Koleksi Artikel Hukum Indonesia
Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Utama Bank BNI Tbk Berantas Korupsi dengan Total Football

KIPRAHNYA sebagai professional sejati tak perlu diragukan lagi. Tiga dekade lebih ia telah mengisi peran sebagai figur yang dibutuhkan bangsa ini. Track record bersih serta prestasi di bidang menajemen umum, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), dan keuangan adalah tolak ukur yang wajib di teladani.

Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini dipercaya mengemban tanggungjawab sebagai Komisaris Utama PT Bank BNI Tbk dan Ketua Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI.

Kesan pertama yang terlihat pada sosoknya adalah tegas. Namun, kesederhanaan dan kebebasan sangat dominan terasa ketika mengenalnya lebih jauh tanpa mengurangi aura ketegasannya. Mengawali perbincangannya dengan Jurnal Nasional ia menelisik bisnis yang dilakukan TNI. Menurutnya, TNI memiliki pengalaman panjang dalam mencari dana diluar anggaran yang disediakan negara. Dana-dana ini diperoleh dari bisnis-bisnis yang mereka miliki melalui PT, yayasan, jasa-jasa sewaan sampai jaringan perlindungan yang mereka bangun. Aktivitas bisnis ini disinyalir sebagai praktek yang berbahaya dan memperlemah kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dan memicu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Keterlibatan militer dalam kegiatan ekonomi dapat menimbulkan tingkat kriminalitas dan korupsi. Tak kalah penting adalah penyelewengan fungsi militer yang sesungguhnya. Sebagai salah satu langkah dalam reformasi TNI adalah pengalihan aktivitas bisnis yang mengacu pada Undang-undang No 34/2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia untuk mendukung reformasi TNI.

Pasal 76 dari undang-undang ini menyatakan dalam jangka waktu lima tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Terlepas dari bisnis TNI Erry pun tak lupa menyoroti BUMN yang juga sarat KKN. Lebih jelas berikut perbincangannya dengan Bayu Prakosa Sudarmo di Jakarta akhir pekan lalu.

Saat ini pemerintah genjar dalam memerangi korupsi tak terkecuali di BUMN. Sebagai mantan Wakil Ketua KPK, kira-kira sistem seperti apa yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi?

Saya kira nomor satu adalah sistem harus baik. Kedua, ada dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak terutama para pemimpin negara. Ketiga, lingkungan jangan menciptakan orang berpeluang untuk korupsi.

Pemimpin negara bukan hanya presiden, tapi meliputi eksekutif, legislatif dan juga masyarakat. Bila masyarakat dihadapi pada kesulitan dalam berhubungan dengan pemerintah, jangan tergoda untuk menyuap untuk mendapat lisensi yang sebenarnya tidak berhak didapat.

Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan BUMN, tapi juga oleh swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, memberantas korupsi harus total football”.

Anda pernah memimpin PT Timah Tbk. Seringkali perusahaan ini terlibat konflik dengan masyarakat sekitar bagaimana penyelesaiannya?

Itu sudah terlalu lama, umur saya hampir 60 tahun jadi sudah lupa sebagian, kita melihat kedepan saja. Saya punya prinsip kalau sudah keluar dari suatu lembaga, itu bagian dari sejarah buat saya. Saya ga boleh mengomentari lagi, tidak etis. Saya tidak mau berkomentar ketika sudah tidak menjabat.

Saat ini peran komisars di BUMN disoal. Bagaimana menurut Anda?

Oh kalau itu memang undang-undang PT yang mengharuskan ada komisaris. Karena komisaris mewakili pemegang saham untuk mengawasi direksi sekaligus tempat direksi berkonsultasi untuk hal-hal yang sifatnya strategis. Itu universal berlaku diseluruh dunia, bahkan sudah ada komisaris independen.

Di sejumlah BUMN komisarisnya dipegang oleh pejabat di Departemen dan sebagainya. Bukan hal ini menyalahi aturan?

