Koleksi Artikel Hukum Indonesia
Sudigate dan Reformasi Sekneg

Politik katabelece memang sudah dikenal dari jaman Orde Baru. Karena itu skandal Sudi Silalahi tidak dianggap hal yang baru di Indonesia. Yang menjadi persoalan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan membersihkan korupsi dari kandang sendiri. Menurut Agung Hendarto, direktur Masyarakat Transparansi Indonesia, Sudigate menunjukkan betapa pentingnya reformasi di Sekretariat Negara. SBY bagaimana pun juga bertanggungjawab atas anak buahnya, dan sekarang sebaiknya menyerahkan kasus tersebut kepada kejaksaan agung atau bahkan ke KPK kalau ingin lebih independen. Berikut keterangan Agung Hendarto.

Reformasi Sekneg harus diutamakan
Agung Hendarto [AH]: "Memang diperlukan reformasi di sekretariat negara. Ini memang dari dulu, permasalahan ini yang belum kelar. Jadi kebiasaan mengeluarkan surat, kalau di sekretariat negara itu kan surat atas nama negara. Nah itu harus ditertibkan, harus direformasi struktur, dan lain-lainnya itu, administrasinya. Jadi ini imbas dari permasalahan yang memang dari sejak Orde Baru ada. Jadi kalau kasus sekarang Sudi, kayak gini, itu apakah disengaja atau dibesar-besarkan. Sebenarnya intinya adalah permasalahan reformasi di sekretariat negara belum dilakukan."

Radio Nederland [RN]: "Pak SBY itu berniat untuk membersihkan semua, termasuk dari rumahnya sendiri. Ini kan rumahnya sendiri, kalau boleh dibilang Pak?"

AH: "SBY pada waktu itu juga berjanji mulai dari rumahnya sendiri, di sekretariat negara. Dan mungkin sudah dilakukan. Tapi pola ini apakah sudah dalam bentuk sistem, atau sebatas himbauan, perintah yang belum ada dasar hukumnya, itu sepertinya sekarang ini hanya sebatas perintah, belum ada satu dasar hukum yang pas untuk melakukan itu."

"Jadi permasalahan ini, tentang reformasi birokrasi secara keseluruhan kan ini, dan kayaknya masih setengah-setengah. Karena juga mungkin SBY ini menghadapi permasalahan terorisme, burung dan lain-lain itu ya. Jadi mungkin ini juga tidak mendapatkan prioritas. Padahal kalau kita menuntut janji SBY, ini harusnya didahulukan."

Tanggung jawab SBY
RN: "Nah, dari Brunei, Pak SBY bilang, jangan cepat-cepat tuduh orang KKN. Apa maksudnya dengan pernyataan ini Pak?"

AH: "Mungkin Sudi sudah ditanyain atau diinterogasi oleh presiden, dan mungkin itu tidak terbukti. Dan mungkin aja ini memang dibesar-besarkan. Ini kan sebagai akibat dari sesuatu yang memang selama ini nggak terungkap. Berarti memang ada sesuatu yang nggak benar. Dan itu SBY harus mengakui. Walaupun memang kelihatannya media sangat membesar-besarkan."

RN: "Tapi Pak SBY ini diminta untuk memberikan penjelasan. Dan sampai sekarang, dia itu tetap tutup mulut. Apakah ini menurut Bapak sesuatu yang bijaksana, atau ini suatu langkah yang sebenarnya salah?"

AH: "Sebagai pemimpin, kayak apa pun salah atau benar, kan dituntut bertanggungjawab ya. Saya kira ini salah satu tanggungjawab SBY kalau memang terjadi ketidakbenaran itu, ya harus berani mengambil alih tanggungjawab. Yaitu dengan melakukan satu tindakan. Pemecatan terhadap Sudi, itu sangat ekstrem. Tapi harus ada suatu tim yang menyelesaikan ini dan secepatnya dipublis. Publik juga tidak menebak-nebak, ini terjadi benar atau nggak. Apakah terjadi penyelewengan atau nggak. Ataukah hanya sebatas suatu rekomendasi yang tidak tertib. Menurut saya tanggungjawab tetap SBY. Dan klarifikasi yang harus dipublis secara umum, itu diperlukan. Biar permasalahan yang seperti ini tidak berlarut-larut. Akhirnya masyarakat berasumsi yang nggak-nggak dan akhirnya memunculkan ketidakpercayaan kepada SBY."

RN: "Sudi ini jadi merupakan suatu beban sekarang buat Pak SBY?"

AH: "Bukan Sudinya. Ini adalah permasalahan di sekretariat negara. Harusnya dianggap sebagai beban yang harus cepat diselesaikan."

Diselidiki sampai tuntas
RN: "Dan sekarang Pak SBY diminta untuk memberikan penjelasan di depan DPR, karena dianggap penjelasan Sudi itu tidak konsisten. Bagaimana menurut Bapak penjelasan yang sampai sekarang ini diberikan?"

AH: "Saya kira itu belum menyelesaikan permasalahan yang terpublis secara umum. Surat itu keluar dari sekretariat negara. Dan kalau memang keluar dari sekretariat berarti ada yang buat. Dan yang buat siapa? Dan yang bertanggung jawab siapa? Itu yang harus ditelusuri. Kalau yang Sudi di DPR, itu kan lebih penjelasan yang memang masih abu-abu. Yang belum jelas penyelesaiannya seperti apa. Maka DPR menuntut SBY untuk menjelaskan lebih lanjut adalah wajar."

RN: "Jadi menurut Bapak langkah terbaik yang bisa diambil SBY supaya tidak merugikan namanya, dan juga bisa menyelesaikan kasus ini?"

AH: "SBY bisa menugaskan kepada Kapolri atau Kejaksaan atau minta bantuan ke KPK untuk menyelidiki kasus ini supaya bisa lebih jelas. Kalau memang lebih independen lagi, ya udah KPK aja terjunin ke situ."

Demikian Agung Hendarto kepada Radio Nederland.


Radio Nederland - 1 Maret 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
9