Koleksi Artikel Hukum Indonesia
Agung Hendarto: Indonesia Belum Serius Berantas Korupsi

Transparency International mengeluarkan daftar CPI indeks negara, dari yang terbersih sampai terkorup di dunia. Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya berada di peringkat ke-137 dari 159 negara yang terdaftar. Agung Hendarto direktur LSM Masyarakat Transparansi Indonesia, malah mengira kalau Indonesia jauh lebih rendah tingkatnya, karena semua penegakan hukum dan langkah pemerintah SBY sampai sekarang belum menunjukkan keseriusan. Dari segi kebijakan dan niat memang sudah baik, tapi harus ada langkah lebih sehingga ada kemajuan. Lebih jauh berikut Agung Hendarto kepada Radio Nederland.

Formalitas belaka
Agung Hendarto [AH]: "Indikator bahwa ini tidak dilakukan secara serius oleh pemerintah adalah satu, KPK sekarang tidak diberikan dana secara penuh oleh presiden. Kedua presiden membikin Inpres tidak ada follow-up yang berarti. Taruhlah sekarang ada Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi sama departemen dan instansi pemerintahan. Tidak ada follow up sama sekali. Dari situ SBY tidak punya keberanian secara tegas misal apa yang ada di Polri, apa yang ada di kejaksaan selama ini. Kejaksaan melakukan apa, Polri melakukan apa sebagai ujung dalam pemberantasan korupsi juga tidak ada penekanan yang dilakukan oleh SBY."

"Jadi semuanya sekarang adalah formalitas belaka yang tidak ada keseriusan, segala prioritas dan arahnya itu belum jelas. Jadi sekarang ini masih belum ada grand design pemberantasan korupsi secara nasional. DPR apa lagi ada calo-calo kayak gitu, kepolisian yang kemarin rekening ini juga belum terungkap. Hal-hal itu semuanya sama seperti dulu dan ini tidak ada satu pola yang jelas dalam hal pemberantasan korupsi. Makanya prediksi saya lebih buruk dari itu harusnya Indonesia."

Radio Nederland [RN]: "Kalau dilihat dari sudut kebijakan, kayaknya langkahnya sudah mulai positif. Di mana salahnya?"

AH: "Kalau mengenai itu sebenarnya dulu-dulu juga sudah ada kan. Megawati juga sudah ada kebijakan, bahkan mendorong corporate governance segala gitu. Ini kan semuanya melanjutkan. Yang dilakukan SBY itu cuma satu Tim Tastipikor kan. Sama inpres itu. Jadi itu saya kira tidak berpengaruh secara signifikan dalam menentukan indikator."

Abnormal
RN: "Kayaknya, Pak SBY sendiri niatnya itu sudah baik tapi jajaran di bawahnya yang tidak mendukung. Bagaimana menurut bapak?"

AH: "Pak SBY punya legitimasi penuh sebagai presiden yang dipilih secara langsung. Saya juga percaya Pak SBY juga punya niat baik. Tetapi sebagai pemimpin dalam negara yang tidak pada kondisi normal, ini menurut saya Indonesia adalah masih kondisi abnormal, ditambah lagi dengan krisis ekonomi. Itu ada langkah-langkah, tindakan yang memang harus lebih dari yang dilakukan sekarang. Taruhlah apakah mungkin Kapolri menangkap jenderal yang kemarin punya rekening abnormal itu?"

Penataan SDM dan sistim
RN: "Apa faktor lebihnya itu? Apa yang harus dilakukan dia supaya ada kemajuan?"

AH: "Satu, menjadi satu sistem yang governance. Itu misal kepolisian. Dibuat satu bentuk sebagai model departemen atau unit dalam pemerintahan yang menerapkan sistim-sistim governance. Mulai lagi diatur kode etik secara ketat, kwalifikasi orang yang menduduki itu. Ada suatu keseriusan, satu pola, langkah konkrit. Terus anggaran untuk kepolisian. Memang kalau anggaran sampai sekarang rasional atau tidak? Misal gaji korpral, sersan mayor atau apa pun itu harus rasional supaya mereka tidak korupsi lagi."

"Lah hal-hal seperti itu, penataan SDM, penataan sistim. Penataan harus dilakukan bukan lagi sebagai satu imbauan Inpres tapi itu harus ada satu rol model."

SBY harus tegas
RN: "Apakah langkah-langkah konkrit ini bisa dipraktekkan di Indonesia pada saat ini? Apakah nanti akan terbentur lagi pada hal-hal lain sehingga cuma hanya di atas kertas saja?"

AH: "Kalau memang polanya yang dilakukan adalah seperti sekarang ini, akan seperti itu. Presiden punya kewenangan penuh. Saya punya target terhadap Kapolri selama 1 tahun ini untuk membenahi kepolisian. Gimana langkahnya, apa yang harus dicapai dan lain-lain itu. Itu yang harus diperintahkan oleh SBY kepada Kapolri, ataukah kejaksaan, atau yang memang yang lain yang mau dijadikan satu contoh dari governance. Dan yang lain akan saya tagih, makanya harus siap-siap. Ada satu prioritas. Kalau sekarang masih umum sekali. SBY masih bisa ngomong, "Eh kamu harus governance, hei ini!". Mereka nggak akan takut, mereka survive untuk itu. Karena namanya korupsi ini saling menguntungkan. Yang rugi cuma negara sama rakyat."

Demikian Agung Hendarto direktur LSM Masyarakat Transparansi Indonesia di Jakarta.


Radio Nederland - 19 Oktober 2005
http://www2.rnw.nl/rnw/id/topikhangat/arsipaktua/indonesia/korupsi_indonesia051019?view=Standard
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
3