Kalau industri pertahanan strategis seperti PT Pindat, PT DI dan PT PAL itu sih wajar-wajar saja kalau komisarisnya adalah pejabat di departemen terkait. Karena sebagai BUMN dia harus memperhitungkankan juga kebutuhan TNI. Untuk memenuhi kebutuhan TNI dan juga untuk kebutuhan keamanan ya wajar saja eksovisio. Apakah itu melanggar aturan atau tidak, itu harus kita lihat aturannya.

Anda saat ini dipercaya menjadi Ketua Timnas Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI. Bagaimana ceritanya Anda bisa terpilih?

Itu sejarahnya panjang, karena dulu saya sebagai kawan baiknya Endriartono Sutarto saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Dia menanyakan kepada saya soal-soal bisnis, kemudian saya jadi penasihat dia dalam Yayasan Kartika Eka Paksi.

Kemudian muncul pemikiran bahwa bisnis ini sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh TNI. Dengan instruksi dari tim penasihat, akhirnya Yayasan Kartika Eka Paksi di audit setiap tahun. Setelah Endriartono Sutarto menjadi Panglima TNI, dia tetap melakukan audit terhadap yayasan-yayasan TNI lainnya.

Dengan lahirnya UU TNI, kemudian Panglima komit untuk melaksanakan UU itu dan menjalankan reformasi TNI yang telah dimulai sebelumnya. Sejalan dengan pengalihan aktivitas bisnis TNI, kesejahteraan prajurit harus terkompensasi dengan baik. Karena ide awal dari dibentuknya bisnis TNI adalah meningkatkan kesejahteraan prajurit yang belum bisa dicapai melalui anggaran negara.

Dengan segala pertimbangan proses-proses awal yang sudah dilakukan, maka terbitlah Keppres 7/2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI. Timnas ini hanya bertugas melakukan review, verifikasi dan mengajukan rekomendasi bagaimana pengalihan bisnis dilakukan.

Ini latar belakang saya menerima, saya sudah menggeluti sejak awal dan beberapa orang tahu sehingga mengusulkan saya. Kebetulan saya berhenti dari KPK, saya anggap tugas ini penting.

Apa visi besar dari reformasi TNI terkait dengan pengalihan aktivitas bisnisnya?

Kita kan tahu, tentara dimana pun didunia adalah professional. Pengertian professional itu antara lain dicukupi kebutuhanya, baik kebutuhan teknis juga kesejahteraannya. Reformasi TNI sudah dilakukan sejak jaman Gus Dur, TNI tidak lagi berpolitik dan Polri dipisah. Itu sudah berjalan baik.

Pengalihan aktivitas bisnis TNI menjadi salah satu langkah akhir dalam menuntaskan reformasi TNI yang sudah digagas oleh TNI sendiri. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki negara ini, tetap membutuhkan TNI yang profesional dan kuat. Karena dalam berdiplomasi dengan negara lain TNI memiliki peran yang vital terkait dengan perencanaan strategi, antisipasi ancaman dan fungsi-fungsi vital lainnya.

Saya rasa tidak ada satu negara pun yang tidak ingin melihat tentaranya profesional. Untuk menjadi profesional harus dilakukan reformasi. Mungkin ini adalah dua atau tiga langkah terakhir dalam rangka reformasi. Tapi tentu tidak berdiri sendiri, tapi juga harus menyentuh kesejahteraan prajuritnya.

Kesejahteraan prajurit seperti apa yang ideal dengan kondisi Indonesia?

Kita tahu, tapi kita bisa liat antara lain yang paling ideal tentu tentara Amerika atau Singapura, Kopral saja bisa cuti ke Bali.

Namun, kondisi Indonesia masih jauh untuk bisa seperti itu. Sebagai perbandingan terdekat bisa dibandingkan dengan tentara Malaysia, bila masih terlalu tinggi paling tidak bisa mendekati.

Untuk bisa mencapai target itu harus dilakukan secara bertahap, mungkin lima atau sepuluh tahun kedepan. Yang paling penting adalah komitmen dari pemerintah dalam memberlakukan UU, patuh dengan UU dan harus dibarengi dengan kompensasi.

Sebagai institusi bagaimana TNI menyikapinya?

