Koleksi Artikel Hukum Indonesia
Pengadilan Tipikor Sah dan Konstitusional

Pembentukan Undang-Undang tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, seperti diamanatkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 19 Desember 2006, tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan pembahasan UU itu.

Pemerintah dalam arti luas, baik Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) maupun DPR, harus memprioritaskan pembuatan payung hukum bagi Pengadilan Tipikor. Hal ini dikatakan ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Khairun Ternate, Margarito Kamis, dan Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Agung Hendarto, Senin (19/2) di Jakarta.

Sementara itu, pengamat hukum A Irman Putrasidin mengatakan, konstitusionalitas Pengadilan Tipikor sudah selesai saat MK menjatuhkan putusan. Kini saatnya pembentuk UU segera melaksanakan putusan MK itu.

Margarito menuturkan, pernyataan yang menyebutkan pembentukan UU Pengadilan Tipikor membutuhkan amandemen konstitusi terlebih dahulu adalah cara berpikir yang tidak logis.

"Kalau itu yang digunakan sebagai dasar oleh tim pembahas untuk menghilangkan keberadaan Pengadilan Tipikor, sekarang pertanyaannya apa dasar pembentukan Pengadilan Niaga dan Pengadilan HAM Ad Hoc. Putusan MK yang memerintahkan kepada pembentuk UU membuat payung hukum bagi Pengadilan Khusus Tipikor adalah sah dan konstitusional," ujar Margarito.

Ia menambahkan, perintah MK untuk membuat payung hukum berupa UU Pengadilan Tipikor bertujuan menjamin konstitusionalitas eksistensi Pengadilan Tipikor. "Pembentuk UU harus membuat dalam bentuk UU, bukan keputusan presiden, peraturan pemerintah, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang," kata Margarito.

Agung mengatakan, pernyataan Pengadilan Tipikor inkonstitusional adalah justifikasi dari keengganan tim pembahas membuat UU Pengadilan Tipikor. "Itu seperti upaya mengelabui publik saja," kata dia.

Seleksi pimpinan KPK

Secara terpisah, Deputi Pengawasan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Gunawan Hadisusilo mengatakan, penyerahan proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Departemen Hukum dan HAM ke Kementerian Negara PAN baru sebatas pembicaraan antara Menhuk dan HAM Hamid Awaludin dan Menneg PAN Taufieq Effendi.

"Pada prinsipnya kami siap saja. Tetapi, keputusan presiden yang memberikan wewenang kepada Kementerian Negara PAN untuk membentuk panitia seleksi pimpinan KPK sampai sekarang belum turun," kata Gunawan.

Setelah keppres turun, lanjut Gunawan, baru Kementerian Negara PAN membentuk panitia seleksi. Dari komposisi, panitia seleksi nanti terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, praktisi hukum, dan elemen masyarakat. Setelah panitia seleksi dibentuk, dilakukan penjaringan calon pimpinan KPK. (VIN)


Kompas - Selasa, 20 Februari 2007
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
17