Koleksi Artikel Hukum Indonesia
Jangan Reduksi Kasus Urip

Keterangan Jaksa yang Diperiksa Berbeda-beda

Kejaksaan Agung diminta jangan mereduksi kasus penyuapan jaksa Urip Tri Gunawan menjadi hanya kasus bisnis jual-beli permata. Jaksa Agung seharusnya menjadikan kasus ini sebagai terapi kejut kepada para jaksa yang kerap menjadikan para tersangka sebagai ”ATM berjalan”.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia Agung Hendarto di Jakarta, Selasa (11/3). Ia menambahkan, ”Sampai saat ini belum ada bukti lain yang menunjukkan bahwa penerimaan uang 660.000 dollar AS atau Rp 6,1 miliar itu tidak terkait dengan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas bank Indonesia).”

Seperti diberitakan, Urip yang Ketua Tim Jaksa Pemeriksa Kasus BLBI tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima uang yang diduga suap sebesar 660.000 dollar AS di kediaman Sjamsul Nursalim, 2 Maret lalu.

”Kalau Jaksa Agung ingin menjadikan ini shock therapy, seharusnya ia berani memecat Urip dan jaksa-jaksa lain yang terlibat. Selama ini publik belum pernah melihat sikap obyektif Jamwas dalam memeriksa internal kejaksaan. Ini terbukti dengan tindakan administratif mutasi atau pemberian sanksi ringan saja kepada jaksa-jaksa yang nakal,” ujarnya.

Agung menilai bahwa tindakan yang dilakukan Urip bukanlah tindakan sendirian, melainkan Urip sebagai bagian dari jaringan mafia peradilan. Agung juga mempersoalkan kedekatan Artalyta Suryani dengan jaksa-jaksa di Kejaksaan Agung.

Silakan ikuti

Jaksa Agung Hendarman Supandji secara terpisah mempersilakan semua pihak mengikuti proses penyidikan yang tengah digelar KPK. ”Kalau soal kekhawatiran ada pengalihan kasus dari suap ke soal dagang berlian, ya, silakan saja diikuti perkembangan penanganan kasusnya di KPK. Apakah itu suap seperti dituduhkan, atau cuma dagang berlian. Pembuktiannya nanti di pengadilan,” ujar Hendarman seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Menko Polhukam.

Dalam rapat yang dipimpin Menko Polhukam Widodo AS itu juga hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Boediono, Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto, dan Kepala BIN Sjamsir Siregar.

Menurut Hendarman, dalam kasus Urip itu tentunya telah terjadi pelanggaran etika, selain terus didalami kemungkinan ada tidaknya perbuatan melanggar hukum atau pidana.

Hendarman menjamin apa yang dilakukan Kejaksaan Agung tidak akan berbenturan dengan proses penyidikan KPK. Proses penelitian yang dilakukan institusinya berada dalam koridor etika, sementara penyidikan KPK lebih terkait konteks pidana.

”Penyidikan KPK lebih ke perbuatan Urip dengan orang yang memberi suap. Soal apakah nanti penyidikan berkembang, misalnya diketahui Urip disuruh atasannya, KPK harus mengungkap hal itu,” ujarnya.

Hendarman kembali menegaskan, pelanggaran etika yang dilakukan Urip tidak ada kaitannya dengan keputusan penghentian penyelidikan kasus BLBI oleh Kejagung. Justru hasil keputusan itulah yang menurut Hendarman telah dimanfaatkan Urip untuk mencari keuntungan.

Keterangan beda-beda

Bagian Pengawasan Kejagung, kemarin, memeriksa enam jaksa kasus BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia milik Sjamsul Nursalim. Mereka adalah Bima Suprayoga, Eko Hening Wardono, Yoseph Wisnu Sigit, Yunita Arifin, Alex Sumarna, dan Hendro Dewanto.

”Hasil pemeriksaan yang didapat masih perlu dievaluasi karena satu keterangan dengan yang lain ada beberapa yang berbeda,” kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) MS Rahardjo di Kejagung, Selasa malam.

Perbedaan bukan pada masalah uang, melainkan tentang prosedur penanganan dan pemanggilan atas kasus BLBI tersebut. Rahardjo tak bersedia mengungkapkan jaksa-jaksa yang memberikan keterangan berbeda. Namun, jaksa-jaksa yang diperiksa pada umumnya tidak mengetahui tentang pemberian atau penyerahan uang dari Artalyta kepada Urip.

Disinggung kekhawatiran sejumlah pihak bahwa pemeriksaan internal kejaksaan hanya akan terlokalisasi pada dalih Urip untuk berjualan permata, Rahardjo menegaskan, pemeriksaan Bagian Pengawasan akan mengungkapkan semua fakta yang ada.

Albab Setiawan, pengacara Urip Tri Gunawan, mengatakan, kliennya bertemu dengan Artalyta dalam kaitan bisnis. ”Tidak ada kaitan dengan tugas. Karena itu hari Minggu, kan? Dan tugas BLBI juga sudah selesai,” kata Setiawan.

Menurut Setiawan, Urip akan terjun di bisnis permata. Artalyta Suryani membiayai bisnis itu. ”Urip cari barang, lalu dibeli Ayin (Artalyta),” katanya.

Kemas diperiksa

Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, hari ini KPK akan memeriksa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidikan pada Pidsus Muhammad Salim. Mereka akan diperiksa sebagai saksi bagi Urip.

Kemarin, KPK telah memeriksa sekretaris Urip Tri Gunawan yang bernama Mutiah, Keamanan Dalam Kejaksaan Agung Wagiyo, dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Joko Widodo.

Mengenai dorongan untuk mengambil alih kasus BLBI, Antasari mengatakan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak memungkinkan KPK untuk menangani perkara BLBI karena perkara tersebut terjadi sebelum UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi disahkan. ”Tapi, kalau kemauan rakyat, kami tidak bisa menolak. Silakan kepada parlemen untuk mengamandemen khusus bagian itu,” kata Antasari.

Guru besar emeritus Universitas Diponegoro, Semarang, Satjipto Rahardjo mengatakan, sebaiknya kekuatan hukum digunakan hingga maksimal. Di Indonesia, di mana korupsi dengan segala bentuknya telah berurat berakar, kejahatan seperti itu haruslah dihadapi pula dengan cara luar biasa.

”Sepatutnya kita harus mencoba kekuatan produk undang- undang hingga titik terjauh atau sampai pada kekuatannya yang paling jauh,” kata Satjipto.

Ia menyarankan agar para penegak hukum tidak hanya berhenti pada tafsir harfiah pasal-pasal saja.

Usulan angket Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan BLBI yang diusulkan sejumlah anggota DPR terus bergulir di Senayan.

Beberapa anggota DPR dari lintas fraksi sudah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan.

Ade Daud Nasution dari Fraksi Partai Bintang Reformasi yakin usulan ini akan terus bergulir di Senayan, bahkan akan jauh lebih besar dari usulan interpelasi KLBI/BLBI. (VIN/DWA/SUT/JOS/IDR)


Kompas - Rabu, 12 Maret 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
23