu," katanya.

Pengamat hukum Bambang Widjoyanto mengatakan pemilihan Ketua MA harus menghasilkan figur yang proreformasi dan bisa membawa ke dalam proses pembaruan peradilan.

Ia menyesalkan mekanisme pemilihan yang tidak menentukan bahwa calon harus memaparkan visi dan misi. Sebab, katanya, jabatan Ketua MA adalah jabatan publik, makanya publik juga harus tahu siapa calonnya dan apa yang ada dalam pikirannya tentang reformasi peradilan.

Selama ini, Bambang menilai Bagir telah berkehendak untuk melakukan pembaruan dalam dunia peradilan. "Tapi lebih jauh lagi ada kesan proses itu tidak compatible dengan tuntutan publik," katanya.

Ia juga menyoroti, Bagir selama ini kurang optimal dalam melakukan fungsi pengawasan MA terhadap aparat peradilan. "Bagir tidak bisa menjelaskan soal ini juga," katanya.

Pemilihan Ketua MA akan digelar hari ini. Sebanyak 48 hakim agung akan menggunakan hak pilihnya. Sistem pemilihan adalah satu hakim agung satu suara. Yang mendapat suara setengah plus akan ditetapkan sebagai Ketua MA. Tak ada ketentuan agar calon memaparkan visi dan misi.

Melamar

Tiga hakim tinggi melamar langsung ke KY sebagai hakim agung tanpa melalui saringan di MA. Anggota KY Soekotjo Soeparto mengatakan hal itu di Gedung KY, Jakarta kemarin.

"Dari tiga hakim tinggi itu satu berasal dari militer," kata Soekotjo. Namun,ia tidak mau menyebutkan identitas hakim itu.    

Hingga saat ini katanya terdapat sebelas nama calon hakim agung yang mendaftar ke KY, termasuk tiga hakim tinggi itu. Mereka katanya, sudah melengkapi  berkas administrasi sesuai persyaratan.

Selain tiga hakim tinggi, delapan calon lain berasal dari kalangan akademisi empat orang, pengacara tiga orang, dan satu mantan hakim.

Sebelumnya pihak MA megatakan akan akan mengajukan 24 nama calon hakim agung ke KY untuk  menduduki posisi enam hakim yang kosong saat ini. Mereka sebagian besar berlatar belakang ketua dan wakil ketua pengadilan tinggi.

Untuk mengisi enam posisi itu, KY harus mengajukan 18 nama ke DPR. Pendaftaran ditutup pada 8 Mei 2006. "Saya yakin ppekan ini banyak yang akan mendaftar, Rabu nanti pasti banyak yang melamar," katanya. (KL/F-1),


Media Indonesia - Selasa, 2 Mei 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
11