Sejak RUU menjadi UU, kita boleh mengambil kesimpulan bahwa TNI sudah dengan legowo dan rela mereformasi dirinya termasuk melepaskan bisnis-bisnisnya.

Tidak ada resistensi, keengganan atau perlawanan dari TNI. TNI sendiri sejak awal telah mendeklarasikan dirinya untuk melakukan reformasi. Selain itu UU sudah memerintahkan TNI, sehingga tidak ada jalan lain yaitu harus patuh.

TNI adalah one command, begitu komandonya perintah semua harus turut. Bahwa ada pernak-pernik disana-sini itu biasa, kita anggap hal yang biasa. Jadi dari sisi itu kita tidak melihat hambatan yang berarti, bahkan mereka lebih bersemangat daripada kita dalam beberapa hal.

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap reformasi TNI?

Persepsi masyarakat terbagi menjadi tiga. Pertama, bisnis legas yang dapat terlihat dengan jelas seperti kepemilikan saham di Bank Artha Graha walaupun saat ini sudah dijual kepemilikan sahamnya. Selai itu ada pula kepemilikan saham di Mandala Airlines. Sebenarnya ada pula hak pengelolaan hutan (HPH) dan perdagangan. Pokoknya semua legal dibawah yayasan atau koperasi, ini yang kita tangani.

Kedua, bisnis ilegal yang meliputi ilegal logging, ilegal fishing dan ilegal mining. Bisnis ilegal ini biasa terjadi didaerah-daerah seperti Riau, Kalimantan dan Papua. Modusnya dilakukan bekerjasama dengan perusahaan swasta dan satuan yang bekerja secara informal.

Ketiga, bisnis yang dilakukan secara perorangan atau dengan kelompok kecil dua sampai empat orang. Oknum-oknum ini biasa menjadi sekuriti dimana-mana, bahkan ada yang terlibat perdagangan gajah di Aceh beberapa waktu lalu, saat ini sudah diberantas.

Nah yang dua ini diluar tugas kami. Tapi sekurang-kurangnya dari tiga berkurang menjadi dua. Sisanya tinggal bagaimana hukum dan aturan ditegakkan, ini ada hubungannya dgn kesejahteraan tadi.

Bila kesejahteraan prajurit sudah baik, tidak ada alasan untuk melakukan bisnis lagi. Panglima yang harus melakukan enforcement dalam menegakkan hukum agar tidak terjadi lagi dimasa depan.

Pengalihan aset, saham atau utang akan dilakukan seperti apa nanti?

Tentu akan diolah dan diselesaikan oleh tim ini. Kalau utang, kita telusuri asal-usulnya bagaimana, kalau memang benar-benar ada utang ya harus dibayar. Secara kasar tidak mungkin kalau sampai minus, sehingga pemerintah menanggung utang. Sekurang-kurangnya target adalah pemerintah menerima bersih.

Dalam era kompetisi persaingan terbuka saat ini, apa masih perlu peran TNI masuk dalam struktur organisasi?

Saya kira sudah tidak boleh, kecuali pensiunan karena sudah kembali menjadi warga negara biasa. Kalau punya kompetensi dan pengalaman kenapa tidak, itu tidak ada masalah.

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Pertambangan dan Energi era pemerintahan Gus Dur, dia langsung mengajukan pensiun muda.

Seperti apa kira-kira pengalihan bisnisnya nanti?

Mungkin dijual, mungkin digabung dengan BUMN, mungkin dibeli oleh swasta. Demikian juga dengan koperasi, akan dibatasi hanya sebagai koperasi simpan pinjam dan kebutuhan sembako.

Koperasi tidak akan hilang karena anggota tentara atau sekelompok orang tidak hilang. Menjadi hak mereka untuk bersama-sama berkumpul mendirikan koperasi untuk kebutuhan bersama, tidak ada larangan dalam UU.

PT dan yayasan akan dihilangkan, kecuali yayasan sosial, kebudayaan, keagamaan dan pendidikan. Bila yayasan pendidikan tidak diperbolehkan, dapat dipindahkan ke Departemen Pertahanan.

 


Jurnal Nasional - Selasa, 27 Mei 2008
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
25