Koleksi Artikel Hukum Indonesia
Presiden Diingatkan agar Berani Mereformasi Sistem

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berani mereformasi sistem penggajian pejabat negara, dari sistem yang tersembunyi menjadi sistem yang transparan dan akuntabel. Pemerintah juga diminta tidak memberikan berbagai fasilitas khusus bagi para pejabat negara, seperti gaji ke-13 untuk pejabat, Instruksi Presiden Perlindungan Pejabat, dan beberapa pos anggaran yang tidak transparan.
 
Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia Agung Hendarto, Jakarta, Rabu (5/7). Menurut dia, Presiden seharusnya berani menggunakan model sistem penggajian yang ditawarkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang transparan dan akuntabel. Presiden harus berani memotong fasilitas dan tunjangan yang diterima para pejabat negara.
 
Agung menjelaskan secara nominal, gaji pimpinan KPK besar, tetapi mereka tidak mendapat fasilitas apa pun bahkan uang pensiun pun tidak dapat. Uang pensiun ini biasanya dibayar negara sampai mantan pejabat negara itu meninggal.
 
"Itu sangat mengganggu keuangan negara, apalagi dari tahun ke tahun jumlah mantan pejabat bertambah banyak. Misalnya gaji Ketua MA terlihat lebih kecil hanya berapa belas juta. Namun, Ketua MA mendapat banyak fasilitas. Misalnya, rumah dinas ditanggung negara, mobil dinas ditanggung negara, listrik, bayar telepon, belum lagi ia mendapat berbagai uang tunjangan dan honor ini-itu," tambahnya.
 
"Seorang dirjen yang gaji pokoknya sekitar Rp 7 juta, tetapi pendapatan mereka sebulan kalau mau dihitung dengan tunjangan-tunjangan bisa mencapai Rp 200 sampai Rp 300 juta. Apalagi menteri mereka mendapat dana operasional," jelas Agung.
 
Agung meminta Presiden berani menggunakan sistem penggajian milik KPK, dengan para pejabat negara menerima hanya gaji saja. (VIN)
 


Kompas - Kamis, 06 Juli 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
13