Koleksi Artikel Hukum Indonesia
Kemas Yahya dan Salim Dicopot

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengganti Kemas Yahya Rahman dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Muhammad Salim dari jabatan Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung untuk menjaga kredibilitas dalam penanganan perkara korupsi.

Keputusan itu disampaikan Jaksa Agung dalam jumpa pers di Sasana Pradana Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (17/3). Jumpa pers yang dihadiri Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin dan semua jaksa agung muda—kecuali Kemas Yahya—itu dilaksanakan setelah rapat pimpinan membahas hasil pemeriksaan Bagian Pengawasan Kejagung.

”Kita lihat kredibilitas berkurang. Apabila pejabat di situ menyampaikan kinerja, masyarakat tidak percaya,” kata Hendarman.

”Tidak layak,” kata Muchtar Arifin menambahkan.

Hendarman membantah penggantian keduanya atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Penggantian di Gedung Bundar memang hasil rapat pimpinan tadi sore karena banyaknya berita di surat kabar,” ujar Jaksa Agung.

Menurut Hendarman, penggantian juga akan dilakukan terhadap pejabat-pejabat di Gedung Bundar untuk revitalisasi. Penggantian direktur penyidikan segera dilakukan karena merupakan kewenangan Jaksa Agung. Sementara itu, penggantian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus harus melalui keputusan presiden. Hendarman menjanjikan, Rabu besok atau selambat-lambatnya Senin mendatang, ia sudah menyampaikan surat usulan penggantian Kemas kepada Presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan, Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.

Dijadwalkan, hari Selasa ini Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang dipim- pin Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin mulai bersidang membahas penilaian profil calon pengganti pejabat-pejabat Gedung Bundar.

Perihal hasil pemeriksaan Bagian Pengawasan Kejagung terhadap Kemas Yahya dan Salim, Jaksa Agung menyatakan, hukuman disiplin belum dapat diputuskan karena masih menunggu selesainya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menunggu kesempatan Bagian Pengawasan memeriksa Artalyta Suryani. Sementara itu, mengenai 35 jaksa anggota tim Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Hendarman menyatakan belum ada keterlibatan dalam kasus Urip Tri Gunawan.

Kemas ikhlas

Kemas Yahya Rahman yang ditemui hari Senin mengaku ikhlas dengan keputusan penggantian dirinya. Kemas menegaskan, ia bukan non-aktif, tetapi diganti atau dimutasi.

”Kalau pimpinan sudah mengatakan begitu, saya menerima dengan senang hati. Mungkin itu memang yang terbaik. Saya bawahan. Apa yang disampaikan pimpinan, saya anggap itu yang terbaik,” katanya.

Muhammad Salim menolak berkomentar. ”Saya no comment dululah,” ujar Salim.

Menanggapi penggantian Kemas Yahya dan Salim, anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) mengatakan, Jaksa Agung telah menegakkan komitmen sebagai pemimpin tertinggi di kejaksaan.

”Jaksa Agung tidak berkompromi terhadap dugaan pelanggaran bawahannya. Mudah- mudahan langkah ini dapat menuju pembersihan Gedung Bundar dan mendongkrak kembali citra kejaksaan,” katanya.

Petrus Selestinus dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia menyampaikan, Hendarman telah menunjukkan sikap tegas dengan mengganti Kemas Yahya dan Salim. ”Masyarakat juga menunggu siapa pengganti mereka. Penggantian ini dapat men- jadi awal baik untuk mem- bersihkan kejaksaan,” kata Petrus.

Kasus ini berawal dari tertangkapnya Urip Tri Gunawan oleh KPK di depan rumah Sjamsul Nursalim. Dalam mobil Urip ditemukan uang 660.000 dollar AS. Selanjutnya, Bagian Pengawasan membentuk tim untuk memeriksa jaksa-jaksa di Kejagung, termasuk Kemas dan Salim.

Jangan cuma administratif

Jaksa Agung diminta jangan hanya berhenti pada tindakan administratif mencopot Kemas dan Salim. Jaksa Agung harus membuka pintu seluas-luasnya bagi KPK untuk mengusut adanya dugaan tindakan pidana yang dilakukan kedua pejabat Kejagung itu.

Desakan itu disampaikan Direktur Indonesia Court Monitoring Denny Indrayana dan Direktur Eksekutif Masya- rakat Transparansi Indonesia Agung Hendarto di Jakarta, Senin.

Denny malah mengkhawatirkan tindakan Jaksa Agung untuk memberikan sanksi administratif justru dapat menghilang- kan upaya yang lebih besar, yaitu membongkar kasus pidana yang diduga melibatkan kedua pe- jabat Kejagung itu.

”Dari banyak kasus pemberian sanksi administratif Kejaksaan Agung kepada jaksa-jaksa nakal, saya menduga ini semacam modus operandi di Kejaksaan Agung. Maksudnya, dengan memberikan sanksi administratif ini, Kejaksaan Agung merasa sudah cukup untuk menghukum jaksa- jaksa nakal. Padahal, tindakan yang dilakukan jaksa-jaksa tersebut bukan lagi tindakan melanggar etika, tetapi sudah sebuah tindak pidana,” kata Denny.

Oleh karena itu, Denny meminta Jaksa Agung bersikap lebih berani daripada sekadar menjatuhkan sanksi administratif.

Agung Hendarto meminta hal yang sama kepada Hendarman Supandji. ”Jaksa Agung seharusnya membuka kembali kasus BLBI sebab indikasi Urip menerima suap sangat keli- hatan. Urip itu tertangkap basah. Jadi, seharusnya ini jadi pertimbangan Jaksa Agung membuka kembali kasus BLBI,” ujar Agung.

Ia juga meminta KPK menindaklanjuti apa yang telah dilakukan Jaksa Agung dengan mencopot Kemas dan Salim.

”KPK sekarang menjadi lebih mudah memeriksa Kemas dan Salim karena sekarang mereka tidak lagi memiliki akses apa pun yang mengakibatkan KPK kesulitan mengembangkan kasus penerimaan uang oleh jaksa Urip,” kata Agung. (IDR/VIN)


Kompas - Selasa, 18 Maret 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
24