Koleksi Artikel Hukum Indonesia
KPK Mestinya Serius Pantau Harta Hakim dan Jaksa

Keinginan KPK untuk melakukan pencegahan dengan menerbitkan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada seluruh Penyelenggara Negara (PN), ternyata masih mendapat sorotan tajam dari LSM Masyarakat Tranparansi Indonesia (MTI).

MENURUT Direktur Eksekutif MTI Agung Hendarto, seharusnya KPK lebih serius dalam memantau kekayaan para hakim dan Jaksa. "Jika memang ingin melakukan pencegahan terhadap negeri ini, maka harus dimulai dari hakim dan jaksa. Sebab, mereka adalah ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Jika mereka saja melakukan korupsi, gimana pejabat yang lainnya," ujarnya kepada Indo.Pos, kemarin.

Keinginan tersebut muncul, setelah banyaknya para hakim dan jaksa yang melakukan pemerasan atau menerima uang suap agar para terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang berat. "Seperti yang terjadi di Kejagung dan MA," ujarnya dengan nada tinggi.

Selain berprioritas kepada pemerikasaan harta para hakim dan jaksa, Agung juga menjelaskan agar KPK segera mengambil tindakan apabila ditemukan bukti dugaan korupsi. "KPK harus mengambil tindakan cepat dalam pola pembuktian terbalik," imbuh pria itu yang juga LSM-nya melakukan kerjasama dengan KPK umtuk pembuatan compact disk LHKPN.

Pasalnya, dengan pembuktian terbalik maka seorang sudah dalam keadaan tersangka. Untuk membuktikan agar terbebas dari sangkaan itu, maka penyelenggara negara itu harus bisa membuktikan harta kekayaannya buka dari korupsi. "Jadi entry point-nya harus ada tindakan dulu," tegasnya.


Indopos Senin, 17 April 2006
Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
10